YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 0
TIM PROMOSI KESEHATAN
Sejarah Promosi Kesehatan
down load from www.promosikesehatan.com
by : Sugeng Abdullah
YAYASAN SANITARIAN BANYUMAS
2006
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 1
KATA PENGANTAR
Melalui niat yang tulus untuk ikut serta menyebarluaskan informasi yang
ada di jagat maya (internet), YAYASAN SANITARIAN BANYUMAS
(YASAMAS) berani mencetak artikel hasil down load Saudara Sugeng Abdullah.
Keberanian ini didasarkan atas kenyataan bahwa tidak semua orang mau dan mampu
membaca secara langsung di website www.promosikesehatan.com .
Ada beberapa alasan mengapa orang tidak dapat akses langsung terhadap
informasi di internet, diantaranya adalah karena gagap teknologi (gaptek) atau tidak
punya kesempatan karena ketiadaan sarana serta uang. Jadi, kepada para pemilik dan
pengelola website harap maklum dengan kondisi yang demikian. Bukan malah
sebaliknya menuduh mencuri kepada para down loader.
Harapan utama dari pencetakan artikel Sejarah Promosi Kesehatan ini
adalah membantu memberi tambahan referensi bagi para mahasiswa JKL Purwokerto
Poltekkes Semarang dan pembaca lain yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat.
Purwokerto, 18 Maret 2006.
Pengurus Yasamas
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 2
Bab I
PENDAHULUAN
“Hidup hanya dapat dimengerti dengan menoleh ke belakang
Mengamati yang telah dilakukan
Tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan”
(Soren Kierkegaard)
“We learn from the past days, we belong to the present,
and with the guidance from the Almighty we build our tomorrow”
(A wise person’s saying)
Di era milenium ini, setiap hari bahkan setiap saat, kepada kita disajikan
pelbagai macam iklan atau upaya pemasaran pelbagai macam produk dan jasa. Iklaniklan
itu dengan gencarnya menyapa kita melalui berbagai media, terutama TV dan
radio. Melalui internet, iklan-iklan itu juga datang silih berganti. Iklan juga
menyergap kita melalui telepon seluler. Jangan ditanya iklan melalui surat kabar dan
majalah. Juga melalui film layar lebar di gedung bioskop. Iklan-iklan juga mejeng
secara mentereng melalui billboard, spanduk, umbul-umbul, dll. Tentu saja iklan juga
muncul melalui poster, leaflet atau brosur. Belum lagi iklan melalui selebaran yang
secara berdesakan nongol di tembok-tembok, tiang listrik/telepon, pagar rumah, dll.
Ada juga iklan yang disamarkan melalui tulisan ilmiah atau tulisan populer. Jangan
dilupakan iklan atau pemasaran produk atau jasa yang dikemas secara sangat
professional dalam bentuk pameran, seminar atau pertemuan. Belum lagi iklan atau
upaya pemasaran yang dilakukan secara agresif melalui tatap mula langsung dari
rumah ke rumah dan secara berantai (multy level marketing). Demikian pula upaya
yang dilakukan melalui loby kepada pelbagai pihak, khususnya pengambil kebijakan,
agar produk atau jasanya dapat dipergunakan oleh khalayak luas. Dan masih banyak
lagi cara-cara kreatif yang dilakukan dalam rangka menjajakan suatu produk atau jasa.
Upaya-upaya itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap lakunya suatu
produk atau jasa. Produk atau jasa apa saja, termasuk produk atau jasa di bidang
kesehatan serta produk dan jasa yang merugikan kesehatan seperti rokok, minuman
keras, obat-obatan yang tidak layak, dll. Itu semua termasuk upaya pemasaran atau
upaya untuk mempromosikan produk atau jasa. Pada zaman dulu upaya itu disebut
propaganda.
Istilah propaganda sering dikaitkan dengan bidang politik. Namun sebenarnya
tidak selalu demikian. Bisa juga tentang masalah sosial, termasuk kesehatan. Di
zaman pra dan awal kemerdekaan dulu propaganda masalah kesehatan itu sudah
dilakukan. Pada waktu itu cara propaganda itulah yang dilakukan untuk memberi
penerangan kepada masyarakat tentang kesehatan. Propaganda pada waktu itu
dilakukan dalam bentuknya yang sederhana melalui pengeras suara atau dalam bentuk
gambar dan poster. Juga melalui film layar tancap. Cara-cara itu kemudian
berkembang, karena propaganda dirasakan kurang efektif apabila tidak dilakukan
upaya perubahan atau perbaikan perilaku hidup sehari-hari masyarakat. Maka
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 3
dilancarkanlah upaya pendidikan kesehatan masyarakat (health education) yang
dipadukan dengan upaya pembangunan masyarakat (community development) atau
upaya pengorganisasian masyarakat (community organization).
Upaya ini berkembang pada tahun 1960 an, sampai kemudian mengalami
perkembangan lagi pada tahun 1975 an, menjadi “Penyuluhan Kesehatan”. Meski
fokus dan caranya sama, tetapi istilah “Pendidikan kesehatan” itu berubah menjadi
“Penyuluhan Kesehatan”, karena pada waktu itu istilah “pendidikan” khusus
dibakukan di lingkungan Departemen Pendidikan. Pada sekitar tahun 1995 istilah
Penyuluhan kesehatan itu berubah lagi menjadi “Promosi Kesehatan”. Perubahan itu
dilakukan selain karena hembusan perkembangan dunia (Health promotion mulai
dicetuskan di Ottawa pada tahun 1986), juga sejalan dengan paradigma sehat, yang
merupakan arah baru pembangunan kesehatan di Indonesia. Istilah itulah yang
berkembang sampai sekarang, yang antara lain menampakkan wujudnya dalam
bentuk pemasaran atau iklan, yang marak pada era milenium ini.
Perjalanan dari propaganda, kemudian menjadi pendidikan, lalu penyuluhan
dan sekarang promosi kesehatan itu, merupakan sejarah. Dalam perjalanan dari waktu
ke waktu itu ada kejadian atau peristiwa yang patut dikenang, dan ada cerita atau
kisah yang menarik, mengharukan, atau juga lucu. Tetapi yang penting pastilah ada
hikmah, kebijaksanaan, nilai atau “wisdom” yang dapat diangkat dari rentetan kisah
atau cerita itu. Hikmah, kebijaksanaan, nilai atau “wisdom” itu tentulah sangat besar
manfaatnya bagi kita semua, terutama generasi muda yang merupakan penerus
pembangunan bangsa tercinta ini. Kebijaksanaan itu pula yang rasanya patut sekali
dapat dimiliki oleh para pembuat kebijakan, yang menentukan arah perkembangan
negara kita di masa y.a.d. Demikianlah, maka sejarah atau perkembangan tentang
promosi kesehatan di Indonesia itu perlu dituliskan. Penulisan sejarah atau
perkembangan promosi kesehatan di Indonesia itu dirasakan semakin perlu karena
nampaknya sejarah berulang. Apa yang kita pikirkan sekarang, rupanya sudah pernah
dipikirkan bahkan dilaksanakan pada waktu yang lalu. Melalui tulisan ini diharapkan
kita dapat lebih cepat belajar dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah
kita lakukan pada waktu yang lalu itu.
Dengan demikian yang dimaksud dengan sejarah di sini bukan dalam arti
rentetan peristiwa dalam tanggal, bulan dan tahun. Tetapi sejarah adalah uraian
tentang peristiwa nyata berupa fakta dan data yang bisa dijadikan bahan analisa untuk
disimpulkan manfaat dan mudaratnya bagi pijakan untuk kegiatan masa kini dan yang
akan datang. Di sini sejarah lebih mempunyai arti ke depan. Dalam kaitan itu
beberapa negara sedang ribut dalam penulisan sejarah ini. Korea, Jepang dan China
berebut meluruskan sejarah dengan versi masing-masing. Pemerintah RI sejak
merdeka sampai sekarang juga sangat berkepentingan dengan penulisan sejarah. Ini
menunjukkan bahwa sejarah sering dibuat untuk kepentingan sesaat demi pemenuhan
si pembuat sejarah. Seharusnyalah bahwa sejarah itu netral. Yang penting adalah
tentang pembelajaran sejarah. Makna, nilai atau kebijaksanaan apa yang dapat
ditangkap di balik kejadian atau rentetan peristiwa itu. Para pembacalah yang
menganalisis sendiri, menyimpulkan dan mengambil makna sebagai landasan untuk
pengambilan kebijakan bagi langkah-langkah tindakannya masa kini dan yang akan
datang.
Sejarah, menurut Prof Nugroho Notosutanto, mengandung dua hal: fakta dan
persepsi. Di satu pihak merupakan rentetan peristiwa berdasar fakta. Tekanannya pada
uraian fakta yang bersifat deskriptif. Di pihak lain sejarah juga merupakan persepsi
dari para pelaku, para saksi dan para pengamatnya. Tekanannya berupa analisis
peristiwa bahkan dilanjutkan dengan prediksi ke depan. Demikianlah, maka sejarah
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 4
perkembangan Promosi Kesehatan di Indonesia ini ditulis senetral dan seobyektif
mungkin berdasarkan fakta sesuai rentetan peristiwa.
Namun demikian juga tidak dapat dihindari adanya pandangan subyektif berupa
analisis dan prediksi dari para pelaku, para saksi atau pengamat yang kebetulan
menjadi penulisnya. Sikap subyektif ini ditekan seminimal mungkin karena buku ini
ditulis oleh satu tim yang terdiri dari berbagai unsur dan lintas generasi. Selanjutnya
kebenaran deskripsi fakta, analisis dan prediksi tim penulis ini diserahkan sepenuhnya
kepada para pembaca. Para pembaca buku ini dapat siapa saja : para pengambil
kebijakan, praktisi lapangan, kalangan Perguruan Tinggi khususnya mahasiswa,
kalangan ilmuwan, para profesional, media massa, dan lain-lain. Melalui tulisan ini,
para pembaca diharapkan dapat menangkap makna, nilai atau kebijaksanaan di setiap
peristiwa itu dan memanfaatkannya untuk menghadapi masalah sekarang dan yang
akan datang, untuk peningkatan kesehatan masyarakat pada khususnya dan
pembangunan nasional pada umumnya. Setidak-tidaknya tulisan ini diharapkan dapat
menjadi dokumen tertulis yang memperkaya dokumen-dokumen lain, yang ternyata
tidak banyak jumlahnya.
Buku tentang sejarah atau perkembangan Promosi Kesehatan ini diberi nama
“Perkembangan Dan Tantangan Masa Depan Promosi Kesehatan Di Indonesia”,
dengan sub judul: “Dari Propaganda, Pendidikan dan Penyuluhan Sampai Promosi
Kesehatan”. Ini berarti bahwa meskipun buku ini ditulis berdasar rentetan peristiwa,
tetapi yang ingin diungkap terutama adalah makna yang dapat ditarik dari balik
rentetan peristiwa itu. Maka periodesasi atau kurun waktu perjalanan promosi
kesehatan dikaitkan dengan isu yang mengemuka serta “widom” yang dapat dipetik di
setiap periode atau kurun waktu itu. Sekali lagi yang diharapkan dari buku ini adalah
bahwa pembaca dapat belajar dari masa lalu, untuk menghadapi masalah sekarang,
serta terutama untuk menjajagi dan proaksi masa depan, sebagaimana dikatakan oleh
orang bijak yang dikutip pada awal tulisan ini.
Mengenai istilah Promosi Kesehatan sendiri juga mengalami perkembangan.
Mula-mula dicetuskan di Ottawa, Canada pada tahun 1986 (dikenal dengan “Ottawa
Charter”), oleh WHO promosi kesehatan didefinisikan sebagai: “the process of
enabling people to control over and improve their health”. Definisi tersebut
diaplikasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi : “Proses pemberdayaan
masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya”.
Definisi ini tetap dipergunakan, sampai kemudian mengalami revisi pada konferensi
dunia di Bangkok pada bulan Agustus 2005, menjadi: “Health promotion is the
process of enabling people to increase control over their health and its determinants,
and thereby improve their health” (dimuat dalam The Bangkok Charter). Definisi
baru ini belum dibakukan bahasa Indonesia. Selain istilah Promosi Kesehatan,
sebenarnya juga beredar banyak istilah lain yang mempunyai kemiripan makna, atau
setidaknya satu nuansa dengan istilah promosi kesehatan, seperti : Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE), Pemasaran sosial, Mobilisasi sosial, Pemberdayaan
masyarakat, dll. Istilah-istilah tersebut juga akan diulas dalam buku ini, dalam babbab
yang berkaitan.
Buku ini terdiri dari 11 bab. Masing-masing bab, mulai bab II sampai dengan
bab V mencoba menceritakan : peristiwa atau kejadian secara ringkas pada waktu itu,
pemikiran atau konsep yang mengemuka, pengalaman empirik di lapangan, tokoh
atau figur yang menonjol, serta pelajaran yang dapat ditarik dari episode itu. Dalam
beberapa bab itu ada juga diselipkan cerita atau kisah ringan yang merupakan
kenangan khusus pada waktu itu. Sedangkan bab VI khusus bercerita tentang
perkembangan Promosi Kesehatan dari segi organisasi, yang mengalami pasang surut.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 5
Pernah menjadi jabatan yang berada langsung di bawah Menteri Kesehatan (dapat
disebut setara eselon I) di awal kemerdekaan, pernah pula menjadi eselon III pada era
1960-1970 an.
Kemudian menjadi beberapa unit eselon II. Bab VII bercerita tentang
perkembangan Pendidikan Kesehatan di Perguruan Tinggi, baik di Jakarta maupun di
kota-kota lain, juga yang ada di PT Swasta. Bab VIII bercerita tentang perkembangan
tenaga profesional Penyuluh atau Promosi Kesehatan, yang ternyata juga sudah
dimulai di zaman awal kemerdekaan dulu, sampai pengembangannya secara besarbesaran
pada era 1970 an dan terus berlangsung sampai sekarang. Dalam bab itu juga
dikisahkan perkembangan organisasi profesi Tenaga Penyuluh Kesehatan, baik
sebagai jabatan profesional di lingkungan pemerintahan, maupun sebagai organisasi
profesi yang juga mempunyai hubungan dengan organisasi sejenis di luar negeri. Bab
IX tentang Proaksi Promosi Kesehatan di masa depan. Secara ringkas diuraikan
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dengan dilatar belakangi
analisis situasi dan kecenderungan ke depan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan
“the Bangkok Charter” yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia Promosi Kesehatan
ke-enam di Bangkok, Thailand pada bulan Agustus 2005. Bab X mencoba
mendokumentasikan kesan dan pesan dari para pelaku atau mereka yang terkait
dengan upaya promosi kesehatan, baik yang berada di Jakarta maupun di kota-kota
lain, yang berada di unit promosi kesehatan atau di unit lainnya, di pemerintahan dan
di luar pemerintahan. Terakhir bab XI adalah bab Penutup, yang juga memuat
kesimpulan dan sumbang saran yang berkaitan dengan promosi kesehatan untuk masa
sekarang dan yang akan datang. Dalam beberapa bab terasa terjadi pengulangan,
tetapi hal itu tidak dapat dihindari, bahkan semoga dapat memperkuat cerita. Ini
sesuai dengan salah satu jargon Health Education, bahwa “Education is
reenforcement”.
Dengan membaca buku perkembangan promosi kesehatan di Indonesia ini, kita
mencoba sedikit menoleh ke belakang, mencoba mengamati apa yang telah dilakukan
oleh para pendahulu kita. Kemudian dengan mengambil pelajaran dan hikmah yang
ada di dalamnya, kita bertekad melangkah untuk menjalaninya dengan melihat ke
depan, sebagaimana dikatakan oleh Soren Kierkegaard, seorang filsuf Jerman, yang
dikutip di awal tulisan ini.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 6
Bab II
ERA PROPAGANDA DAN PENDIDIKAN KESEHATAN RAKYAT
(Masa Penjajahan dan Awal Kemerdekaan sampai sekitar Tahun 1960 an)
“Health education alone is nothing.
Health education with program is something.
Health education with program and community is everything”.
(Jargon Health Education)
Masa Penjajahan
Mula-mula Belanda, untuk kepentingan mereka sendiri, membentuk Jawatan
Kesehatan Tentara (Militair Geneeskundige Dienst) pada tahun 1808. Itu terjadi pada
waktu pemerintahan Gubernur Jendral H.W. Daendels, yang terkenal dengan
pembuatan jalan dari Anyer sampai Banyuwangi, yang membawa banyak korban jiwa
penduduk. Pada waktu itu ada tiga RS Tentara yang besar, yaitu di Batavia (Jakarta),
Semarang dan Surabaya. Usaha kesehatan sipil mulai diadakan pada tahun 1809, dan
Peraturan Pemerintah tentang Jawatan Kesehatan Sipil dikeluarkan pada tahun 1820.
Pada tahun 1827 kedua jawatan digabungkan dan baru pada tahun 1911 ada
pemisahan nyata antara kedua jawatan tersebut. Pada permulaannya, perhatian hanya
ditujukan kepada kelompok masyarakat penjajah (Belanda) sendiri, beserta para
anggota tentaranya yang juga meliputi orang pribumi. Sedangkan usaha untuk
mempertinggi kesehatan rakyat secara keseluruhan baru dinyatakan dengan tegas
dengan dibentuknya Jawatan/Dinas Kesehatan Rakyat pada tahun 1925. Sedangkan
pelayanan kesehatan yang mula-mula dilakukan adalah pengobatan dan perawatan
(upaya kuratif), melalui RS Tentara.
Pada waktu itu sebagian besar rakyat di pedesaan masih sangat dipengaruhi
oleh kebiasaan, kepercayaan akan tahayul, sedangkan pengobatan lebih percaya pada
dukun. Ibu-ibu pada waktu melahirkan bayinya juga lebih banyak ditolong oleh
dukun. Kondisi hygiene-santasi masih sangat buruk, dan berobat ke dokter masih
menimbulkan rasa takut. Banyak penyakit timbul karena pola hidup yang tidak bersih
dan tidak sehat. Pada waktu itu sering terjadi wabah malaria, kolera, sampar, dan
cacar. Di samping itu juga sering terjadi wabah busung lapar di daerah-daerah
tertentu. Sedangkan penyakit frambusia/patek/puru, kusta dan tuberkulosis merupakan
penyakit rakyat. Usaha preventif pertama yang dilakukan adalah pemberian vaksin
cacar yang hanya dilakukan dalam kelompok terbatas. Usaha lainnya yang sebenarnya
tertua usianya adalah pengasingan para penderita kusta, tetapi itu lebih sebagai usaha
pencegahan penularan semata-mata. Selain itu juga ada kegiatan pengasingan para
penderita sakit jiwa, yang hanya dilakukan terhadap mereka yang berbahaya bagi
masyarakat sekelilingnya.
Dengan adanya wabah kolera, pada tahun 1911 di Batavia dibentuk badan yang
diberi nama “Hygiene Commissie” yang kegiatannya berupa: memberikan vaksinasi,
menyediakan air minum dan menganjurkan memasak air untu diminum. Perintis
usaha ini adalah Dr. W. Th. De Vogel. Selanjutnya pada tahun 1920 diadakan jabatan
“propagandist” (juru penyiar berita) yang meletakkan usaha pendidikan kesehatan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 7
kepada rakyat melalui penerbitan, penyebar luasan gambar dinding, dan pemutaran
film kesehatan. Usaha ini karena penghematan dihentikan pada tahun 1923.
“Medisch Hygienische Propaganda”
Pada tahun 1924 oleh pemerintah Belanda dibentuk Dinas Higiene. Kegiatan
pertamanya berupa pemberantasan cacing tambang di daerah Banten. Bentuk
usahanya dengan mendorong rakyat untuk membuat kakus/jamban sederhana dan
mempergunakannya. Lambat laun pemberantasan cacing tambang tumbuh menjadi
apa yang dinamakan “Medisch Hygienische Propaganda”. Propaganda ini kemudian
meluas pada penyakit perut lainnya, bahkan melangkah pula dengan penyuluhan di
sekolah-sekolah dan pengobatan kepada anak-anak sekolah yang sakit. Timbullah
gerakan, untuk mendirikan “brigade sekolah” dimana-mana. Hanya saja gerakan ini
tidak lama usianya.
Baru pada tahun 1933 dapat dimulai organisasi higiene tersendiri, dalam bentuk
Percontohan Dinas Kesehatan Kabupaten di Purwokerto. Dinas ini terpisah dari Dinas
Kuratif tetapi dalam pelaksanaannya bekerjasama erat. Dalam hubungan usaha
higiene ini perlu disebutkan nama Dr.John Lee Hydrick dari Rocckefeller Fundation
(Amerika), yang memimpin pemberantasan cacing tambang mulai tahun 1924 sampai
1939, dengan menitik beratkan pada Pendidikan Kesehatan kepada masyarakat. Ia
mengangkat kegiatan Pendidikan Kesehatan Rakyat (Medisch Hygienische
Propaganda) dengan mengadakan penelitian operasional tentang lingkup penderita
penyakit cacing tambang di daerah Banyumas. Ia menyelenggarakan kegiatan
Pendidikan Kesehatan tentang Hygiene dan Sanitasi, dengan mencurahkan banyak
informasi tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan
lingkungan serta usaha pencegahan dan peningkatan kesehatan (cacing tambang,
malaria, tbc.). Ia mengadakan pendekatan dalam upaya membangkitkan dan
menggerakkan partisipasi masyarakat (pendekatan seperti ini nanti dikenal dengan
nama “pendekatan edukatif”). Yang menonjol pada waktu itu adalah penggunaan
media pendidikan (booklets, poster, film dsb) dan juga kunjungan rumah yang
dilakukan oleh petugas sanitasi yang terdidik.
Sebagai pelaksana kegiatan pendidikan kesehatan dalam bidang Hygiene dan
Sanitasi, seorang dokter pribumi bernama Dr. Soemedi, kemudian mendirikan
Sekolah Juru Hygiene di Purwokerto. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Dr. R.
Mochtar yang kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Kesehatan
Rakyat (Medisch Hygienische Propaganda Dienst). Sehubungan dengan karya atau
usaha Dr. Hydrick itu, Dr. R. Mochtar mengemukakan sbb.:
“Selama penyelidikan itu, diadakan penerangan kepada penduduk tentang
penyakit cacing dengan menggunakan film, dan gambar-ganbar sorot. Hasil
penerangan itu begitu besar, hingga terjadilah keyakinan, bahwa mungkin sekali
kepada penduduk diberikan pengetahuan lebih lanjut tentang kesehatan itu dan
tentang penyakit dengan jalan mengadakan propaganda tentang kesehatan dan
organisasi pekerjaan hygiene secara seksama.
Kemudian timbul suatu pekerjaan secara teratur dalam lapangan Medisch Hyg.
Propaganda dan hygiene yang seksama di daerah-daerah desa, dibawah pimpinan
dokter-dokter. Suatu daerah percontohan diadakan di wilayah Kabupaten Banyumas .
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 8
Disamping itu diadakan suatu sekolah Mantri Kesehatan.
Berkat kegiatan mereka jang mendjalankan tugasnja dalam lapangan tersebut,
maka pekerdjaan tadi dalam arti sebenarnyja mendjelma sebagai suatu pendidikan
tentang kesehatan kepada rakyat bukan saja suatu medisch hygiensche propaganda.
Meskipun para pegawai acapkali menghadapi orang-orang jang salah faham
tentang pekerjaan itu dan mengalami berbagai penghinaan, akan tetapi dengan
penuh keyakinan tentang kesucian pekerjaan itu, mereka menjalankan tugasnya,
sehingga pendidikan kesehatan rakjat itu memperoleh tempat dalam usaha
Pemerintahan dalam lapangan kesehatan rakjat, bahkan sejak pecahnya revolusi
pada tahun 1945 di Indonesia telah dibangun urusan hygiene desa atas dasar
pendidikan kesehatan rakyat.
Perang dunia ke II mengakibatkan datangnya zaman baru. Arus gelombang
gerakan kesehatan rakyat di dunia telah juga meliputi Indonesia. Di Indonesia filsafat
kesehatan yang dianjurkan oleh W.H.O. itu diterima pula dan dijadikan dasar dalam
gerakan kesehatan rakyat di Indonesia. Oleh karena itu dapat diramalkan, bahwa
pekerjaan Pendidikan Kesehatan Rakyat itu terus menerus akan memperoleh
perhatian besar dari pemerintah, maupun masyarakat. Filsafat yang diandjurkan
oleh W.H.O. itu ialah, bahwa kesehatan itu adalah :
“a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the
absence of disease or infirmity”(Suatu keadaan sempurna mengenai tubuh, rohani
dan sosial, bukan saja tidak ada penjakit, uzur arau cacad).
Riwayat Kesehatan Rakyat memperlihatkan, bahwa pada permulaannya Usaha
Kesehatan Rakyat itu ditujukan kepada usaha menyehatkan lingkungan hidup dan
pemberantasan penjakit; usaha itu didjalankan untuk rakyat dengan jika perlu
menggunakan juga undang-undang.
Akan tetapi dalam bentuk Usaha Kesehatan Rakyat yang paling baru, usahauaaha
itu dijalankan untuk rakyat dengan ikut sertanya rakyat. Ini berarti bahwa
penyelenggaraanUsaha Kesehatan Rakyat itu membutuhkan juga gerakan rakyat ke
jurusan tadi. Hal ini sungguh lebih sukar daripada menjalankan usaha itu tidak
dengan syarat bahwa rakjat juga harus ikut mengadakan inisiatif.
Inisiatif rakyat tadi perlu dibangunkan dengan jalan pendidikan, agar rakyat
dapat mengerti dan suka sama-sama bekerja dengan pemerintah untuk keperluan
mereka sendiri. Bantuan rakyat itu harus berdasarkan atas inteligensi”.
(R.Mochtar, M.D.,M.P.H. –1954, tulisan sudah disesuaikan dengan ejaan baru)
Pendidikan Kesehatan Rakyat
Dalam tulisannya tersebut, Dr. R. Mochtar jelas memberikan gambaran betapa
penting arti Pendidikan Kesehatan Rakyat dalam upaya membangkitkan dan
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan Rakyat, yang sejak sebelum
Hydrick, yaitu 1911, sudah mulai digalakkan oleh pemeritah Belanda. Ada bebarapa
pokok penting yang dapat diangkat dari tulisan Dr. R.Mochtar, yaitu :
1. Pendidikan Kesehatan Rakjat (PKR) sudah dirasakan pentingnya sejak
permulaan abad ke XX, namun direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 9
baru dalam tahun 1911, yang dikenal dengan nama Medisch Hygienische
Propaganda.
2. Pendidikan Kesehatan Rakyat (PKR) terkait pada program kesehatan, yaitu
Hygiene dan Sanitasi lingkungan (PKR bukan suatu program yang berdiri
sendiri)
3. Walaupun Pendidikan Kesehatan merupakan bagian dan kegiatan terintegrasi
dalam program-program kesehatan, namun hal ini perlu ditangani secara
“professional”. Untuk ini perlu organisasi/unit kerja khusus yang menangani
Pendidikan Kesehatan, dan diperlukan pula tenaga terdidik atau terlatih.
Dalam hal ini tenaga sanitasi, disiapkan untuk mampu memberikan pendidikan
tentang kesehatan dan sanitasi kepada masyarakat desa, disertai alat/media
pendidikan (Audio Visual Aid ). Tenaga “Health Educators” ini bekerja
dengan penuh keyakinan dan dedikasi.
Pada waktu itu sudah ada anggapan bahwa Pendidikan Kesehatan tidak
diperlukan, jika masyarakat telah maju. Hal ini tidak dibenarkan oleh Dr.R.Mochtar,
karena kenyataan memperlihatkan bahwa di negara-negara yang telah majupun
kegiatan Pendidikan Kesehatan Rakyat masih diperlukan dan dilaksanakan. Cara
pendekatan, metodologi serta tehnologi yang dipergunakan disesuaikan dengan
kemajuan masyarakat setempat.
Sedangkan Dr. J. Leimena (1952) mengangkat beberapa prinsip “pioneering
job” Dr. J.L. Hydrick, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya health education,
sbb.:
Principles : The idea underlying the organization of this intensive hygiene work was
the belief that if health education could instill in the people an understanding of the
fundamental rules of hygiene and a realization of the importance and necessity of
healthful habits of life, many diseases and condition might be brought under control
and in time might be eradicated.
Purpose : The purpose of the work is to awaken in the people a permanent interest in
hygiene and stimulate them to adopt habits and to carry out measures which will help
them secure health and remain healthy.
Cooperation of the people: In order to secure the cooperation of the people, health
education work must propose practicable measures, so that the people will be able to
give cooperation. Further it is of the greatest importance that not only the children be
taught hygiene and health, but that also the adults be taught at the same time, so that
each group will support the other. This cooperation is very valuable.
The spirit of the approach : …They should be lead, not driven. They should be
stimulated and lead to express a desire to live more hygienically. It is the task of the
health worker to create the desire.
A subject with which to begin : ….to begin with an attempt to bring about in the
people an understanding of the fundamental facts involved in the cause, transmission
and prevention of a wide spread chronic disease.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 10
….if the people can be taught that they themselves can carry out certain simple
measures which will help them to avoid one of the chronic diseases, they will learn to
live more hygienically and thus build up their resistance to many other diseases.
Laying the foundation for general hygienic work: If this new sanitary habits become
permanent, then there has been laid the foundation upon which general hygiene work
can be built
…..It was therefore not intended that the Division of Public Health Education should
conduct only a campaign against soil and water pollution, but it should thereby lay a
foundation for a broad general campaign for hygiene by teaching the dangers of the
pollution of soil and water.
Memaknai apa yang diuraikan dalam kutipan tersebut di atas, ada contoh
menarik. PT Unilever dalam rangka mempromosikan produksinya berupa sabun
mandi dan pasta gigi, sering mengadakan bioskop keliling dengan layar tancap. Pada
zaman belum ada televisi, bioskop semacam ini sangat digemari oleh masyarakat,
terutama di pedesaan. Di sela-sela pertunjukan film dengan cerita tertentu sering
diselipkan pendidikan/penyuluhan kesehatan. Yaitu dengan selipan slide film yang
antara lain menunjukkan tokoh kartun yang memerankan petugas laboratorium yang
sedang meneropong secawan air mentah dengan mikroskop. Melalui alat itu terlihat
bahwa air mentah itu banyak mengandung kuman atau bakteri dengan berbagai
bentuk yang berkeliaran, berjingkrak-jingkrak dan menari-nari di dalam air tersebut.
Adegan berikutnya adalah air di cawan itu langsung diminum oleh tokoh kartiun yang
lain dengan akibat beberapa lama kemudian merasakan sakit perut dan beberapa kali
buang air besar. Lalu dijelaskan oleh narrator dari slide film tersebut itulah akibatnya
apabila kita minum air tanpa dimasak lebih dahulu. Sang narrator menganjurkan agar
air sebelum diminum agar dimasak lebih dahulu. Kemudian ditunjukkan slide film
berikutnya bahwa melalui mikroskop terlihat bahwa kuman-kuman itu pada mati dan
tidak berkeliaran lagi dalam air yang sudah dimasak. Sang narrator menjelaskan
bahwa air yang sudah dimasak aman dari gangguan penyakit. Dari silide film
sederhana ini ternyata banyak penduduk pedesaan yang memasak air sebelum
diminum.
“Prevention is better than cure”
Usaha Kesehatan Rakyat yang semula lebih ditekankan pada usaha kuratif,
lambat laun berkembang pula kearah preventif. Sebagian dari usaha kuratif
diserahkan pada “inisiatif partikelir” (1917 – 1937) seperti Zending, Missie, Bala
Keselamatan (Leger des Heils), perusahaan perkebunan. (Dr.J.Leimena, 1952). Dalam
tahun 1937 sampai meletusnya Perang Dunia ke II, Pemerintah Pusat menyerahkan
usaha kuratif kepada daerah otonom, namun tetap diawasi dan dikoordinir oleh
Pemerintah Pusat.
Seiring dengan perkembangan dalam bidang kuratif, maka usaha preventif juga
berkembang. Usaha kuratif dan preventif mulai digalakkan dan dikembangkan di
perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda yang memang bertujuan untuk
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja perkebunan, dan dengan demikian
meningkat pula daya kerja (arbeidscapaciteit) dan daya produksinya (productie
capaciteit) .
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 11
Penelitian dalam bidang bakteriologi dan epidemiologi menambah luas
wawasan pengetahuan tentang sebab penyakit menular dan cara pencegahannya,
seperti, cholera, desentri, typhus. Demikian pula halnya dengan penelitian tentang
penyakit rakyat, seperti TBC, frambusia, cacing tambang, malaria dsb. Agar
masyarakat sadar dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan upaya peningkatan
kualitas kesehatannya, maka sudah pada tempatnya jika informasi terkini mengenai
perkembangan dalam bidang kesehatan dapat disalurkan ke masyarakat, seperti
penyebab penyakit, cara penangulangannya atau cara pencegahannya. Disinilah
Pendidikan Kesehatan dapat mewujudkan perannya dengan jelas.
Apa yang telah dirintis oleh Hydrick tersebut kemudian ternyata dilanjutkan
oleh Pemeritah (Belanda). Perhatian Pemerintah Belanda terhadap usaha preventif
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, tindakan dan peraturan (perundangundangan).
Motto yang berbunyi “Prevention is better than cure” diwujudkan dalam
berbagai kegiatan a.l. :
• vaksinasi cacar, typus, cholera, desentri, pes
• pendaftaran kelahiran, kematian
• pelaporan tentang penyakit menular, sakit jiwa
• pengawasan : air minum, pabrik, tempat pembuatan makanan dan
minuman, saluran limbah ait/riolering, pembuangan sampah,
perumahan.
• Termasuk upaya pendidikan kepada rakyat tentang peraturan dalam
pemeliharaan kesehatan diri dan lingkungan.
Dengan demikian upaya pencegahan semakin dipandang sebagai usaha yang
penting, demikian pula upaya pendidikan kesehatan kepada masyarakat.
Masa Pendudukan Jepang dan Awal Kemerdekaan
Dengan pecahnya Perang Dunia ke II dan pendudukan Jepang (1942 –1945)
maka semua sistem pemerintahan praktis mengalami disorganisasi, karena semua
usaha ditujukan untuk kepentingan perang (Pemerintahan dan orang-orang Jepang).
Pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan amat sangat terpuruk. Sumber daya
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 12
alam dan sumber daya manusia, semua dikerahkan untuk kepentingan Jepang.
Dimana-mana hanya terlihat kemiskinan, penderitaan, kelaparan, dan penyakit. Hidup
masyarakat sangat tertekan. Situasi ini berlangsung sampai tahun 1945, saat
berakhirnya Perang Dunia ke II. Pada tahun 1945 Jepang menyerah dan Indonesia
memproklamasikan kemerdekaan serta memperjuangkannya dengan melawan tentara
sekutu (Amerika dan Inggris) dan Belanda yang ingin memperoleh kembali supremasi
penjajahannya di Indonesia.
Disorganisasi Usaha Kesehatan Masyarakat yang sejak zaman pendudukan
Jepang sudah kacau, berlangsung terus dalam periode revolusi fisik (1945 – 1949).
Banyak fasilitas Kesehatan tidak dapat dipergunakan karena rusak, bahkan para
petugas kesehatan pun banyak yang meninggalkan posnya, bergabung dalam barisan
gerilyawan melawan Belanda, Amerika dan Inggris. Dalam kaitan itu perlu dicatat
bahwa banyak tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang menjadi pejuang dan
di antaranya ada yang gugur di medan perang, atau menjadi korban perang.
Dalam periode revolusi fisik itu (Agustus 1945 – Desember 1949), masih ada
dua sistem pemeritahan, yaitu Belanda yang berpusat di Jakarta, dan Republik
Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Dengan demikian maka selama 8 tahun (1942
– 1949), Indonesia mengalami masa yang sangat memprihatinkan. Banyak fasilitas
kesehatan yang tidak dapat dipergunakan, karena rusak, ditinggalkan, bahkan para
petugas kesehatanpun meninggalkan posnya untuk turut bergabung dengan para
gerilyawan. Obat-obatan didaerah Republik juga sulit.
Baru setelah penyerahan Kedaulatan (27 Desember 1949), Pemerintah
memberikan perhatian pada kesehatan rekyat. Pemerintah (RI) juga memberikan
perhatiannya pada kesehatan masyarakat di desa. Pada waktu itu dikembangkan
Usaha Pembangunan Masyarakat Desa yang antara lain melakukan pendidikan
kesehatan kepada masyarakat. Pada waktu itu ada yang disebut Gerakan Kebersihan,
Pekan Kerja Bakti, dll. Diadakan pula Usaha Kesehatan di sekolah-sekolah, yang
berkaitan dengan kebersihan diri dan lingkungan, perbaikan gizi, dll. Bahkan di masa
masih bergolak (1948) sudah didirikan sekolah untuk penyuluh kesehatan di
Magelang dan dibuat dua daerah percontohan, yaitu di Magelang dan Yogyakarta.
Empat Sehat Lima Sempurna dan “Bandung Plan”
Pada sekitar tahun 1950 an itu masalah gizi cukup menonjol. Dengan ukuran
sesuai Nutritional Standard Values ditentukan tingkat keadaan gizi dengan
menggunakan indeks. Dengan demikian dapat ditentukan keadaan gizi: kurang,
minimal, normal, atau optimal. Golongan gizi minimal oleh Prof. Dr. Poerwo
Soedarmo disebut golongan “tidak sakit dan tidak sehat”. Sementara itu
“kwashiorkhor” dan “xerophthalmia” sebagai masalah gizi pda golongan anak para
sekolah mendapat banyak perhatian. Selain penyelidikan secara mendalam, usaha
perbaikan dilakukan melalui penyuluhan gizi dan penggalian sumber makanan
bernilai gizi.
Penerangan kepada masyarakat dilaksanakan melalui kursus yang
diselenggarakan oleh berbagai organisasi, maupun melalui pers dan radio. Pada waktu
itu diperkenalkan semboyan atau pesan : “Empat Sehat Lima Sempurna”, sesuai
dengan pola makanan Indonesia. Pesan tersebut berhasil disebar luaskan dan menjadi
populer. Pesan tersebut juga banyak terpampang di dinding-dinding sekolah.
Pengertian semboyan tersebut ternyata berhasil dihayati masyarakat. Pesan itu sangat
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 13
efektif dan mudah dihafal, bahkan masih relevan sampai sekarang.
Selanjutnya pada sekitar tahun 1951, oleh Dr. J. Leimena dan Dr. Patah
diperkenalkan “Konsep Bandung” atau “Bandung Plan”, yang menggambarkan
perpaduan antara upaya kuratif dan preventif. Konsep tersebut sebenarnya tidak lain
dari konsep Communiyty health, yang merupakan dasar bagi pengembangan
Puskesmas, yang kemudian menjadi pembuka program kesehatan masyarakat desa
dan upaya pendidikan kesehatan masyarakat secara luas. Dengan demikian
masyarakat pedesaan akan mempunyai akses lebih dekat ke Pelayanan Kesehatan. Hal
ini dianggap penting, karena sebagian besar masyarakat Indonesia ada di pedesaan,
dan di masa lalu masyarakat desa kurang mendapat perhatian dalam pelayanan
kesehatan.
Program pembangunan kesehatan untuk periode 10 tahun (1950-1960) telah
digariskan dalam konperensi Kementerian Kesehatan tahun 1952 di Jakarta. Isi
program mencakup kebijaksanaan umum dan khusus. Usaha kuratif dan preventif
yang ditempuh sesuai dengan rumusan WHO mengenai kesehatan, yaitu: “a state of
complete physical, mental and social well being, and not merely the absence of
disease or infirmity”. Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia
agar memiliki kemampuan kerja semaksimal mungkin.
Kesehatan Masyarakat Desa (KMD)
Pada sekitar tahun 1956, dibentuk Unit Kesehatan Masyarakat Desa dan
Pendidikan Kesehatan Rakyat (KMD/PKR). Prof. Dr. dr. Sulianti Sarosa (alm), yang
biasa disebut dengan ”dr Sul” ditetapkan sebagai pimpinan unit tersebut. Menurut
beliau, titik berat usaha kesehatan masyarakat adalah pada usaha preventif. Namun
istilah preventif ini masih kurang dipahami secara tepat oleh masyarakat, bahkan
seringkali dikira bahwa usaha preventif hanya meliputi penerangan-penerangan
kesehatan atau usaha imunisasi saja. Yang diharapkan dan dianggap penting oleh
masyarakat adalah ’pengobatan’ atau usaha kuratif.
Sebenarnya yang dimaksud dengan usaha preventif adalah bahwa upaya
kesehatan yang dijalankan tidak semata-mata untuk penyembuhan yang sakit, tetapi
lebih pada upaya untuk mencegah timbulnya penyakit serta mempertinggi derajat
kesehatan masyarakat (promotif). Hal ini berarti bahwa usaha-usaha pengobatan
ringan perlu dilakukan agar penyakit tidak bertambah parah, juga termasuk
pengobatan dalam rangka memberantas penyakit menular yang dilakukan secara
sistematis.
Dr Sul selalu mengingatkan bahwa rangkaian usaha preventif inilah yang
dimaksudkan dengan Public Health atau Usaha Kesehatan Masyarakat, yang
dirumuskan oleh Prof. Winslow, dimana pemahaman definisinya divisualkan sebagai
berikut :
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 14
PUBLIC HEALTH is THE SCIENCE and ART
OF THROUGH FOR
1. Preventing
Disease
2. Prolonging Life
and
3. Promoting Health
Organized
Community Effort
1. The Sanitation of the
Environment
2. The Control of
Communicable Disease
3. The Education of the
Individual in Personal
Hygiene
4. The Organization of
Medical and Nursing
Service for the Early
Diagnosis and Preventive
Treatment of Disease, and
5. The Development of
Social machinery to
ensure everyone a
standard of living
adequate for maintenance
of Health
So organizing these benefit as to enable every citizen to realize his birthright of health
and longevity
Demikianlah dengan jelasnya bahwa dengan usaha kesehatan masyarakat setiap
orang diberi kesempatan untuk mendapatkan ’hak’nya untuk hidup sehat dan umur
panjang.
Mengenai upaya kesehatan yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 15
tersebut diatas dr. Sul mengingatkan kembali skema yang menggambarkan riwayat
penyakit dan tindakan yang dapat diambil sesuai dengan tahap-tahap perkembangan
penyakit, yang disusun oleh Prof Leavell dari Harvard University dibawah ini :
Berdasarkan riwayat penyakit tersebut, maka usaha-usaha kesehatan preventif
yang dapat dilakukan adalah :
1. Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat (Health Education)
2. Perbaikan Makanan Rakyat
3. Perbaikan Hygiene lingkungan hidup
4. Kesejahteraan Ibu dan Anak
5. Dinas Kesehatan Sekolah
6. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing)
7. Usaha Pengobatan
8. Pemberantasan Penyakit endemis dan epidemis
9. S t a t i s t i k
10. Laboratorium Kesehatan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 16
Lebih lanjut dr Sul menatakan bahwa tujuan Pendidikan Kesehatan kepada
masyarakat adalah :
Pendidikan Kesehatan Rakyat (PKR) Model Lemah Abang
Berhubung pada waktu itu (dan juga sampai sekarang) sebagian besar penduduk
hidup di pedesaan, maka usaha-usaha kesehatan terutama ditujukan kepada
masyarakat desa, selain karena disebabkan usaha kesehatan belum merata sampai ke
pelosok-pelosok. Konsep yang dianut oleh seluruh dunia ialah bahwa sebaiknya
usaha-usaha kesehatan itu dijalankan secara terintegrasi dan koordinasi serta perlu
mengikut sertakan masyarakat secara aktif pada penyelenggaraan usaha-usaha
kesehatan tersebut. Untuk melaksanakan rencana kesehatan masyarakat tersebut maka
Kementerian Kesehatan waktu itu, telah mengadakan percontohan didaerah Bandung
yang disebut dengan Bandung Plan dan tepat dengan waktu dimulainya Program
Nasional Pembangunan Masyarakat Desa dalam bulan Agustus 1956.
Percontohan Usaha Kesehatan Masyarakat Desa (KMD) dimulai dari
Kabupaten Bekasi pada 1956. Di sini diadakan kursus-kusrsus atau latihan mengenai
usaha KMD untuk segala jenis tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Disamping
KMD di Bekasi, di setiap propinsi juga diadakan daerah percontohan KMD untuk
dijadikan tempat pelatihan bagi tenaga kesehatan setempat. Daerah-daerah
percontohan lain adalah di : Bojongloa (Bandung), Sleman (Magelang), Godean
(Yogjakarta), Mojosari (Surabaya), Metro (Lampung), Kasemen (Denpasar), Kotaraja
(Banda Aceh), Indrapura (Medan), dan Barabai (Banjarmasin). Pada waktu itu tenagatenaga
yang akan diterjunkan ke masyarakat dilatih dahulu secara intensif dalam suatu
pelatihan atau kursus yang diberi nama Pendidikan Kesehatan pada Rakyat (PKR).
Khusus Daerah Percontohan KMD/PKR Kecamatan Lemah Abang, Bekasi,
dipersiapkan sebagai Daerah pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam bidang Rural
Health and Health Education. Tujuan diadakannya Daerah Percontohan KMD/PKR
Lemah Abang adalah : “Menjadikan Daerah itu sebagai contoh sistem kerja dan
pengelolaan program Kesehatan Masyarakat Desa, oleh suatu Tim Kesehatan Desa
(Rural Health), dan juga sebagai daerah pelatihan lapangan (field training) tenagatenaga
kesehatan (medis, para medis)”.
Tim KMD/PKR Lemah Abang terdiri dari petugas kesehatan yang bertugas
sebagai full timer dan merupakan “administrative staff” dalam bidang-bidang :
• Kuratif – dokter selaku pimpinan Tim, pimpinan proyek
• Beberapa Penilik Kesehatan yang bertugas dalam : Public Health
Administration dan Statistik, Hygiene dan Sanitasi Lingkungan
• Gizi (Nutrition)
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 17
• Public Health Nursing
• Pendidikan Kesehatan (Health Education).
Selain dari itu ada tenaga-tenaga lapangan seperti bidan, pembantu bidan dan
beberapa sanitarians.
Dapat dikemukakan bahwa Staf KMD/PKR secara keseluruhan, sebelum
ditugaskan dalam pos masing-masing, baik di Dep.Kes. sebagai staf Bagian
KMD/PKR, maupun di Lemah Abang, sebagai Team Staff lapangan, semua mendapat
pendidikan dan pelatihan khusus di Luar Negeri dalam disiplin profesi masing-masing
dalam konteks Kesehatan Masyarakat. Sekembali masing-masing ke tanahair, masih
ada tahap pembinaan intensif dari Kepala Bagian KMD/PKR yaitu oleh Ibu Dr. J.
Soelianti Saroso, mengenai program Rural Health, serta tentang cara dan mekanisme
kerja dalam Tim. Staff Meeting dilakukan secara teratur (hampir setiap hari) di Bag.
KMD/PKR, Dep.Kes., dengan penugasan-penugasan khusus, sebelum ke Lemah
Abang. Dalam kesempatan pertemuan seperti ini laporan lisan tentang pelaksanaan
tugas dan masalah-masalah juga dibicarakan bersama. Cara ini menimbulkan rasa
kebersanaan, rasa tanggung-jawab bersama, rasa persaudaraan, lebih-lebih bagi
mereka yang memang harus tinggal di Lemah Abang.
Beberapa hal yang dapat diutarakan sebagai pengalaman yang membantu dalam
membentuk Tim KMD/PKR Lemah Abang yang solid dan handal a.l. adalah :
• adanya organization and staff development planning yang solid (Tingkat
Pusat)
• Adanya well planned staff preparation, development, and placement (Tingkat
Pusat)
• Adanya regular Lemah Abang team staff meeting, dan keterbukaan (lokal),
setiap hari Senin sebelum kelapangan.
• Adanya technical supervision and guidance (dari Pusat-Bgn
KMD/PKR)melalui berbagai jalur seperti :
o Kunjungan lapangan ke desa-desa, dan dialog langsung dengan
petugas lapangan dan PEMDA setempat.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 18
o Pertemuan/rapat dengan administrative Team staff Lemah Abang.
Pertemuan seperti ini biasanya dihadiri pula oleh staff Bgn KMD/PKR
dari berbagai displin dan bersifat edukatif.
• Pertemuan non-formal (social gathering) yang sewaktu-waktu diselenggarakan
Kepala Bagian KMD/PKR untuk seluruh staf, membantu menambah erat
hubungan sosial antar-staf.
Pembentukan dan pengembangan Daerah Percontohan Lemah Abang mendapat
bantuan tehnis dari badan Internasional, dengan penempatan Team Konsultan (full
tmer) di lokasi untuk bidang-bidang : kuratif (dokter), Environment Sanitation, Public
Health Nursing (semuanya dari US-AID) dan Health Education (dari WHO). Team
consultant ini masing-masing didampingi oleh local national technical counterpart,
sebagai Tim KMD/PKR. Untuk Public Health Administration & Statistics tidak ada
consultant tehnisnya.
H.E. Consultant, Mr. Calhoun dalam masa penugasannya pernah mengadakan
penulusuran jejak karya Hydrick di wilayah Banyumas yang didampingi Sdr.
TarzanPanggabean Bsc, Penilik Kesehatan yang bertugas dibidang Health Education
di lapangan. Keberadaan dan bantuan tehnis dari para konsultan Luar Negeri
membantu upaya meningkatkan mutu kinerja local national staff. Transfer of
knowledge and technology tentang cara kerja dalam Team, penggunaan alat-alat
bantu dalam melaksanakan Pendidikan Kesehatan kepada masyarakat, cara-cara
pendekatan masyarakat dsb. adalah hal yang dialami langsung, di diskusikan dan di
analisa bersama. Dengan cara “learning by doing”, maka pemahaman dan
penghayatan tentang Health Education in rural areas dan role of Health Educator as a
member of a Rural Health Team, dapat secara langsung diterapkan. Masing-masing
counterpart mampu menampung, menyaring, memilih, mengolah, meresapkan dan
memanfaatkan masukan-masukan yang diperoleh dari konsultan-konsultan asing
dalam upaya memperkuat dan meningkatkan mutu profesinya dalam rangka
pengembangan program KMD/PKR.
Tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa kehidupan Tim yang cukup
dinamis ini, diliputi juga oleh adanya “nuansa dominasi profesional”. Ini dapat
menimbulkan arus ketegangan dikalangan Tim, dan merusak “Team Spirit”, jika
kesadaran para anggota Tim akan makna pentingnya keberadaan Daerah Percontohan
ini tidak kuat, dan roda kepemimpinannya lemah. Dominasi profesional juga dapat
diamati dikalangan foreign consultants. Jika local administrative staff sebagai
technical counterpart terpengaruh, maka hal ini dapat membahayakan hubungan sosial
antar-staf dan pada akhirnya membuyarkan fungsi Tim. Selain dominasi professional,
maka sikap perilaku yang dapat juga melemahkan fungsi Tim ialah adanya
“individual vested interest” anggota Tim, yang dapat memicu timbulnya sikap
kecurigaan antar-disiplin. Disinilah diperlukan adanya leadership yang objektif, kuat
dan mampu menjaga keseimbangan hubungan sosial antar-disiplin, intra-disiplin dan
intra-Team. Jika local conflicting situation and conflicting interest tidak dapat teratasi
setempat, maka posisi kepemimpinan untuk memecahkan masalah, diangkat ke
tingkat Departemen(Pusat), yaitu oleh Bagian KMD/PKR.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 19
Peranan Health Education Staff
Sebagaimana halnya tujuan Pendidikan pada umumnya, yaitu menjadikan orang
itu dewasa, memiliki tanggung-jawab untuk diri sendiri dan lingkungan sosialnya,
serta mampu mengambil keputusan yang bijaksana, maka Health Education sebagai
proses yang terarah, menjadikan orang itu “dewasa”, mampu meningkatkan taraf
kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya atas kesadaran diri tentang
pentingnya kesehatan dan melaksanakan pola hidup sehat atas upaya dan kekuatannya
sendiri.
Health Education “mengolah” pola pikir orang, agar ia dapat berpikir rasional,
objektif , mampu secara sadar mewujudkan pengetahuan tentang kesehatan kedalam
kehidupan sehari-hari, bahkan dapat mentransfer pengetahuannya juga kepada orang
lain. Para pertugas kesehatan di lapangan dibina sedemikian rupa, agar mampu
mengembangkan “critical mind”-nya. Adakalanya penerapannya dirasakan sebagai
“mengganggu” disiplin kesehatan lainnya. Ini kemudian dapat meninbulkan social
conflicts dalam Team.
Conflicting ideas, opnion, interest, dalam suatu Tim, selalu dapat terjadi, namun
yang perlu diperhatikan ialah bawa hal ini merupakan “ingredients” dalam kehidupan
Tim, yang dapat menambah ke-matangan dan kedewasaan team sebagai suatu
Kelompok yang anggota-anggotanya bervariasi. Penting dalam hal ini adalah adanya
“team spirit”, dan sikap toleransi, objektif dalam melihat atau menanggapi masalah,
peka terhadap kondisi lingkungan, dan responsive serta kreatif dalam mencari
penyelesaian yang dapat memberikan rasa puas bagi seluruh anggota Tim.
Pengalaman sebagai “grassroot level worker” dan sebagai anggota Rural Health
& Health Education Team, telah menempa spiritual maturity, dan lebih peka terhadap
kemungkinan timbulnya benturan antar-anggota Tim. Dalam menghadapi foreign
consultants, maka kita perlu memperkuat posisi kita sebagai nasional counterpart,
dengan lebih memperhatikan kepentingan program nasional. Sedapat mungkin dapat
mengendalikan pemikiran-pemikiran yang sekiranya dapat menghambat atau
mengalihkan arus dan arah perkembangan program.
Dapat dikemukakan bahwa sasaran Health Education bukan hanya masyarakat
saja, tetapi juga para petugas kesehatan. Tujuan tentu berbeda. Bagi masyarakat,
diharapkan agar mereka sadar akan pentingnya kesehatan bagi diri sendiri, keluarga
dan masyarakat lingkungannya, dan bagi Petugas kesehatan, agar mereka juga dapat
menjadi panutan dalam cara hidup sehat, serta mampu menggunakan tehnologi Health
Education dalam melaksanakan tugasnya, yang dilaksanakan sedemikian rupa, hingga
masyarakat yang menjadi sasarannya menjadikan cara hidup bersih dan sehat sebagai
pola hidupnya sehari-hari.
Pengalaman di Lemah Abang memberikan pelajaran bahwa perubahan sikap
perilaku kesehatan yang diharapkan meskipun hanya dalam lingkup seluas
Keacamatan saja, ternyata memerlukan tindakan-tindakan di tingkat adminsitratif dan
sosial yang lebih tinggi. Untuk itu diperlukan tenaga khusus untuk menanganinya
secara professional. Pengalaman dan pengamatan menunjukkan bahwa sebagai
“health educator” dalam Tim, ia dapat menjadi “Mediator” dalam menghadapi situasi
konflik yang terjadi dalam Tim serta dapat membangun “networking” antar berbagai
program/unit kerja. Singkatnya ia dapat berperan sebagai ”catalyst” dalam upaya
mengadakan perubahan, yang memadukan pendidikan kesehatan dengan program
serta dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 20
Pengalaman di Lemah Abang juga menunjukkan, sebagaimana jargon dikutip di
awal bab ini, bahwa :“Health education alone is nothing. Health education with
program is something. Health education with program and community is everything”.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 21
Bab III
ERA PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN
(Kurun Waktu 1960-1980)
”Education is not for knowing more
But for behaving differently”
(Ruskin)
Istilah Pendidikan Kesehatan dan UU Kesehatan 1960
Dr. J. Leimena, selaku Menteri Kesehatan menyampaikan kepada Presiden
Sukarno, Presiden I RI, pada tahun 1955 (dalam buku Kesehatan Rakyat di Indonesia,
Pandangan dan Planning), bahwa merajalelanya berbagai penyakit di Indonesia pada
saat itu adalah karena kurang baiknya keadaan hygiene lingkungan di Indonesia. Hal
ini disebabkan antara lain karena kurangnya pengertian masyarakat tentang hygiene
perseorangan dan hygiene umum. Oleh karena itu maka Pendidikan Kesehatan kepada
Rakyat adalah suatu soal yang penting di Indonesia.
Dalam kaitan itu beliau juga menyatakan bahwa pada umumnya semua usaha di
lapangan kesehatan masyarakat tidak akan berhasil jika masyarakat tidak diberikan
pendidikan dan penerangan yang sebaik-baiknya tentang masalah itu. ”The public
health administration can achieve no solid, durable and effective result unless the
public is given Health Education”. Mengenai pentingnya pendidikan kesehatan ini
juga dapat dilihat pada Undang-undang No. 9 Ytahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan.
Paling tidak ada dua hal penting dalam Undang-undang tersebut yang perlu
dikemukakan dan dijadikan landasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan
Masyarakat yaitu :
• Pasal 1, yang menyatakan bahwa Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh
derajat kesehatan setinggi-tingginya dan perlu diikut sertakan dalam usahausaha
Kesehatan Pemerintah.
• Pasal 4, yang menetapkan Tugas Pemerintah untuk memelihara dan
mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan
menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan......... butir c. Penerangan dan
Pendidikan Kesehatan Rakyat......dst
Dengan demikian pada saat itu, istilah Pendidikan Kesehatan telah dipergunakan
secara resmi.
Tentang apa yang disebut dengan Pendidikan Kesehatan (Health Education)
banyak ahli memberikan definisi (seperti: Dorothy Neswander, Guy Steuart, Paul
Mico, Helen Ross, Iwan Sutjahja, dll). Dari berbagai definisi tersebut dapat
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 22
disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada
terjadinya perubahan perilaku, baik pada individu maupun masyarakat. Bahkan dalam
salah satu jargonnya, yang bermula dari Ruskin sebagaimana dikutip di awal bab ini,
ditegaskan bahwa fokus Health Education adalah pada perubahan perilaku itu, bukan
hanya pada peningkatan pengetahuan saja. Oleh karena itu area Pendidikan Kesehatan
adalah pada Knowledge (Pengetahuan), Attitude (Sikap) dan Practice (Perilaku), yang
disingkat menjadi K.A.P.
Mengenai metode yang dipergunakan dalam pendidikan kesehatan dapat
bervariasi, sesuai dengan keadaan, masalah dan potensi setempat. Namun metode
tersebut harus dikembangkan : dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat.
Penetapan Hari Kesehatan Nasional
Pada sekitar tahun 1960-an malaria merupakan salah satu penyakit rakyat yang
berkembang dengan subur. Ratusan ribu jiwa mati akibat malaria. Berdasarkan
penyelidikan dan pengalaman, sebenarnya penyakit malaria di Indonesia dapat
dilenyapkan. Untuk itu cara kerja harus dirubah dan diperbarui. Maka pada September
1959 dibentuk Dinas Pembasmian Malaria (DPM) yang kemudian pada Januari 1963
dirubah menjadi Komando Operasi Pembasmian Malaria (KOPEM). Pembasmian
malaria tersebut ditangani secara serius oleh pemerintah dengan dibantu oleh USAID
dan WHO. Direncanakan bahwa pada tahun 1970 malaria hilang dari bumi Indonesia.
Pada akhir tahun 1963, dalam rangka pembasmian malaria dengan racun
serangga DDT, telah dijalankan penyemprotan rumah-rumah di seluruh Jawa, Bali
dan Lampung, sehingga l.k. 64,5 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari
kemungkinan serangan malaria. Usaha itu juga dilanjutkan dengan nusaha surveilans
yang berhasil menurunkan ”parasite index” dengan cepat, yaitu dari 15 % menjadi
hanya 2%.
Pada saat itulah, tepatnya pada tanggal 12 November 1964, peristiwa
penyemprotan nyamuk malaria secara simbolis dilakukan oleh Bung Karno selaku
Presiden RI di desa Kalasan, sekitar 10 km di sebelah timur kota Yogyakarta.
Meskipun peristiwanya sendiri merupakan upacara simbolis penyemprotan nyamuk,
tetapi kegiatan tersebut harus dibarengi dengan kegiatan pendidikan atau penyuluhan
kepada masyarakat. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Kesehatan Nasional
(HKN), yang setiap tahun terus menerus diperingati sampai sekarang. Sejak itu, HKN
dijadikan momentum untuk melakukan pendidikan/penyuluhan kesehatan kepada
masyarakat.
Tetapi pemberantasan malaria dengan cara penyemprotan tersebut ternyata
tidak dapat diteruskan karena tiadanya biaya. Bantuan dari USAID dan WHO
berhenti. Juga karena adanya pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965.
Bagian Pendidikan Kesehatan Masyarakat
Pada tahun 1967, Prof. Dr. GA Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan, dengan
Surat Keputusan No. 091/III/Ad.Um/’67, telah menetapkan Susunan Organisasi
Departemen Kesehatan. Dalam struktur organisasi tersebut antara lain ditetapkan
bahwa unit yang melaksanakan tugas pendidikan kesehatan adalah Bagian Pendidikan
Kesehatan Masyarakat (Bagian PKM) yang berada di Biro Pendidikan, Sekretariat
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 23
Jenderal. Kalau di era sebelumnya Bagian Pendidikan Kesehatan kepada Rakyat
berada langsung dan bertanggung jawab kepada Menteri (yang mungkin dapat disebut
setara dengan eselon I), maka dengan SK Menkes 1967 tersebut posisi Bagian
Pendidikan Kesehatan Masyarakat berada di bawah Kepala Biro, dan ditetapkan
dalam jabatan eselon III, meskipun beban kerja Pendidikan Kesehatan tetap dan
bahkan makin besar.
Meskipun hanya eselon III tetapi unit ini mempunyai jaringan yang cukup kuat
dengan WHO. Demikianlah misalnya pada bulan November 1967, di New Delhi,
India, diselenggarakan Inter-Country Workshop on The Methodology of Planning,
Implementation and Evaluation of Health Education. Pada waktu itu Indonesia
mengirimkan wakilnya yaitu : (1) Prof. Dr. I.M. Bagiastra (alm), saat itu sebagai
Dekan FKM-UI; (2) dr. Wirjawan Djojosugito (alm), saat itu Kepala Biro
V/Pendidikan; dan (3) Drs. Koento Hidajat (alm), saat itu sebagai Kepala Bagian
PKM. Hasil workshop tersebut, di antaranya adalah keharusan berintegrasinya
kegiatan Pendidikan Kesehatan dalam setiap program kesehatan baik dalam
perencanaan, pelaksanaan (implementasi) maupun penilaian.
Selanjutnya pada bulan Agustus 1968, Bagian PKM menyelenggarakan
Workshop tentang Approach Edukatip dalam Perencanaan dan Penyelenggaraan
Program-Program Kesehatan Masyarakat, yang merupakan tindak lanjut dari Rapat
Kerja Nasional bulan April 1968. Salah satu keputusan Raker adalah dinyatakannya
”Pendidikan Kesehatan” sebagai usaha utama dan mutlak, kalau rencana Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hendak direalisasikan.
Beberapa rekomendasi penting dari workshop ini antara lain :
1. Fungsi dan Peran PKM baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten:
Yaitu bahwa Fungsi Bagian PKM di Pusat antara lain adalah Bimbingan
Konsepsionil, Bimbingan Tehnis dan Penyaluran Bantuan Materiil
2. Struktur Organisasi:
Diusulkan kedudukan Bagian PKM ditingkatkan menjadi Biro karena
merupakan salah satu tugas pokok Departemen (Basic Six)
3. Untuk pembiayaan, diusulkan ada anggaran khusus untuk Pendidikan
Kesehatan Masyarakat baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten.
4. Diusulkan pengembangan staff yang qualified, antara lain pendidikan Health
Education Specialist
5. Bentuk terintegrasinya kegiatan PKM dalam setiap Program
Pendidikan Health Education Specialist
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 24
Pada sekitar tahun 1967-1968, semakin disadari bahwa masalah kesehatan tidak
dapat diatasi melalui disiplin ilmu kedokteran saja, tetapi juga perlu menggunakan
ilmu sosial. Itu disebabkan karena masalah kesehatan banyak terkait dengan masalah
sosial, khususnya perilaku masyarakat. Untuk itu dipikirkan tentang perlunya tenaga
khusus pendidikan kesehatan masyarakat tingkat sepesialis, yang memahami
persoalan sosial kemasyarakatan. Hal itu telah dibawa dan dibahas di dalam
Rakerkesnas 1968, dan disepakati perlunya pengembangan tenaga spesialis bidang
pendidikan kesehatan masyarakat.
Maka diadakanlah proyek khusus Pengadaan Tenaga Health Education
Specialist ini. Kegiatan ini mendapat bantuan dana dan konsultan dari WHO dan
USAID, dan proyeknya bernama: Health Education Manpower Development Project.
Konseptor dari proyek ini adalah Dr. Wiryawan Djojosoegito, Kepala Biro
Pendidikan waktu itu dengan dibantu khususnya Drs. Koento Hidayat dan Dra.
Koesnaniyah Wiryomihardjo.
Selaku Pimpinan proyek ditetapkan: Dr. Soeharto Wiryowidagdo. Tujuan proyek
adalah pengadaan sekitar 60 orang HES (Health Education Specialist) dan
memperkuat Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya di Universitas Indonesia,
yang nantinya diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan tenaga HES tersebut
di dalam negeri.
Proyek ini mulai berjalan pada tahun 1971 dengan merekrut para sarjana dari
berbagai disiplin. Selain dokter dan dokter gigi, juga sarjana pendidikan, sarjana
ekonomi, sarjana hukum, sosiologi, antropologi, dll. Angkatan I dan II dari proyek
tersebut dididik di dalam dan luar negeri (USA). Sedangkan angkatan III dan IV
dididik di dalam negeri (FKM UI). Khusus Angkatan I dan II, sebelum mereka belajar
di USA terlebih dahulu mereka mengikuti Basic Orientation Course (BOC) dan Work
Experience (Pengalaman Kerja Lapangan) in Health Education. Sedangkan angkatan
III dan IV pengalaman lapangan dilakukan di belakang, setelah pendidikan di FKM
UI selesai. Cerita lebih lanjut tentang proyek dan tenaga ini dapat dibaca di bab VII.
Sementara itu kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat di daerah tetap
berjalan. Kegiatan KMD/PKR atau ”community development in health” di beberapa
daerah berjalan cukup baik. Hal itu memang banyak dipengaruhi oleh adanya tenaga
atau tokoh yang kreatif. Misalnya di Jawa Timur, ada Drs. Yusworo, yang pada waktu
itu menjadi Kepala Unit Pendidikan Kesehatan Masyarakat di sana. Perlu pula
disampaikan bahwa ada beberapa orang yang sebelumnya juga dikirim untuk
memperoleh pendidikan atau pelatihan di luar negeri. Mereka itu ada yang dikirim ke
USA, Libanon, India, dll. Mereka bersama tenaga-tenaga lainnya yang terus menerus
menggerakkan kegiatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Indonesia pada waktu
itu.
Dari Pendidikan ke Penyuluhan
Pada tahun 1975, Struktur Bagian PKM berubah, dari eselon III menjadi eselon
II, tetapi tidak sebagai Biro, melainkan sebagai salah satu direktorat pada Direktorat
Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Ditjen Binkesmas). Yang berubah
ternyata tidak hanya eselonnya, tetapi juga istilah (nomenklatur).
Pada waktu itu ada kebijakan Pemerintah dalam penggunaan nomenklatur
(istilah/nama institusi), yaitu bahwa istilah Pendidikan hanya boleh dipergunakan di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan di luar Depdiknas,
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 25
nomenklatur Pendidikan Kesehatan yang dipergunakan adalah Penyuluhan Kesehatan.
Dengan demikian maka Direktorat baru yang menangani masalah Pendidikan
Kesehatan diberi nama Direktorat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, dengan Kepala
Direktoratnya adalah dr Pudjiastuti Pranjoto, MPH (alm). Dengan dibentuknya
Direktorat PKM ini, bahkan kantorpun juga mengalami perpindahan. Kalau
sebelumnya bermarkas di Hang Jebat, maka Direktorat PKM me nempati sayap kanan
gedung Departemen Kesehatan, lantai 2, di Jl Prapatan 10.
Sedangkan pengertian atau konsep Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
sebenarnya tidak berbeda dengan Pendidikan Kesehatan. Dalam hal ini, Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat diberi pengertian sebagai ”suatu proses perubahan,
pertumbuhan dan perkembangan diri manusia menuju kepada keselarasan dan
keseimbangan jasmani, rohani dan sosial dari manusia tersebut terhadap
lingkungannya, sehingga mampu dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalahmasalah
kesehatannya sendiri serta masyarakat lingkungannya” (Direktorat
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Ditjen Binkesmas Depkes, 1976). Tujuan
penyuluhan kesehatan masyarakat ini adalah agar: (a) Kesehatan dianggap sebagai hal
yang penting dan diberi nilai tinggi oleh masyarakat; (b) Masyarakat melakukan
tindakan yang perlu untuk mencapai kesehatan diri dan lingkungannya; (c)
Masyarakat berusaha membantu dan mengembangkan serta memanfaatkan fasilitas
kesehatan yang tersedia untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal.
DKI PKM
Salah satu kegiatan yang menonjol pada era penyuluhan kesehatan ini adalah
adanya Daerah Kerja Intensif Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (disingkat DKI
PKM) yang mula-mula muncul awal tahun 1970-an. Ini berawal dari pengalaman
kerja lapangan (field work experience) para ”Student Health Education Specialist”
(calon Tenaga Ahli Pendidikan Kesehatan Masyarakat) di Bandung. Sebelum tugas
belajar di Amerika, mereka diterjunkan di berbagai kecamatan di daerah kabupaten
dan kota Bandung. Selama di lapangan ini mereka mengembangkan daerah kerja
percontohan (demonstration area) pendidikan kesehatan masyarakat, yaitu suatu
daerah yang masyarakatnya berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Mereka
belajar teori dalam kelas dengan bimbingan konsultan WHO (Dr. CH Pyaratna) dan
USAID (Mr. John Nelson) yang dibantu oleh dua orang supervisor Indonesia, yaitu
Bapak Drs. Putulawa Udayana dan Bapak Dr. I.B. Mantra. Teori-teori dari dalam klas
tersebut dicoba dipraktekkan di lapangan, secara langkah demi langkah, dalam
nrangka pembinaan masyarakat, yang dilakukan bersama staf Puskesmas dan
Kecamatan. Selama sekitar setahun mereka bolak balik antara kelas dan lapangan ini.
Setelah mereka kembali belajar dari Amerika, mereka ditempatkan di pusat dan
daerah. Bertolak dari pengalaman Bandung yang dipadukan dengan pengalamanpengalaman
sebelumnya maka dikembangkanlah Daerah Kerja Intensif Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat (DKI PKM) yang langsung dikoordinasikan oleh Direktorat
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, d.h.i. Sub Direktorat Pengembangan Metoda dan
Tehnik yang dipimpin oleh Dr. IB Mantra, mantan supervisor program kerja lapangan
(work experience) HES di Bandung. Sesuatu yang khas dari DKI PKM ini adalah
pendekatannya yang benar-benar melibatkan peranserta masyarakat, bahkan berupaya
untuk memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini kemudian hari disebut dengan
pendekatan edukatif.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 26
Dalam rangka penyelenggaraan DKI PKM itu diselenggarakanlah pelatihan
PKM bagi petugas daerah, yang lamanya 3 bulan. Pesertanya adalah Koordinator
PKM Kabupaten. Mereka itu pada umumnya lulusan D3 Sanitasi atau D3 Perawatan.
Kurikulum dan prosesnya mirip BOC dan Work Experience Bandung, hanya
waktunya dipersingkat. Pelatihan ini diselenggarakan beberapa angkatan, tetapi
kemudian waktunya dipersingkat lagi menjadi 4 minggu.
Pada tahap awal DKI ini dikembangkan pada 4 provinsi, yaitu: Sumatera Utara,
Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Ternyata keberhasilan pengembangan
DKI pada 4 propinsi telah melebar ke provinsi lainnya. Tidak jarang dari kegiatan
pengembangan DKI ini muncul petugas kesehatan teladan yang pada waktu itu
penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah secara berkala. DKI PKM juga
banyak menghasilkan kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan, yang pada
umumnya terkait dengan masalah kebersihan lingkungan, penyediaan air bersih,
perbaikan rumah tempat tinggal, dll. DKI PKM inilah yang kemudian berkembang
menjadi kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
Salah satu kelemahan dari pengembangan DKI PKM ini adalah sistem
pencatatan dan pendokumentasian kegiatan yang belum dilakukan secara benar,
sehingga tidak dapat dikemukakan secara kuantitatif, baik yang berkaitan dengan
jenis kegiatan masyarakat, tenaga masyarakat yang berhasil dilatih, media yang
diterbitkan, dana, dll. Tetapi kelemahan yang utama adalah karena proses pendekatan
yang bersifat sektoral. Keterlibatan lintas sektoral bahkan lintas program sangat
kurang, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian maupun di tahap
pengembangan. Hal ini menyebabkan sulitnya diperoleh dukungan dari lintas program
dan lintas sektor, dan sekaligus merupakan salah satu faktor penting tidak populernya
DKI PKM.
Pengembangan DKI PKM ini tenggelam karena program kesehatan lain juga
mengembangkan pendekatan yang serupa di lapangan, yang kemudian nanti dikenal
dengan kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (disingkat PKMD) dan
Posyandu.
Pendekatan Edukatif
Pendekatan edukatif yang merupakan pendekatan yang dipergunakan dalam
DKI PKM (juga kemudian dalam PKMD), adalah serangkaian kegiatan untuk
membantu masyarakat: mengenali dan menemukan masalah mereka sendiri, dan
kemudian atas dasar rumusan masalah kesehatan yang telah mereka sepakati
dikembangkanlah rencana penanggulangannya. Tujuan utama pendekatan edukatif
adalah untuk mengembangkan kemampuan masyarkat sehingga masyarakat yang
bersangkutan dapat memcahkan masalah yang dihadapi atas dasar swadaya sebatas
kemampuan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi dasar yang ditempuh
adalah mengembangkan provider dan masyarakat.
Yang dimaksud dengan provider adalah para petugas yang peduli terhadap
kesehatan, utamanya petugas kesehaan yang terlibat langsung dengan masalah
kesehatan masyarakat. Pengembangan provider ini bertujuan agar mereka mempunyai
persamaan pandangan atau sikap positif terhadap kesehatan dan pendekatan edukatif.
Secara lebih rinci pengembangan provider ini diharapkan akan menciptakan suatu
kerja sama lintas sektor yang terkoordinir.
Untuk itu perlu diperhatikan, antara lain: (a) Adanya keterbukaan dan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 27
komunikasi; (b) Adanya wadah, yaitu yang telah ada di masyarakat setempat,
misalnya: PKMD, LSD (lembaga sosial desa), atau BPGD (Badan Perbaikan Gizi
Daerah); (c) Program yang saling menunjang, yaitu program kesehatan dan program
sektor lainnya, dengan saling menghormati kewenangan masing-masing sektor; (d)
Peran yang jelas dari masing-masing pihak; (e) Adanya kepusan atau keberhasilan
bersama dari semua pihak yang terlibat; serta (f) Adanya perencanaan terpadu dari
semua sektor.
Dalam rangka mewujudkan kerjasama antar provider, dilakukan langkahlangkah:
1. Pendekatan terhadap para penjabat penentu kebijakan:
Para penjabat lintas sektor baik tingkat pusat, daerah dan lokal, terutama
pejabat pemerintahan (gubernur, bupati, camat, dsb) adalah merupakan kunci
kerja sama. Oleh sebabab itu dalam menggalang kerjasama dalam rangka
pendekatan edukatif ini, harus dilakukan pendekatan terhadap mereka ini.
Tujuan pendekatan kepada para penjabat ini adalah untuk memperoleh
dukungan politis. Dalam perkembangan selanjutnya pendekatan semacam ini
disebut ”advocacy”.
2. Pendekatan terhadap para pelaksana dari berbagai sektor dan tingkat:
Pendekatan ini bertujuan agar para pelaksanan dilapangan dari berbagai sektor
memperoleh pemahaman yang sama terhadap program atau pendekatan yang
akan dilakukan. Pendekatan ini dapat dilakukan baik secara horisontal (antar
sektor pada tingkat sektor yang sama), maupun secara vertikal, antara sektor
yang sama di tingkat administrasi yang berbeda (diatas atau dibawahnya).
3. Pengumpulan data oleh provider tingkat kecamatan:
Data adalah fakta empiris dari lapangan atau masyarakat, dan merupkan bukti
bahwa masalah memang ada di masyarakat secara riil (faktual). Dari data
inilah masalah ada, dan dari masalah inilah program atau kegiatan akan
dimulai, karena program merupakan upaya pemecahan masalah. Oleh sebab
itu, para petugas atau provider harus mengumpulkan sendiri data dan
memahaminya sendiri. Manfaat data bagi provider disamping untuk mengenal
masalah yang ada di masyarakat, juga merupakan pembanding (data awal)
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kegiatan. Jenis data yang
diperlukan antara lain: (i) Data umum, yakni data tentang kondisi geografi
wilayah, demografi, pemuka masyarakat, media komunikasi yang ada,
sejenisnya, dan sebagainya; (ii) Data khusus, yakni data dari masing-masing
sektor, antara lain: data pertanian, pendidikan, kesehatan (jamban keluarga,
sumber air bersih, saluran air limbah, tempat pembuangan sampah, status gizi
anak balita, dan sebaginya); (iii) Data perilaku, khususnya perilaku yang
berkaitan dengan kesehatan, misalnya: kebaiasaan buang air besar, kebiasan
mandi, kebiasaan makan, perilaku pencegahan penyakit, dan sebagainya.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 28
Sedangkan pengembangan masyarakat pada hakekatnya adalah upaya
menghidupkan atau menggali potensi masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya
upaya ini disebut pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Adapun
langkah-langkah pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan tingkat desa:
Sasaran pendekatan ini adalah adalah para tokoh-tokoh masyarakat tingkat
desa, utamanya kepala desa. Tujuan pendekatan ini adalah agar mereka
memperoleh pemahaman tentang program, dan akhirnya mendukung program
tersebut. Agar memperoleh kepercayaan mereka, maka sebaiknya pendekatan
ini dilakukan oleh Kepala Puskesmas bersama-sama dengan Camat setempat.
Akan lebih baik lagi kalau dilakukan oleh tim Kecamatan yang terdiri dari
penjabat lintas sektor tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
Pelaksanaan pendekatan ini dianjurkan diadakan dalam bentuk pertemuan
tingkat desa (kelurahan) yang dihadiri oleh kepala desa dan stafnya, anggotaanggota
Lembaga Sosial Desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat lainnya.
Dalam pertemuan ini tim dari kecamatan menjelaskan tentang Pengertian
pendekatan edukatif serta langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan
dalam pengembangan masyarakat.
2. Survai Mawas Diri (community self survey):
Survai Mawas Diri atau Community self survey (CSS) ini merupakan
pengenalan lingkungan sendiri, termasuk masalah yang ada di masyarakat,
oleh mereka sendiri. CSS tidak terlepas dari kegiatan pengumpulan data oleh
mereka sendiri untuk mengenal lebih baik tentang dirinya (masyarakat)
sendiri. Meskipun petugas (tim) kecematan atau provider telah mempunyai
data tentang masyarakat tersebut, tetapi data tersebut dilihat dari kaca mata
provider, yang mungkin agak berbeda dengan yang dilihat atau gambaran dari
masyarakat sendiri.
Dengan cara ini maka program akan benar-benar dikembangkan bertolak dari
kebutuhan dan masalah yang ditemukan sendiri atau oleh masyarakat sendiri,
bukan menurut perkiraan provider. Kegiatan pokok CSS terdiri dari: Orientasi
dan latihan; Pengumpulan data; Pengolahan dan analisis data; serta Penyajian
data.
3. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
Penyajian data (hasil CSS) diusahakan oleh atau setidaknya di hadapan para
tokoh masyarakat desa agar diperoleh kesepakatan tentang: Masalah yang
dirasakan oleh masyarakat, Prioritas masalah, yaitu masalah yang dianggap
perlu dan segera dipecahkan; serta kesediaan masyarakat untuk ikut berperan
sertan secara aktif dalam usaha pemecahan masalah tersebut. Hal itu
dibicarakan dalam suatu forum yang disebut Musyawarah Masyarakat Desa
(MMD).
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 29
4. Perencanaan:
Setelah kesepakatan seperti tersebut diatas tercapai, tim pembangunan desa
yang bersangkutan, dibawah bimbingan tim dari kecamatan atau Puskesmas,
menyusun rencana pemecahan masalah, yang mencakup antara lain: Program
pemecahan masalah, sesuai dengan prioritas masalah yang telah ditentukan
sebelumnya, tujuan dan sasaran program (tujuan umum dan khusus), kegiatan
yang akan dilakukan, termasuk Rencana anggaran dan biaya, serta sumber
dananya.
5. Pelaksanaan:
Hal yang penting dalam tahap pelaksanaan adalah mempersiapkan tenagatenaga
pelaksana, termasuk penanggung jawaban pelaksana program.
6. Penilaian:
Pada waktu pelaksanaan program diperlukan pengawasan, monitoring sampai
dengan evaluasi terhadap program atau kegiatan-kegiatan tersebut. Monitoring
dan evaluasi program bukan sekedar apakah kegiatan-kegiatan telah berjalan
sesuai dengan perencanaannya, tetapi juga apakah program mempunyai
dampak terhadap penurunan atau hilangnya masalah. Dengan perkataan lain,
apakah program tersebut mempunyai pengaruh terhadap peningkatan
kesehatan msyarakat.
”Pendekatan Edukatif” ini sangat membantu petugas kesehatan di Puskesmas,
khususnya dokter-dokter baru Puskesmas, yang menurut pengakuannya kurang sekali
memperoleh pengetahuan tentang itu waktu di Fakultas Kedokteran. Pendekatan
edukatif itu semula dipergunakan dalam pengembangan DKI PKM. Kemudian, pada
Rapat Kerja Pelaksanaan PKMD di Jakarta tanggal 27-30 Nopember 1978, oleh Dr.
IB Mantra diusulkan untuk menjadi pendekatan yang dipergunakan dalam
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (disingkat PKMD).
Berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan
Selain mengembangkan DKI PKM dengan menggunakan pendekatan edukatif,
Pusat PKM juga melakukan penyuluhan berbagai program kesehatan melalui berbagai
kegiatan. Penyuluhan langsung melalui media dilakukan melalui televisi dan radio,
baik secara nasional maupun secara lokal di Daerah. Setiap tahun PKM juga selalu
memproduksi berbagai leaflet, poster, radio spot, TV spot, kalender, dll yang berisi
pesan-pesan kesehatan. Berbagai pameran kesehatan juga digelar, khususnya dalam
memperingati hari-hari tertentu, seperti: Hari Kesehatan Nasional, Hari Kesehatan
Sedunia, Hari Tanpa Rokok Sedunia, dll. Dalam rangka memperingati berbagai hari
tertentu itu, PKM lah yang paling sibuk dalam penyelenggaraannya, sekaligus
memanfaatkan momentum hari-hari itu untuk melakukan penyuluhan kesehatan.
Selanjutnya berbagai pedoman, manual, dll juga diterbitkan, sebagai panduan
bagi daerah atau program untuk melakukan penyuluhan kesehatan. PelatihanYASAMAS
2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 30
pelatihan bagi tenaga PKM daerah dan organisasi kemasyarakatan juga sering
diselenggarakan, baik mengenai ke-PKM-an pada umumnya maupun mengenai
metode dan tehnik tertentu, khususnya dalam pengembangan media penyuluhan.
Kerjasama dengan lintas sektor, lintas program dan organisasi kemasyarakatan dijalin
dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
Dalam perkembangannya nanti, PKM juga sangat berperan dalam
menggerakkan PKMD dan Posyandu, serta berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Itu semua dilakukan dalam
rangka menunjang terjadinya perubahan perilaku yang sehat di masyarakat.
Perubahan perilaku itulah yang menjadi fokus kegiatan PKM, sebagaimana salah satu
jargon yang dikutip pada awal bab ini (yang berasal dari Ruskin), bahwa: ”Education
is not for knowing more, but for behaving differently”.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 31
Bab IV
ERA PKMD, POSYANDU DAN
PENYULUHAN KESEHATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Kurun Waktu 1975 - 1995)
”Go to the people;
Stay with them; Learn from them;
Work with them.
(Jargon Health Education)
Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Sebelum cerita tentang Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)
kiranya perlu cerita sedikit tentang peranserta masyarakat yang merupakan komponen
utama dalam PKMD. Perlunya peranserta masyarakat dalam pembangunan, termasuk
di bidang kesehatan, didasarkan pada kesadaran bahwa tidak mungkin pembangunan
hanya dilakukan dan ditanggung oleh pemerintah saja. Masyarakat harus diikut
sertakan dan berperanserta di dalamnya. Masyarakat bukan hanya sebagai obyek,
tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Hal ini sejak awal sudah merupakan konsep
dasar pendidikan atau penyuluhan kesehatan, yang sudah dilaksanakan sejak sebelum
dan di awal kemerdekaan.
Banyak batasan pengertian tentang peran serta masyarakat. Berdasarkan
pertemuan Alma Ata (1978), WHO memberi rumusan tentang peran serta masyarakat
adalah suatu proses dimana individu dan keluarga:
1. Bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan diri, keluarga dan
masyarakat.
2. Berkembang kemampuannya untuk berkontribusi dalam pembangunan.
3. Mengetahui keadaannya dengan lebih baik dan termotivasi untuk memecahkan
masalahnya.
4. Memungkinkan menjadi penggerak pembangunan (agent of develepment).
Bank Dunia (World Bank, 1978) merumuskan partisipasi masyarakat dari
dimensi cakupannya, yakni:
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 32
1. Keterlibatan dari semua unsur yang terlibat dalam proses pengambilan
keputusan terhadap apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara
pelaksanaannya.
2. Kontribusi massa dalam upaya pembangunan, misalnya dalam pelaksanaan
dari keputusan yang telah diambil.
3. Menikmati bersama hasil program pembangunan
Selanjutnya dalam ”World Health Assembly 1979” dirumuskan: Peran serta
masyarakat adalah suatu proses untuk mewujudkan kerja sama kemitraan
(partnership) antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam merencanakan,
melaksanakan dan memanfaatkan kegiatan kesehatan, sehingga diperoleh manfaat
berupa peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dan masyarakat ikut berperan
dalam penentuan prasarana dan pemeliharaan teknologi tepat guna dalam pelayanan
kesehatan.
Sedangkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 1982 menyebutkan bahwa
cara masyarakat berperan serta dapat dalam bentuk: ikut dalam penelahaan masalah,
ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pemecahahan masalah-masalah kesehatan.
Lebih jauh SKN, dalam Dasar-dasar Pembangunan Kesehatan Nasional menyebutkan,
bahwa:
1. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan
mempertinggi derjat kesehatan masyarakat.
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara
seimbang oleh pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan terutama
melalui upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan (promotif) secara
terpadu dengan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
3. Sikap, suasana kekeluargaan, kegotong royongan serta semua potensi yang
ada diarahkan dan dimanfaatkan sejauh mungkin untuk pembangunan
kesehatan.
4. Pelayanan kesehatan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan
kemampuan dan kekuatan sendiri, berisendikan kepribadian bangsa.
Dari berbagai pengertian dan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa :
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 33
Peran Serta Msayarakat adalah proses dimana individu dan keluarga serta lembaga
swadaya masyarakat termasuk swasta:
1. Mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri,
keluarga serta masyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan untuk berkontribusi dalam peningkatan
kesehatan mereka sendiri dan masyarkat sehingga termotivasi untuk
memecahkan berbagai masalah kesehatan yang dihadapi.
3. Menjadi agen, perintis atau penggerak pembangunan kesehatan dan pemimpin
gerakan peran serta masyarakat di bidang kesehatan yang dilandasi semangat
gotong royong.
Dalam perkembangannya nanti, istilah peran serta masyarakat dipandang
kurang dinamis. Istilah tersebut dipandang kurang sesuai dengan isi pengertian yang
dicakupnya. Di dunia internasional, selanjutnya juga digunakan istilah lain yang lebih
menunjukkan tanggungjawab masyarakat yang lebih besar, yaitu: empowerment, atau
community empowerment. Di Indonesia istilah itu menjadi ”pemberdayaan
masyarakat”. Dalam berbagai pertemuan dunia/internasional tentang promosi
kesehatan, istilah pemberdayaan masyarakat ini yang kemudian lebih ditonjolkan.
Munculnya PKMD
PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) mulai muncul di
permukaan pada sekitar tahun 1975. Pada waktu itu oleh Depkes dibentuk Panitya
Kerja untuk menyiapkan konsep program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa
(PKMD). Ketuanya adalah Dr. R. Soebekti, Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
Landasan dasar dikembangkannya PKMD ini adalah sejarah budaya bangsa Indonesia
yang telah turun temurun, yakni “gotong royong’ dan “musyawarah”. Mengacu pada
dua prinsip ini maka konsep PKMD dikembangkan dengan semangat kekeluargaan
dan saling membantu, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang
miskin, dan yang sehat membantu yang sakit.
Disamping landasan sosio budaya, PKMD juga mengacu pada Pancasila sebagai dasar
dan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia, yakni Berketuhanan yang Maha Esa,
berperikemanusian dan berkebangsaan Indonesia, serta berkeadilan social yang
merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pada waktu itu semua program pembangunan harus didasarkan pada Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Demikian pula PKMD, yang di dalam GBHN
dengan jelas disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencacapai
kesempatan yang luas bagi setiap warga Negara untuk meningkatkan derajat
kesehatannya sebagai bagian dari pencapaian kesejahteraan sosial. Hal itu juga sejalan
dengan Undang-Undang Kesehatan No. 9/1960 yang menyebutkan bahwa kesehatan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 34
bukan hanya sekedar bebas penyakit dan cacat, tetapi merupakan keadaan sempurna
baik fisik, mental dan sosial. Kesehatan adalah hak setiap warga Negara untuk
mecapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat
kesehatan seperti ini, maka perlu dilaksanakan pembangunan kesehatan masyarakat
desa, sebagi bagian dari pembanguan nasional.
Sementara itu PKMD juga dikaitkan dengan kebijakan Departemen Dalam
Negeri untuk melaksanakan program pembangunan desa jangka panjang, yaitu untuk
menuju desa swasembada dengan pendekatan UDKP (Unit Daerah Kerja
Pembangunan). Tiga tipe daerah pembangunan desa pada waktu dikelompokkan
berdasarkan perkembangannya, yakni : Desa Swadaya (desa tradisional), Desa
Swkarya (desa transsisi), dan Desa Swasembada (modern).
Kemudian pada tahun 1976 (Januari) di dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional
ditetapkan bahwa PKMD merupakan pendekatan yang strategis untuk meningkatkan
cakupan pelayanan kesehatan dengan target meningkatnya kesehatan masyarakt.
Ditetapkan pula bahwa PKMD adalah program nasional. Untuk mengoperasikan
PKMD pada bulan Maret tahun 1976 diadakan Lokakarya, yang diahadiri oleh para
penjabat Departemen Kesehatan dan Depertemen Dalam Negeri. Hasil Lokakarya
tersebut menetapkan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah uji coba PKMD.
Disamping itu Loakakrya juga menetapkan Prokesa (promoter kesehatan desa)
merupakan tenaga lapangan PKMD, dan Dana Sehat merupakan salah satu elemen
pokok PKMD.
Selanjutnya pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 1977, hasil uji coba
PKMD di kabupaten Karanganyar dibahas, dan dari hasil pembahasan tersebut
disimpulkan bahwa PKMD dimantapakan sebagai startegi nasional untuk
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan.
Oleh sebab itu implemetasi PKMD diperluas secara nasional, bukan saja di pedesaan
tetapi juga di perkotaan, sehingga muncul istilah PKMD perkotan.
Dalam pertumbuhannya, PKMD mememperoleh komitmen dari lembagalembaga
baik pemerintah maupun swasta. Departemen-Departemen dan lembagalembaga
non departemen yang telah meberikan komitmen terhadap PKMD adalah:
Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Depertemen Pertanian,
Departemen Sosial, Depertemen Pekerjaan Umum, Departemen Agama , Departemen
Perdagangan dan Industri dan Departemen Keuangan. Sedangkan lembaga
pemerintahan non Departemen, dan lemabga swadaya masyarakat lainnya yang
terlibat adalah: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bank
Rakyat Indonesia , Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Pramuka, Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Perkumpulan Kelauraga Berenecana Indonsia
(PKBI), Organisasi Wanita dan Palang Merah Indonsia.
PKMD dan Deklarasi Alma Ata
PKMD adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan dengan
berazaskan gotong royong dan swadaya. PKMD dilaksanakan dalam rangka
menolong diri (masyarakat) sendiri untuk mengenal dan memecahkan
masalah/kebutuhan yang dirasakan mayarakat. Kegiatan PKMD ini dimaksudkan
untuk mengembangkan kemampuaan masyarakat dalam bidang kesehatan maupun
dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Oleh sebab itu sasaran utama PKMD
adalah: masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kehidupannya yang sehat
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 35
dan sejehtera. Dengan demikian sebenarnya PKMD sama dan sebangun dengan upaya
Pendidikan Kesehatan Masyarakat, khususnya yang dilakukan melalui pengembangan
masyarakat (community development).
PKMD juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada
umumnya, dan pembangunan desa pada khususnya. Kegiatan PKMD diharapkan
muncul dari masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pemerintah
setempat secara lintas program dan lntas sektor. Puskesmas sebagai pusat
pembangunan kesehatan tingkat kecamatan atau kelurahan mengambil parakarsa
dalam pemabangunan kesehatan masyarakat. Tujuan umum PKMD adalah untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat menolong diri mereka sendiri dibidang
kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan tujuan khusus PKMD adalah:
1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki untuk
menolong diri sendiri dalam meningkatkan mutu hidup mereka.
2. Mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan serta
aktif dan berswadaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga masyarakat setempat yang mampu, trampil serta
mau berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat.
Dengan demikian sebenarnya PKMD adalah identik dengan pengembangan
DKI PKM, sebagaimana yang diceritakan pada bab III. Kedua kegiatan ini sama-sama
meningkatkan peranserta dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan
kesehatan. Namun karena PKMD melibatkan lintas program dan lintas sektoral, dan
di Depkes sendiri dimotori oleh pejabat eselon I, maka PKMD lebih berkembang.
Apalagi, PKMD kemudian memperoleh dukungan dunia internasional yang
menggalakkan Primary Health Care, yang dicetuskan dalam “Deklarasi Alma Ata”.
Deklarasi itu dicetuskan pada tahun 1978 dalam suatu konferensi kesehatan
yang dihadiri oleh 140 negara di dunia, termasuk Indonesia, di Alma Ata. Salah satu
keputusan penting konfrensi tersebut adalah dideklarasikan “Sehat Untuk Semua Pada
Tahun 2000” atau yang lebih dikenal dengan “Health For All By The Year 2000”.
Semua negara yang menanda tangani deklarasi Alma Ata tersebut, termasuk
Indonesia sepakat ingin mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 dan “Primary
Health Care” sebagai bentuk operasionalnya.
Sementara itu Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang telah
dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1996, sebenarnya sudah merupakan
perwujudan “primary helath care”. Maka kemudian dalam kebijakan nasional PKMD
dikatakan bahwa “Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) merupakan
bentuk kegiatan Primary Health Care” di Indonesia. Dengan adanya deklarasi Alma
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 36
Ata yang intinya adalah pelaksanaan primary health care, maka memberikan
dorongan pada pelaksanaan PKMD di Indonesia.
PKMD Dan SKN
Pada sekitar tahun 1982 ditetapkan Sistem Kesehatan Nasional oleh Menteri
Kesehatan RI (waktu itu Dr. Suwardjono Suryaningrat) yang menetapkan
pembangunan kesehatan sebagai suatu sistem dari supra sistem pembangunan
nasional. Selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR No. II/1983 tentang GBHN,
disebutkan bahwa “Dalam rangka mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan
rakyat, pembangunan kesehatan termasuk perbaikan gizi perlu makin ditingkatkan
dengan mengembangkan Sistem Kesehatan nasional (SKN).”
Peningkatan kesehatan dilakukan dengan melibatkan peran serta (partisipasi)
masyarakat berpengahasilan rendah baik di desa maupun di kota. Panca Karsa Husada
sebagai tujuan pembangunan panjang bidang kesehatan mencakup: (1) Peningkatan
kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya dalam bidang kesehatan; (2)
Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan; (3) Peningkatan
status gizi masyarakat; (4) Pengurangan kesakitan dan kematian; dan (5)
Pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan makin diterimanya norma keluarga
kecil bahagia dan sejahtera.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan dikaitkan dengan komitmen
Indonesia untuk mengimplementasikan primary health care, ditetapkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Hirarkhi tingkat pelayanan kesehatan sehubungan dengan komponen atau
unsur-unsur pelayanan kesehatan menurut SKN, mulai dari tingkat Rumah
tangga, selanjutnya ke tingkat masyarakat, terus sampai ke tingkat yang lebih
tinggi, adalah sebagai berikut:
Bagan Tingkat Pelayanan Kesehatan
Hirarkhi Komponen atau unsur pelayanan
kesehatan
Tingkat Rumah Tangga Pelayanan kesehatan oleh individu atau
keluarga sendiri
Tingkat Masyarakat
Kegiatan swadaya masyarakat dalam
menolong mereka sendiri, atau oleh
kader kesehatan.
Tingkat Pertama
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Puskesmas Keliling
Tingkat Rujukan
Pertama Rumah Sakit Tingkat Kabupaten
Tingkat Rujukan Yang
Lebih Tinggi Rumah Sakit Kelas B atau A
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 37
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) yang
dilakukan masyarakat minimal mencakup salah satu dari 8 unsur Primary
Haelath Care sebagai berikut:
1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan
penyakit serta perlindungannya.
2. Peningkatan persediaan makanan dan peningkatan gizi.
3. Pengadaan air bersih dan sanitasi dasar yang memadai.
4. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk keluarga berencana
5. Imunisasi untuk penyakit yang utama
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit endemi setempat
7. Pengobatan penyakit umum dan luka-luka
8. Penyediaan obat esensial.
3. Pengembangan dan Pembinaan PKMD dilakukan sebagai berikut:
1. Berpedoman pada GBHN.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 38
2. Dilakukan dengan kerja sama lintas program dan lintas sektor melalui
pendekatan edukatif.
3. Koordinasi pembinaan melalui jalur fungsional pada Gubernur, Bupati,
atau Camat.
4. Merupakan bagian integral dari pembangunan desa secara keseluruhan.
5. Kegiatan dilaksanakan dengan membentuk mekanisme kerja yang
efektif antara instansi yang berkepentingan dalam pembinaan
masyarakat desa.
6. Puskesmas sebagai pusat pembangunan dan pengembangan kesehatan
berfungsi sebagai dinamisator.
Penyebarluasan PKMD
Begitu PKMD memperoleh komitmen nasional bahkan dunia internasional
(melalui Primary Health Care), maka dipersiapkan perangkat keras dan perangkat
lunaknya. Direktorat Jenderal Binkesmas Depkes merupakan unit utama yang
menggerakkan kegiatan ini dengan dukungan semua unit di Depkes dan unit-unit lain
di luar Depkes. Direktorat Puskesmas yang berada di bawah Ditjen Binkesmas
merupakan motor atau sekretariat kegiatan ini, yang menyiapkan tenaga, dana, sarana,
dll yang diperlukan.
Direktorat tersebut bekerjasama dengan Pusdiklat Depkes dan unit-unit lain
yang berkaitan, mula-mula menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk beberapa
provinsi dan kabupaten. Angkatan pertama pelatihan pelatih ini diselenggarakan di
Bandung pada tahun 1978, dengan peserta antara lain dari Jawa Barat (kab.
Indramayu), Sumatera Barat (kab. Solok), Jawa Timur (kab. Bangkalan) dan Sulawesi
Utara (kab. Tondano). Pelatihan pelatih ini ditindak lanjuti dengan kegiatan pelatihan
di masing-masing kabupaten, dan demikian seterusnya sampai pelaksanaan di
lapangan. Sementara itu disiapkan pula bahan-bahan berupa pedoman-pedoman,
peralatan, dana penunjang, dll. Pelatihan untuk angkatan-angkatan selanjutnya bagi
kabupaten-kabupaten lain di Indonesia diselenggarakan di Balai Latihan Kesehatan
Masyarakat (BLKM kemudian menjadi Bapelkes) Salaman, Magelang. BLKM
Salaman ini kemudian juga berperan sebagai laboratorium lapangan PKMD.
Demikianlah PKMD berkembang di seleuruh penjuru tanah air. Gemanya juga
cukup keras terdengar dan di beberapa daerah juga melakukan berbagai inovasi
kegiatan. Di antara daerah tersebut adalah Jawa Timur yang pada waktu itu Kepala
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 39
Kanwilnya adalah Dr. Suyono Yahya. PKMD yang semula lebih terbuka
(unstructured) berkembang menjadi lebih fokus (semi structured). Kegiatan yang
lebih fokus dan semi structured ini kemudian mengarah pada perkembangan Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu). Apalagi Dr. Suyono Yahya kemudian menjadi Dirjen
Binkesmas, menggantikan Dr. Subekti yang memasuki pensiun.
Tidak kenal Dirjen WHO Di Pertemuan WHO
Waktu itu ada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh
Badan Organisasi Dunia, WHO. Nama konferensi itu: “International
Conference On Community Health Worker: Pillars for Health For
All”. Waktunya pada bulan Desember tahun 1986. Tempatnya di kota
Yaounde, ibu kota negara Cameroon, di Afrika. Wakil dari
Indonesia sebenarnya ada dua orang, tetapi wakil dari program,
pejabat yang cukup senior, berhalangan hadir. Terpaksalah saya sendiri,
yang waktu itu bertugas di Pusdiklat Depkes dan masih muda,
datang ke pertemuan itu. Bahkan saya juga harus menyajikan
pengalaman Indonesia dalam salah satu sidang pleno pertemuan itu.
Sebelum sidang-sidang resmi dimulai, seperti biasa ada acara informal:
Acara santai yang diisi dengan minuman ringan dan makanan kecil
serta bincang-bincang antar peserta, atau untuk saling mengenalkan diri
dengan peserta lain yang belum kenal. Itulah yang saya lakukan pada
waktu itu. Saya cukup aktif untuk mengenalkan diri dan berkenalan
dengan peserta lain dalam konferensi itu.
Di antara kelompok-kelompok peserta ada satu kelompok yang
nampaknya bicaranya lebih ramai. Saya dekati kelompok tersebut dan
bergabung dengan mereka. Saya memperkenalkan diri dan menanya
siapa mereka itu, karena memang belum kenal semuanya. Orang yang
pertama saya jabat tangannya dan menanya siapa dia ternyata
alah Dr. Mahler, Dirjen WHO waktu itu. Dengan sopan beliau
memperkenalkan dirinya, dan menyatakan kegembiraannya bahwa
saya dapat ikut pertemuan itu. Beliau juga menanyakan pejabat
senior dari Indonesia yang tidak dapat hadir dalam pertemuan itu,
serta pejabat-pejabat penting Depkes lainnya, yang beliau sebut
sebagai teman-teman beliau.
Aduh, selain bersyukur dapat bertatap muka dan berbincang langsung
dengan beliau, pada waktu itu saya maluuu banget. Dengan orang setenar
beliau saya kok belum kenal. Seperti diketahui, rasanya beliaulah orang
yang pertama kali mengemukakan kata-kata yang sangat terkenal itu
sampai sekarang. Kata-kata itu adalah : “Health is not everything,
but without health everything else is nothing”.
(Diceritakan oleh Dachroni)
Munculnya Posyandu
Dengan berkembangnya PKMD dan dalam implementasinya menggunakan
pendekatan edukatif, muncullah berbagai kegiatan sawadaya masyarakat untuk
pelayanan kesehatan antara lain: Pos Penimbangan Balita, Pos Imunisasi, Pos KB
Desa, Pos Kesehatan, Dana Sehat. Selain itu juga muncul berbagai kegiatan lain, yang
berada di luar kesehatan, meskipun tetap ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 40
Kegiatan-kegiatan tersebut murni muncul dari masyarakat sendiri, dan untuk
pelayanan mereka sendiri, dibidang kesehatan.
Secara teori, pada periode ini telah muncul perbedaan sudut pandang. Mulai
terlihat bahwa salah satu kelemahan dari pendekatan edukatif adalah belum berhasil
memunculkan “community real need”. Yang terjadi adalah bahwa melalui pendekatan
edukatif ini telah muncul berbagai “community felt need”. Akibatnya muncul
berbagai kegiatan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan
munculnya aneka ragam kegiatan masyarakat tersebut, sulit untuk memperhitungkan
kontribusi kegiatan masyarakat tersebut terhadap peningkatan derajat kesehatan
masyarakat. Hal ini mendorong para pengambil keputusan di lingkungan Departemen
Kesehatan untuk melakukan perubahyan pada pendekatan edukatif sebagai strategi
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada tahun 1984, berbagai kelompok
kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (Pos Penimbangan Balita, Pos
Imunisasi, Pos KB Desa, Pos Kesehatan), dilebur menjadi satu bentuk pelayanan
kesehatan terpadu yang disebut Posyandu (pos pelayanan terpadu). Atau lengkapnya
Pos Pelayanan Terpadu KB-Kesehatan. Peleburan menjadi Posyandu tersebut, selain
setelah dicoba dikembangkan di Jawa Timur, juga setelah melalui tahap kegiatan uji
coba di tiga provinsi, yaitu: Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Dipadukannya pelayanan KB dan kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan
kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Karena dengan keterpaduan pelayanan
ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang
sama.
Secara konsepsual, Posyandu merupakan bentuk modifikasi yang lebih maju
dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang pembangunan kesehatan,
khususnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
penurunan angka kematian bayi. Modifikasi tersebut adalah dengan tetap
mempertahankan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, gotong royong dan
sukarela, namun bentuk kegiatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan tidak
lagi beragam, karena sudah diarahkan dan diseragamkan yaitu Posyandu. Melalui
keseragaman kegiatan masyarakat dalam bentuk Posyandu, diharapkan dapat
berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya penurunan
angka kematian bayi dan balita.
Posyandu merupakan unit pelayanan kesehatan di lapangan yang
diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan dukungan teknis
Puskesmas, Departemen Agama, Departemen Pertanian, dan BKKBN. Posyandu
melaksankan 5 program kesehatan dasar yakni: KB, kesehatan ibu dan anak, gizi,
imunisasi, dan penaggulangan diare. Adapun sasaran utama adalah menurunkan
angka kematian bayi dan memperbaiki status kesehatan dan gizi balita, maupun ibu
hamil dan menyusui.
Posyandu merupakan wadah partsipasi masyarakat, karena Posyandu paling
banyak menggunakan tenaga kader. Kader ini merupakan tenaga relawan murni, tanpa
dibayar, namun merupakan tenaga inti di Posyandu. Sebagian besar kader adalah
wanita, anggota PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Maka dapat dikatakan
bahwa PKK merupakan sumber penggerak Posyandu. Tokoh-tokoh di awal
terbentuknya Posyandu ini adalah: Dr. M. Adhyatma, Dr. Suyono Yahya, Ibu
Soeparjo Rustam, dll.
Stand Pameran yang paling lama dikunjungi Presiden RI
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 41
Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pada waktu itu diadakan peringatan ulang tahun BKKBN, Dep.
Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dep. Pertanian. Dengan
pertimbangan efisiensi, upacara peringatan tersebut digabungkan
menjadi satu peristiwa dan dilangsungkan di daerah transmigrasi
di provinsi Jambi.
Karena Presiden Soeharto dan ibu Tien berkenan akan hadir ke
acara tersebut, maka di lokasi tersebut akan diadakan pameran
yang menggambarkan kemajuan yang telah dicapai oleh ketiga
departemen/lembaga tersebut. Tentu saja mereka mengerahkan
segala daya termasuk dana untuk menyiapkan pameran untuk
memberikan kesan “hebat” kepada Kepala Negara.
Setelah persiapan selesai, tiba-tiba saja Dep. Kesehatan juga diberi
kesempatan untuk turut serta dalam pameran tersebut. Maka dikirim
rombongan dengan misi khusus yang terdiri dari: Bapak Ign Tarwotjo
MSc, Dr. Widyastuti MScPH, Drs. Sri Widodo, MPH dan Drs. Muchsin
Alwi, MPH. Tim ini dibantu oleh Dr. Fadlun dari Dinkes Jambi dengan
tugas menyiapkan pameran di lokasi transmigrasi.
Karena merupakan peserta terakhir, Depkes tidak memperoleh tempat
di dalam gedung pameran, karena semua tempat telah penuh terisi. Oleh
panitia disediakan tempat di luar gedung, bersebelahan dengan tempat
pameran sapi Banpres. Hanya dalam tempo semalam disiapkanlah rencana
pameran tersebut, dan tema yang dipilih adalah Posyandu. Dalam stand
pameran itu ditampilkan kegiatan kader Posyandu lengkap dengan peralatan
dan bayi.
Alhamdulillah, ternyata stand dadakan ini merupakan stand yang paling
lama dikunjungi oleh Bapak Presiden dan Ibu Tien Soeharto. Sedangkan
stand lain di dalam gedung hanya dilewati saja oleh kedua beliau. Rupanya
beliau menikmati sekali sajian lagu “Aku Anak Sehat” yang dibawakan oleh
para kader Posyandu.
Tujuan Posyandu dan Sistem Pelayanan 5 Meja
Sasaran utama pelayanan Posyandu adalah kelompok-kelompok rentan, yakni
ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita. Oleh sebab itu pelayanan Posyandu
mencakup pelayanan-pelayanan: kesehatanan ibu dan anak, imunisasi, gizi,
penanggulangan diere, dan keluarga berencana.
Tujuan dikembangkannya Posyandu sejalan dengan tujuan pembangunan
kesehatan, yakni:
1. Untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita, dan
angka kelahiran.
2. Untuk mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
(NKKBS).
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 42
3. Berkembangnya kegiatan-kegiatan masyarakat dalam rangka menunjang
meningkatnya kesehatan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya.
Pelayanan Posyandu menganut sistem 5 meja, dengan urutan sebagai berikut:
1. Meja 1:Melayani pendaftaran bagi para pengunjung Posyandu, yang
dikelompokkan menjadi 3 yakni: bayi dan anak balita, Ibu hamil dan
menyusui, dan PUS (pasangan usia subur). Pelayanan meja 1 dilakukan oleh
kader kesehatan.
2. Meja 2: Melayani penimbangan bayi, balita, dan ibu hamil, dalam rangka
memantau perkembangan bayi, balita, dan janin dari ibu yang sedang hamil,
yang dilayani oleh kader kesehatan.
3. Meja 3: Melayani pencatatan hasil dari penimbangan dari Meja 2 didalam
KMS (kartu menuju sehat), baik KMS bayi/balita maupun KMS ibu hamil,
juga dilayanani oleh kader.
4. Meja 4: Melakukan penyuluhan kepada ibu bayi/balita dan ib hamil, sebagai
tindak lanjut dari hasil pemantauan status gizi, balita dan ibu hamil, dan KB.
Meja ini dilayani oleh petugas atau kader.
5. Meja 5: Dilakukan pelayanan oleh petugas medis/para medis dari Puskesmas
untuk imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, atau pengobatan bagi yang
memerlukan, dan periksa hamil. Bila terdapat kasus yang tidak dapat ditangani
oleh Posyandu, mereka akan dirujuk ke Puskesmas.
Perkembangan pesat Posyandu
Penyelenggaraan Posyandu pada berbagai tatanan administrasi, merupakan satu
bentuk demonstrasi tentang betapa efektifnya jejaring kemitraan yang dikembangkan
oleh Departemen Kesehatan. Di Depkes, unit yang merupakan penggerak kegiatan
Posyandu ini adalah Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat (BPSM) yang berada di
bawah Direntorat Jenderal Binkesmas, yang merupakan ”saudara kembar” dari unit
Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, yang berada dibawah Sekretariat Jendral.
Dalam rangka pengembangan jejaring kemitraan untuk mennunjang
penyelenggaraan Posyandu, Departemen Dalam Negeri mengambil prakarsa untuk
mewujudkan Kelompok Kerja nasional Posyandu (Pokjananl Posyandu), sebagai
bagian dari institusi LKMD yang ada pada setiap jenjang administrasi pemerintahan.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 43
LKMD ini merupakan wadah koordinasi berbagai kegiatan peran serta masyarakat
dalam pembangunan. Inilah yang merupakan salah satu kunci suksesnya
pengembangan Posyandu, yaitu karena terjalinnya kemitraan yang kuat dan luas di
kalangan penyelenggara pemerintahan melalui Pokjanal Posyandu tersebut
Demikianlah kemudian Posyandu berkembang sangat pesat. Terakhir tercatat
tidak kurang dari 240.000 buah Posyandu yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.
Banyak pejabat kesehatan dunia dan dari negara sahabat datang berkunjung, serta
berdecak kagum melihatnya dari dekat. Ini juga tidak lepas dari para kader PKK
(penggerak kesejahteraan keluarga) yang menjadi penggerak Posyandu mulai dari
Pusat sampai ke lini paling depan. Atas perannya ini, wajarlah apabila Ibu Suparjo
Rustam memperoleh penghargaan deari WHO (berupa Sasakawa award).
Memang belum dapat diketahui secara pasti berapa besar kontribusi keberadaan
dan kegiatan Posyandu ini terhadap penurunan angka kematian bayi. Tetapi yang pasti
memang terjadi penurunan angka kematian bayi berbarengan dengan melesatnya
perkembangan Posyandu di Indonesia. Namun Posyandu belum berdampak positif
pada penurunan angka kematian ibu. Dan dengan terjadinya krisis ekonomi dan sosial
di sekitar tahun 2000, banyak Posyandu yang terpuruk. Pada saat ini sedang dilakukan
kegiatan revitalisasi Posyandu.
Peran PKM Dalam Pengembangan Posyandu
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat menempati peran sentral dalam
pengembangan Posyandu. Itu dilakukan selain masukan berupa gagasan, terutama
berupa upaya untuk mempromosikannya. Dalam kaitan ini banyak sekali media
penyuluhan dikembangkan untuk menunjang kegiatan Posyandu. Poster, leaflet, dan
berbagai buku pedoman banyak dicetak dan disebar luaskan. Baligo: ”Ayo ke
Posyandu” banyak dipasang di mana-mana. Logo dan slogan Posyandu dikenal
sampai sekarang, yaitu: ”Menjaga anak sehat tetap sehat”. Sinetron Dr. Sartika dibuat
a.l. juga untuk menyebar luaskan pentingnya Posyandu.
Selain itu disebar luaskan pula lagu ”Aku Anak Sehat” yang syairnya ditulis
oleh Drs. Oendang Badruzzaman (staf PKM, angkatan ke 4 Proyek Pengembangan
Tenaga HES), dan lagunya diciptakan oleh A Riyanto (almarhum). Lagu itu dikenal
dan dinyanyikan secara luas sampai sekarang. Di bawah ini adalah syair lagu ”Aku
Anak Sehat” tersebut:
Aku Anak Sehat
Aku anak sehat, tubuhku kuat
Karena ibuku rajin dan cermat
Semasa aku bayi selalu diberi ASI
Makanan bergizi dan imunisasi
Berat badanku ditimbang selalu
Posyandu selalu menunggu setiap waktu
Bila aku diare ibu telah waspada
Pertolongan oralit telah siap sedia
Demikianlah, dalam PKMD dan Posyandu ini mengingatkan kita pada jargon
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 44
yang mengajak kita untuk lebih mengenali masyarakat, melarang kita untuk
menggurui masyarakat bahkan kita harus lebih banyak belajar kepada masyarakat.
Paling tidak kita harus dapat menangkap aspirasi masyarakat, sebagaimana
diungkapkan di awal tulisan bab ini: “Go to the people, stay with them, learn from
them and work with them”.
Penyuluhan Kesehatan Melalui Media Elektronik
Selain penggerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui PKMD dan
Posyandu, penyuluhan kesehatan pada waktu itu juga dilakukan melalui berbagai
media, baik media cetak, media luar ruang, maupun khususnya media elektronik.
Media elektronik itu terutama melalui radio dan televisi, selain juga dilakukan melalui
kaset atau VCD, berupa lagu-lagu atau film lepas, dan belakangan juga melalui
internet. Khususnya penyuluhan melalui radio sudah dilakukan sejak awal
kemerdekaan melalui RRI, meskipun belum terprogram secara tetap. Selain acara
yang berskala nasional juga berlangsung siaran yang bersifat lokal.
Kemudian pada sekitar tahun 1980-an, Direktorat PKM mempunyai program
tetap penyuluhan kesehatan melalui RRI Program Nasional. Programnya berupa acara
langsung dalam bentuk dialog tentang penyakit-penyakit yang ada di masyarakat.
Tanggapan masyarakat berupa pertanyaan tertulis diajukan ke Direktorat PKM, yang
dijawab oleh pengasuh pada acara dialog selanjutnya, atau melalui surat. Selanjutnya
juga dikembangkan pesan-pesan kesehatan melalui sandiwara radio (judul: ”Butirbutir
Pasir Putih”), yang siarannya dibawakan oleh para aktor/aktris RRI, dan PKM
megirim bahan sampai ratusan naskah.
Pada sekitar tahun 1995-2000 karena maraknya masalah HIV/AIDS,
dikembangkan sandiwara radio dengan topik HIV/AIDS. Sandiwara yang dilsiarkan
setiap hari itu dilakukan oleh RRI dan terdengar sampai ke Papua. Khusus untuk
sandiwara radio ini juga ada ratusan naskah, dan acaranya disertai lomba berupa
”kwis” untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi sandiwara. Para
pemenang lomba diundang dalam acara konperensi pers. Ada yang sangat
mengharukan: Salah satu pemenangnya adalah mahasiswa ITB yang menyatakan
bahwa hadiahnya akan dipergunakan untuk membayar uang kuliah. Padahal waktu itu
hadiahnya hanya beberapa ratus rupiah saja. Selain itu juga ada radio spot juga
mengenai HIV/AIDS yang sehari diulang sampai lima kali. Acara-acara itu disponsori
oleh Ford Foundation, yang juga mensponsori acara di televisi. Penyuluhan kesehatan
melalui radio ini terus berlangsung sampai sekarang, bahkan meliputi radio swasta
nasional dan lokal, dengan berbagai program dan topik pesan.
Sedangkan acara penyuluhan kesehatan melalui televisi, mulai berlangsung
sejak tahun 1960-an akhir atau 1970-an awal. Pada waktu itu televisi pada umumnya
masih hitam putih, dan bintangnya adalah dr. Herman Susilo, MPH, kepala Dinas
Kesehatan DKI Jakarta waktu itu, dibantu oleh Drs. Tarzan Panggabean, dari unit
PKM DKI Jakarta. Penyuluhan kesehatan berupa nasehat-nasehat yang diberikan oleh
dokter kepada pasiennya yang datang berobat dengan berbagai penyakit yang
dideritanya. Acara itu cukup berkesan di masyarakat, dan banyak anak yang
mengidolakan profil dr. Herman Susilo. Acara ini tetap berlangsung meskipun dr.
Herman Susilo sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan DKI.
Kemudian juga ada penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh dr. Sumaryati Aryoso,
SKM, yang waktu itu menjabat sebagai kepala Unit PKM DKI Jakarta. Penyuluhan
dilakukan dalam bentuk dialog dengan beberapa orang penanya yang hadir di studio
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 45
tentang berbagai penyakit atau masalah kesehatan yang ada di masyarakat.
Selanjutnya pada sekitar tahun 1980-1995 itu, penyuluhan kesehatan melalui
TVRI diorganisir oleh Direktorat PKM melalui beberapa acara, antara lain:
1. Sebaiknya Anda Tahu, yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan
kesehatan/penyakit yang perlu diketahui oleh masyarakat luas.
2. Dari Desa Ke Desa, mengekspose kegiatan masyarakat desa dalam melakukan
upaya-upaya yang dilakukan masyarakat setempat untuk meningkatkan
kesehatan masyarakatnya.
3. Dewasa Kita, mengekspose satu desa yang masyarakatnya giat melakukan
upaya kesehatan di desanya.
4. Bentuk acara lain, misalnya tentang mereka (petugas kesehatan atau kader
kesehatan) yang berhasil membangun kesehatan masyarakat di wilayahnya.
Selain itu juga pesan-pesan kesehatan melalui sandiwara boneka ”Si Unyil”,
”Ria Jenaka”, dll. Sementara itu lagu ”Aku Anak Sehat” juga sering
berkumandang melalui TVRI.
Acara-acara tersebut cukup berjalan dengan baik. Khusus acara nomor 2 dan 3
sangat merangsang desa-desa lain, dan sering sekali mendapat dukungan kuat dari
Pemerintah Daerah setempat.
Sinetron Dr. Sartika dan Bidan Minati
Pada sekitar tahun 1980-an itu ada drama TV ”Losmen” yang sangat digemari
masyarakat. Kemudian Menkes pada waktu itu, Dr. Soewardjono Soerjaningrat
memanggil Dr. IB Mantra, Kapus PKM waktu itu untuk menjajagi adanya sinetron
seperti ”Losmen”. Diadakanlah pendekatan kepada Ami Priyono dan Wahyu
Sihombing. Disepakatilah harga per episode waktu itu Rp. 25 juta bersih. Padahal
drama Losmen hanya Rp. 14 juta. Setelah dibuat proposal, Bappenas memberikan
persetujuan, bahkan harganya menjadi Rp. 30 juta karena harus dilakukan melalui
tender.
Maka dirancanglah sinetron khusus untuk menyebar luaskan pesan-pesan
kesehatan ini, yang diberi nama: Dr. Sartika. Skenario naskah disusun oleh Ibu
Maryati Sihombing. Sedangkan konsultan materi adalah program-program di
lingkungan Depkes. Pengatur pesan-pesan kesehatan menjadi tanggungjawab Pusat
PKM dengan ”contact person” : Drs. Oendang Badruzzaman, staf Pusat PKM. Para
bintangnya antara lain: Dewi Yull yang memerankan Dr. Sartika, Dwi Yan sebagai
Dr. Imam, dll. Tetapi ada saja kecolongan. Misalnya cuci tangan di ember. Maka
selain meneliti naskah, diperlukan pula supervisi ke lapangan. Maka dalam setiap
”shooting” yang dilakukan di luar studio, staf PKM pada umumnya selalu
menlakukan supervisi lapangan.
Program sinetron Dr. Sartika ini mendapat sambutan hangat masyarakat.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 46
Sinetron ini meskipun berisi pesan-pesan kesehatan, tetapi dijalin dengan masalah
keluarga dan masyarakat, sehingga pesan-pesannya mengalir, tidak menggurui dan
”alamiah”. Melalui sinetron ini masyarakat dapat belajar hidup sehat serta menjadikan
Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkannya (tidak
pergi ke dukun). Sinetron ini sekaligus juga berisi informasi kepada para petugas
Puskesmas, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Sinetron
tersebut juga menjadi rujukan dan penghubung antara program dan petugas
Puskesmas. Selain itu sinetron ”Dr. Sartika” ini juga memberikan dampak positif
kepada para artis pendukungnya. Misalnya, ada artis yang semula perokok berat
kemudian menghentikan kebiasaan merokoknya tersebut. Program ini berjalan sampai
39 episode, dan berjalan selama sekitar empat tahun (1989-1992). Harga per episode
berkembang dari sekitar Rp 25 juta menjadi sekitar Rp. 250 juta. Program ini
berhenti, karena beberapa alasan. Antara lain pada waktu itu sudah mulai ada
beberapa saluran TV swasta yang menyediakan banyak pilihan acara lain. Selain itu
biaya produksi dan tayang semakin mahal, sehingga sponsor program ini akhirnya
tidak melanjutkan acara ini. Sinetron Dr. Sartika ini pernah mau dihidupkan lagi,
tetapi ada beberapa kendala sehingga sampai sekarang belum berhasil.
Selain sinetron Dr. Sartika juga dikembangkan film-film lepas. Antara lain mini
seri film yang berjudul: ”Minati Bidan Tercinta”. Film ini bertujuan untuk
mempromosikan bidan di desa yang pada waktu itu kurang memperoleh sambutan
masyarakat, karena banyak di antara mereka yang masih lajang dan belum
mempunyai banyak pengalaman menolong persalinan. Pemeran utama film ini adalah
Uci Bing Slamet. Mini seri ini berjalan baik meskipun sambutan masyarakat tidak
sehangat sebagaimana pada Dr. Sartika.
Sinetron Kupu-kupu Ungu dan acara-acara lainnya
Selain kedua sinetron tersebut, juga ada sinetron lepas dengan judul ”Relung
Hati”, yang dibintangi oleh Drg. Fadli dan Minati Atmanagara, untuk
mempromosikan dokter Inpres. Sinetron lepas lainnya adalah ”Pengakuan” yang
dibintangi oleh Leila Anggraeni dll, untuk menunjang program Kesehatan Ibu dan
Anak. Sedangkan untuk menunjang program air dibuat film dengan judul : ”Cintaku
pada Gemericik Air”.
Kemudian pada sekitar tahun 1994 persoalan HIV/AIDS mulai marak. Pada
waktu itu di Ford Foundation Perwakilan Indonesia ada Dr. Rosalia (orang Itali yang
bersuamikan orang Indonesia) yang sangat peduli dengan HIV/AIDS. Melalui Ford
Foundation disponsorilah berbagai kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, antra lain
sinetron di televisi. Maka dibuatlah sinetron, dengan judul: ”Kupu-kupu ungu”.
Sutradara dan penulis skenario adalah Nino Riantarno, dengan bintang utamanya:
Nurul Arifin. Untuk menulis skenario tersebut berkumpul beberapa orang pakar yang
mewakili beberapa unit program di Depkes dan beberapa unsur swasta/LSM.
”Contact person” dari Pusat PKM adalah Ir. Ninik Suharini Sahal. Sinetron ini
disiarkan di RCTI, dibuat sampai 13 episode, menyajikan persoalan HIV/AIDS dari
berbagai segi pandang, termasuk HIV/AIDS pada anak, ibu rumah tangga, Pekerja
Seks Komersial, ODHA, dll. Beberapa judul sinetron ini bahkan diminta untuk
disajikan pada festival film Asia di Amsterdam pada sekitar tahun 1995 dan di
Kualumpur pada sekitar tahun 1999.
Penyuluhan melalui televisi selain melalui sinetron juga melalui acara-acara
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 47
lain seperti: kompetisi lagu-lagu kesehatan: ada versi pop, dangdut dan rock. Juga
melalui lagu-lagu gambang kromong Benyamin S dan Ida Royani. Selanjutnya yang
semakin marak sampai sekarang adalah penyampaian pesan melalui ”filler” atau iklan
layanan masyarakat. Sudah banyak sekali ”filler” yang ditayangkan mengenai
berbagai macam program. Salah satunya yang cukup terkenal pada waktu itu adalah
dengan judul: ”Jangan Lupa” yang disampaikan oleh Butet Kertajaya dengan
kocaknya, sehingga setiap kita melihat dan mendengar suaranya: ”Jangan Lupa” kita
lalu ingat pesan-pesannya tentang HIV/AIDS. Juga filler tentang Ibu Hamil,
Napza/Narkoba, Gizi, Gaya Hidup Sehat, dll. Dan kita juga akan selalu ingat filler
tentang Pekan Imunisasi Nasional yang dibawakan oleh kelompok Rano Karno dan
Mandra yang waktu itu sangat tenar.
Pesan-pesan kesehatan yang disebar luaskan melalui media televisi dan
kerjasama dengan para artis ini tetap berlangsung sampai sekarang. Beberapa cukup
berhasil membina suasana dan mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu. Namun
beberapa juga ada yang kurang mendapat sambutan masyarakat. Perlu diakui bahwa
tayangan melalui teleivisi itu biayanya sangat mahal.
Pada hal pada saat ini pilihan saluran TV cukup banyak, sehingga upaya
penyebar luasan informasi melalui televisi ini perlu dihitung dengan cermat plus
minusnya. Evaluasi terhadap program kesehatan di televisi ini seharusnya dilakukan,
untuk lebih mengetahui efektifitas dan efisiensinya, dan terutama untuk dapat lebih
memahami aspirasi masyarakat terhadap pesan-pesan kesehatan.
Selanjutnya selain sinetron, film lepas atau filler tersebut juga diproduksi kaset
dan VCD, berisi lagu, film atau pesan nlainnya. Media-media tersebut kemudian
disebar luaskan ke beberapa media televisi dan radio, baik yang ada di Jakarta
maupun di kota-kota lainnya. Dikembangkan pula pesan-pesan atau tulisan melalui
internet, dengan kode: www.promosikesehatan.com. Pusat Promkes sekarang juga
membuka saluran melalui email dengan kode: pa@promosikesehatan.com.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 48
Bab V
ERA PROMOSI KESEHATAN DAN PARADIGMA SEHAT
(Kurun waktu 1995-2005)
“Dream children, dream, otherwise you won’t have anything to live for”
(The 4th ICHP, Jakarta, 1997)
Munculnya Istilah Promosi Kesehatan
Istilah Health Promotion (Promosi Kesehatan) sebenarnya sudah mulai
dicetuskan setidaknya pada tahun 1986, pada waktu diselenggarakan Konferensi
International Pertama tentang Health Promotion di Ottawa, Canada, pada tahun 1986.
Pada waktu itu dicanangkan the Ottawa Charter, yang memuat definisi dan prinsipprinsip
dasar Health Promotion. Namun istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia
belum bergema. Pada waktu itu, istilah yang ada tetap Penyuluhan Kesehatan,
disamping juga populer istilah-istilah lain seperti: KIE (Komunikasi, Informasi dan
Edukasi), Pemasaran Sosial (Social Marketing), Mobilisasi Sosial, dll.
Suatu ketika pada sekitar akhir tahun 1994, Dr. Ilona Kickbush, yang baru saja
menjabat sebagai Direktur Health Promotion WHO Headquarter Geneva, datang ke
Indonesia. Sebagai direktur baru ia mengunjungi beberapa negara, termasuk
Indonesia. Kebetulan pada waktu itu Kepala Pusat Penyuluhan Kesehatan Depkes
juga baru saja diangkat, yaitu Drs. Dachroni MPH, yang menggantikan Dr. IB Mantra
yang purna bakti (pensiun). Dengan kedatangan Dr. Kickbush, diadakanlah pertemuan
dengan pimpinan Depkes dan pertemuan lainnya baik internal penyuluhan kesehatan
maupun external dengan lintas program dan lintas sektor, termasuk FKM UI. Bahkan
sempat pula mengadakan kunjungan lapangan ke Bandung, yang diterima dengan
baik oleh Ibu Neni Surachni (kepala Sub Dinas PKM Jabar waktu itu) dan temanteman
lain di Bandung. Dari serangkaian pertemuan itu serta perbincangan selama
kunjungan lapangan ke Bandung, kita banyak belajar tentang Health Promotion
(Promosi Kesehatan). Barangkali karena terkesan dengan kunjungannya ke Indonesia,
ia kemudian menyampaikan usulan agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah
Konferensi International Health Promotion yang keempat, yang sebenarnya memang
sudah waktunya diselenggarakan.
Usulan itu diterima oleh pimpinan Depkes (Menteri Kesehatan waktu itu Prof.
Dr. Suyudi). Kunjungan Dr. Kickbush itu ditindak lanjuti dengan kunjungan pejabat
Health Promotion WHO Geneva lainnya, yaitu Dr. Desmond O Byrne, sampai
beberapa kali, untuk mematangkan persiapan konferensi Jakarta. Sejak itu khususnya
Pusat Penyuluhan Kesehatan Depkes berupaya mengembangkan konsep promosi
kesehatan tersebut serta aplikasinya di Indonesia. Sebagai tuan rumah konferensi
internasional tentang promosi kesehatan, seharusnyalah kita sendiri mempunyai
kesamaan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsipnya serta dapat
mengembangkannya paling tidak di beberapa daerah sebagai percontohan.
Dengan demikian penggunaan istilah promosi kesehatan di Indonesia tersebut
dipacu oleh perkembangan dunia internasional. Nama unit Health Education di WHO
baik di Headquarter, Geneva maupun di SEARO, India juga sudah berubah menjadi
Unit Health Promotion. Nama organisasi profesi internasional juga sudah berubah
menjadi International Union for Health Promotion and Education (IUHPE). Istilah
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 49
promosi kesehatan tersebut juga ternyata sesuai dengan perkembangan pembangunan
kesehatan di Indonesia sendiri, yang mengacu pada paradigma sehat.
Strategi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Bertolak dari prinsip-prinsip yang dapat dipelajari tentang Promosi Kesehatan,
pada pertengahan tahun 1995 dikembangkanlah Strategi atau Upaya Peningkatan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (disingkat PHBS), sebagai bentuk operasional atau
setidaknya sebagai embrio promosi kesehatan di Indonesia. Strategi tersebut
dikembangkan melalui serangkaian pertemuan baik internal Pusat Penyuluhan
Kesehatan maupun external secara lintas program dan lintas sektor, termasuk dengan
organisasi profesi, FKM UI dan LSM.
Beberapa hal yang dapat disarikan tentang pokok-pokok Promosi Kesehatan
(Health Promotion) atau PHBS yang merupakan embrio Promosi Kesehatan di
Indonesia ini, adalah bahwa:
1. Promosi Kesehatan (Health Promotion), yang diberi definisi : Proses
pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi
kesehatannya (the process of enabling people to control over and improve
their health), lebih luas dari Pendidikan atau Penyuluhan Kesehatan. Promosi
Kesehatan meliputi Pendidikan/ Penyuluhan Kesehatan, dan di pihak lain
Penyuluh/Pendidikan Kesehatan merupakan bagian penting (core) dari
Promosi Kesehatan.
2. Pendidikan/Penyuluhan Kesehatan (dapat dikatakan) menekankan pada upaya
perubahan atau perbaikan perilaku kesehatan. Promosi Kesehatan adalah
upaya perubahan/perbaikan perilaku di bidang kesehatan disertai dengan
upaya mempengaruhi lingkungan atau hal-hal lain yang sangat berpengaruh
terhadap perbaikan perilaku dan kualitas kesehatan.
3. Promosi Kesehatan juga berarti upaya yang bersifat promotif (peningkatan)
sebagai perpaduan dari upaya preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan)
dan rehabilitatif (pemulihan) dalam rangkaian upaya kesehatan yang
komprehensif. Promosi Kesehatan juga merupakan upaya untuk menjajakan,
memasarkan atau menjual yang bersifar persuasif, karena sesungguhnya
“kesehatan” merupakan “sesuatu” yang sangat layak jual, karena sangat perlu
dan dibutuhkan setiap orang dan masyarakat.
4. Pendidikan/penyuluhan kesehatan menekankan pada pendekatan edukatif,
sedangkan pada promosi kesehatan, selain tetap menekankan pentingnya
pendekatan edukatif yang banyak dilakukan pada tingkat masyarakat di strata
primer (di promosi kesehatan selanjutnya digunakan istilah gerakan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 50
pemberdayaan masyarakat), perlu dibarengi atau didahului dengan upaya
advokasi, terutama untuk strata tertier (yaitu para pembuat keputusan atau
kebijakan) dan bina suasana (social suppoprt), khususnya untuk strata
sekundair (yaitu mereka yang dikategorikan sebagai para pembuat opini).
Maka dikenallah strategi ABG, yaitu Advokasi, Bina Suasana dan
Gerakan/pemberdayaan Masyarakat.
5. Pada pendidikan/penyuluhan kesehatan, masalah diangkat dari apa yang
ditemui atau dikenali masyarakat (yaitu masalah kesehatan atau masalah apa
saja yang dirasa penting/perlu diatasi oleh masyarakat); Pada PHBS,
masyarakat diharapkan dapat mengenali perilaku hidup sehat, yang ditandai
dengan sekitar 10 perilaku sehat (health oriented). Masyarakat diajak untuk
mengidentifikasi apa dan bagaimana hidup bersih dan sehat, kemudian
mengenali keadaan diri dan lingkungannya serta mengukurnya seberapa
sehatkah diri dan lingkungannya itu?
Pendekatan ini kemudian searah dengan paradigma sehat, yang salah satu dari
tiga pilar utamanya adalah perilaku hidup sehat. (Sebenarnya ini tidak baru,
karena dalam Posyandu, masalah juga sudah difokuskan pada sekitar 5
masalah prioritas).
6. Pada pendidikan/penyuluhan kesehatan yang menonjol adalah pendekatan di
masyarakat (melalui pendekatan edukatif), sedangkan pada PHBS/promosi
kesehatan dikembangkan adanya 5 tatanan: yaitu di rumah/tempat tinggal
(where we live), di sekolah (where we learn), di tempat kerja (where we
work), di tempat-tempat umum (where we play and do everything) dan di
sarana kesehatan (where we get health services). Dari sini dikembangkan
kriteria rumah sehat, sekolah sehat, tempat kerja sehat, tempat umum sehat, dll
yang mengarah pada kawasan sehat seperti : desa sehat, kota sehat, kabupaten
sehat, dll sampai ke Indonesia Sehat.
7. Pada promosi kesehatan, peran kemitraan lebih ditekankan lagi, yang dilandasi
oleh kesamaan (equity), keterbukaan (transparancy) dan saling memberi
manfaat (mutual benefit). Kemitraan ini dikembangkan antara pemerintah
dengan masyarakat termasuk swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, juga
secara lintas program dan lintas sektor.
8. Sebagaimana pada Pendidikan dan Penyuluhan, Promosi Kesehatan
sebenarnya juga lebih menekankan pada proses atau upaya, dengan tanpa
mengecilkan arti hasil apalagi dampak kegiatan. Jadi sebenarnya sangat susah
untuk mengukur hasil kegiatan, yaitu perubahan atau peningkatan perilaku
individu dan masyarakat. Yang lebih sesuai untuk diukur: adalah mutu dan
frekwensi kegiatan seperti: advokasi, bina suasana, gerakan sehat masyarakat,
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 51
dll. Karena dituntut untuk dapat mengukur hasil kegiatannya, maka promosi
kesehatan mengaitkan hasil kegiatan tersebut pada jumlah tatanan sehat,
seperti: rumah sehat, sekolah sehat, tempat kerja sehat, dst.
Konsep Promosi Kesehatan dan/atau PHBS tersebut selanjutnya digulirkan ke daerah
dan beberapa daerah mencoba mengembangkannya paling tidak di beberapa
kabupaten.
Konferensi Internasional Health Promotion IV dan Deklarasi Jakarta
Konferensi Internasional Promosi Kesehatan IV ini terselenggara pada bulan
Juli 1997 bertempat di Hotel Horison, Ancol, Jakarta. Konferensi I di Ottawa, Canada
(1986) menghasilkan ”Ottawa Charter”, memuat 5 strategi pokok Promosi Kesehatan,
yaitu : (1) Mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan (healthy public
policy); (2) Menciptakan lingkungan yang mendukung (supportive environment); (3)
Memperkuat gerakan masyarakat (community action); (4) Mengembangkan
kemampuan perorangan (personnal skills) ; dan (5) Menata kembali arah pelayanan
kesehatan (reorient health services).
Konferensi II di Adelaide, Australia (1988), membahas lebih lanjut tentang
pengembangan kebijakan yang berwawasan kesehatan, dengan menekankan 4 bidang
prioritas, yaitu: (1) Mendukung kesehatan wanita; (2) Makanan dan gizi; (3) Rokok
dan alkohol; dan (4) Menciptakan lingkungan sehat. Pada tahun 1989 diadakan
pertemuan Kelompok Promosi Kesehatan negara-negara berkembang di Geneva,
sebagai seruan untuk bertindak (A call for action). Dalam pertemuan ini ditekankan
bahwa 3 strategi pokok promosi kesehatan untuk pembangunan kesehatan: (1)
Advokasi Kebijakan (advocacy); (2) Pengembangan aliansi yang kuat dan sistem
dukungan sosial (social support); dan (3) Pemberdayaan masyarakat (empowerment).
Selanjutnya pada tahun 1991 diselenggarakan Konferensi ke III di Sundval,
Swedia. Konfrensi ini menghasilkan pernyataan perlunya dukungan lingkungan untuk
kesehatan. Untuk dukungan ini diperlukan 4 strategi kunci, yakni: (1) Memperkuat
advokasi diseluruh lapisan masyarakat; (2) Memberdayakan masyarakat dan individu
agar mampu menjaga kesehatan dan lingkungannya melalui pendidikan dan
pemberdayaan; (3) Membangun aliansi; dan (4) Menjadi penengah diantara berbagai
konflik kepentingan di tengah masyarakat.
Ketiga konferensi internasional tersebut diselenggarakan di negara maju.
Timbul pertanyaan apakah promosi kesehatan itu hanya sesuai untuk negara maju saja
dan tidak cocok untuk negara berkembang? Untuk membantah keraguan itu, maka
konferensi yang ke IV ini diselenggarakan di salah satu negara sedang berkembang.
Indonesia memperoleh kehormatan untuk menjadi penyelenggaranya yang pertama.
Konferensi ke IV di Jakarta ini dihadiri oleh sekitar 500 orang dari 78 negara,
termasuk sekitar 150 orang Indonesia, khususnya dari daerah. Ini karena konferensi
tersebut juga merupakan konferensi nasional promosi kesehatan yang pertama
(Selanjutnya nanti ada konferensi nasional kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, tahun
2000, dan konferensi nasional ketiga di Yogyakarta, tahun 2003). Konferensi dibuka
oleh Presiden RI, Bapak Soeharto, di Istana Negara. Selain pembicara-pembicara
internasional, juga tampil pembicara Indonesia, yaitu Prof Dr. Suyudi selaku Menteri
Kesehatan, dan Prof. Dr. Haryono Suyono, selain selaku Menteri Kependudukan juga
sebagai pakar komunikasi. Pada acara Indonesia Day, tampil pembicara-pembicara
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 52
dari berbagai program, sektor dan daerah, menyampaikan pengalamannya dalam
berbagai kegiatan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan dalam program atau
daerah masing-masing (diselenggarakan dalam sidang-sidang yang berjalan secara
serentak/pararel).
Konferensi ini bertema: “New players for a new era: Leading Health Promotion
into the 21st century” dan menghasilkan Deklarasi Jakarta, yang diberi nama: “The
Jakarta Declaration on Health Promotion into the 21st Century”. Selanjutnya
Deklarasi Jakarta ini memuat berbagai hal, antara lain sebagai berikut:
• Bahwa Konferensi Promosi Kesehatan di Jakarta ini diselenggarakan hampir
20 tahun setelah Deklarasi Alma Ata dan sekitar 10 tahun setelah Ottawa
Charter, serta yang pertama kali diselenggarakan di negara sedang
berkembang dan untuk pertama kalinya pihak swasta ikut memberikan
dukungan penuh dalam konferensi.
• Bahwa Promosi Kesehatan merupakan investasi yang berharga , yang
mempengaruhi faktor-faktor penentu di bidang kesehatan guna mencapai
kualitas sehat yang setinggi-tingginya.
• Bahwa Promosi Kesehatan sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai
tantangan dan perubahan faktor penentu kesehatan. Berbagai tantangan
tersebut seperti: adanya perdamaian, perumahan, pendidikan, perlindungan
sosial, hubungan kemasyarakatan, pangan, pendapatan, pemberdayaan
perempuan, ekosistem yang mantap, pemanfaatan sumber daya yang
berkelanjutan, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia,
dan persamaan, serta kemiskinan yang merupakan ancaman terbesar terhadap
kesehatan, selain masih banyak ancaman lainnya.
• Bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul terhadap kesehatan
diperlukan kerjasama yang lebih erat , menghilangkan sekat-sekat
penghambat, serta mengembangkan mitra baru antara berbagai sektor, di
semua tingkatan pemerintahan dan lapisan masyarakat.
• Bahwa prioritas Promosi Kesehatan abad 21 adalah :
1. Meningkatkan tanggungjawab sosial dalam kesehatan;
2. Meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan;
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 53
3. Meningkatkan kemitraan untuk kesehatan;
4. Meningkatkan kemampuan perorangan dan memberdayakan
masyarakat;
5. Mengembangkan infra struktur promosi kesehatan.
• Selanjutnya menyampaikan himbauan untuk bertindak, dengan menyusun
rencana aksi serta membentuk atau memperkuat aliansi promosi kesehatan di
berbagai tingkatan, mencakup a.l. : (1) Membangkitkan kesadaran akan
adanya perubahan faktor penentu kesehatan; (2) Mendukung pengembangan
kerjasama dan jaringan kerja untuk pembangunan kesehatan; (3) Mendorong
keterbukaan dan tanggungjawab sosial dalam promosi kesehatan.
Era Paradigma Sehat: Visi dan Misi Promosi Kesehatan
Pada tahun 1998 Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden Habibie. Sebagai
Menteri Kesehatan ditetapkan Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek. Setelah melalui
persiapan antara lain pertemuan dengan para pakar, pertemuan nasional dengan
daerah-daerah, pertemuan lintas sektor dan dengar pendapat dengan DPR, pada 1
Maret 1999 oleh Presiden Habibie dicanangkan : “Gerakan Pembangunan yang
Berwawasan Kesehatan”, atau dikenal dengan “Paradigma sehat”. Sebagai
konsekwensinya adalah bahwa semua pembangunan dari semua sektor harus
mempertimbangkan dampaknya di bidang kesehatan, minimal harus memberi
kontribusi dan tidak merugikan pertumbuhan lingkungan dan perilaku sehat.
Disebutkan bahwa visi pembangunan kesehatan adalah: Indonesia Sehat 2010, dengan
misi: (1) Menggerakkan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan; (2)
Mendorong kamandirian masyarakat untuk hidup sehat; (3) Meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu; dan (4) Meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat termasuk lingkungannya. Salah satu pilar Indonesia Sehat 2010 tersebut
adalah : perilaku sehat, disamping dua pilar lainnya yaitu: lingkungan sehat dan
pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.
Ditetapkan pula strategi pembangunan kesehatan beserta program-program
pokoknya. Dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) disebutkan bahwa
salah satu program pokok pembangunan kesehatan adalah peningkatan perilaku sehat
dan pemberdayaan masyarakat, yang karenanya menempatkan promosi kesehatan
sebagai salah satu program unggulan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2004-2009 dan Rencana Strategis (Renstra) Depkes 2005-2009
juga disebutkan bahwa Promosi Kesehatan merupakan program tersendiri dan
diposisikan pada urutan pertama. Ini menegaskan bahwa Paradigma Sehat dengan
Visi Indonesia Sehat-nya tersebut sangat sesuai dengan Deklarasi Jakarta, dan dengan
demikian promosi kesehatan (termasuk PHBS), yang berorientasi pada perilaku hidup
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 54
sehat, semakin memperoleh pijakan yang kuat.
Selanjutnya masing-masing program termasuk Promosi Kesehatan menyusun
visi, misi dan program kegiatannya, serta sasaran atau target yang harus dapat terukur.
Dalam kaitan itu ditetapkan Visi Promosi kesehatan yaitu : Berkembangnya
masyarakat Indonesia baru yang berbudaya sehat. Misinya adalah: (1) Melakukan
advokasi kebijakan publik yang berdampak positif pada kesehatan; (2)
Mensosialisasikan pesan-pesan kesehatan; (3) Mendorong gerakan-gerakan sehat di
masyarakat; Strategi pokok Promosi Kesehatan disingkat ABG, yaitu :
(1) Advokasi, yaitu upaya untuk mempengaruhi kebijakan agar memberikan
kontribusi pada pertumbuhan perilaku dan lingkungan sehat; (2) Bina Suasana, yaitu
upaya pembentukan opini publik untuk mengembangkan norma hidup sehat; dan (3)
Gerakan pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya untuk menggerakkan dan
memberdayakan semua komponen masyarakat untuk hidup sehat.
Dari visi, misi dan strategi tersebut direncanakan delapan kegiatan pokok, yaitu:
(1) Upaya advokasi; (2) Pembinaan suasana; (3) Pemberdayaan masyarakat; (4)
Pengembangan kemitraan; (5) Pengembangan SDM; (6) Pengembangan Iptek
Promosi Kesehatan; (7) Pengembangan media dan sarana; (8) Pengembangan infra
struktur Promosi kesehatan.
Visi, misi, strategi, kegiatan pokok beserta rincian kegiatan dan tolok ukurnya
dan lain-lainnya dituangkan dalam pendoman tehnis Program Promosi Kesehatan.
Kemudian hari dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, pedoman tersebut
dukukuhkan dengan SK Menteri Kesehatan RI menjadi Kebijakan Nasional Promosi
Kesehatan.
Promosi Kesehatan Di Era Reformasi Dan Desentralisasi
Lahirnya semangat reformasi yang ditingkahi dengan terjadinya pergantian
pemerintahan pada tahun 1998 telah membawa perubahan fundamental dalam
kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Angin reformasi yang bertiup kencang sejak
lengsernya Presiden Soeharto memperoleh wadahnya dalam sidang-sidang MPR,
yang merupakan lembaga tertinggi negara. Akhirnya dilakukan amandemen terhadap
UUD 1945, sesuatu yang “diharamkan” pada era sebelumnya. Amandemen tersebut
bahkan dilakukan beberapa kali, antara lain menyangkut tentang penghapusan
lembaga Dewan Pertimbangan Agung, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, ada
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI secara
langsung oleh rakyat, dll.
Salah satu perubahan yang mendasar adalah bergantinya sistem pemerintahan
sentralisasi menjadi desentralisasi, atau otonomi daerah. Semangat inilah yang
mengilhami diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan pada tahun 2001. Sesuai dengan UU
tersebut, maka Gubernur, Bupati dan Walikota kini dipilih langsung oleh rakyat dan
karenanya mempunyai kewenangan yang sangat menentukan, termasuk dalam
penentuan organisasi daerah, jabatan dan personilnya. Sementara itu lembaga
legislatif, baik DPR di Pusat maupun DPRD di daerah mempunyai kewenangan yang
lebih besar (bahkan sangat besar) dalam penyusunan anggaran keuangan baik Pusat
maupun Daerah. Berkaitan dengan itu, partai-partai politik mempunyai peranan yang
sangat menentukan, melalui wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan (ekskutif)
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 55
dan lembaga perwakilan (legislatif), baik di Pusat maupun di daerah.
Untuk mengantisipasi hal ini Departemen Kesehatan dalam hal ini Promosi
Kesehatan menyelenggarakan pertemuan dengan Bupati dan Walikota seluruh
Indonesia pada bulan Juli 2000 yang menyepakati tentang perlunya perhatian Daerah
secara lebih sungguh-sungguh terhadap program kesehatan, kelembagaan, ketenagaan
serta anggaran yang mendukungnya. Berbagai pertemuan khusus untuk menjelaskan
dan mendiskusikan tentang Paradigma Sehat dan Visi Indonesia sehat 2010 juga
diselenggarakan kepada partai-partai politik dan anggota DPR kkhususnya komisi
yang mengurusi bidang kesehatan.
Demikian pula dengan tujuan yang sama beberapa kali pertemuan khusus juga
digelar di daerah, paling tidak di beberapa propinsi, seperti Banten, Sumatera Selatan,
Bangka Belitung, Sumatera Barat, dll. Belum lagi panduan tertulis tentang
penanganan program-program kesehatan termasuk promosi kesehatan di daerah.
Selanjutnya dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, setelah dilakukan
pembahasan dan sosialisasi dengan daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri
Kesehatan tentang Stándar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota. Salah satu SPM bidang kesehatan tersebut adalah tentang
Penyuluhan perilaku sehat, yang harus mencakup setidaknya: Rumah tangga sehat
(65%) dan Desa Posyandu Purnama (40%). Selain itu juga ditetapkan bahwa promosi
kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang wajib dilakukan di Puskesmas.
Pengembangan Jaringan Dan Kemitraan
Pada era ini juga ditandai dengan berkembangan jaringan (networking) dan
kemitraan (partnership) antara unit promosi kesehatan dengan berbagai pihak, baik
sektor pemerintah maupun swasta dan masyarakat, baik regional maupun global.
Secara nasional dapat disebutkan a.l. : (1) Forum Komunikasi Promosi
Kesehatan, yang anggotanya adalah unit atau lembaga (pemerintah dan masyarakat)
yang peduli dengan upaya promosi kesehatan; (2) Koalisi Indonesia Sehat (anggota:
berbagai unit pemerintah dan swasta serta masyarakat yang peduli pada Indonesia
Sehat); (3) Forum Komunikasi Penanggulangan Masalah Tembakau (anggota: unit,
organisasi profesi dan lembaga peduli masalah rokok/tembakau); (4) Jaringan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; (5) Dan lain-lain, seperti: Forum
Pengembangan Kota Sehat, Forum Penanggulangan Penyakit TBC, dll.
Secara regional dan global dapat disebutkan: Mega country Health Promotion
Network, yaitu jaringan sekitar 10 negara di dunia yang berpenduduk 100 juta lebih
dalam bidang promosi kesehatan; International Network for Health Promotion
Foundation (Indonesia diwakili oleh Unit Promkes sebelum mempunyai Yayasan
Promosi Kesehatan yang mandiri); International Union for Health Promotion and
Education (organisasi profesi Promosi kesehatan yang bersifat internasional), dll.
Dalam kaitan itu diselenggarakan beberapa kali pertemuan internasional (di Geneva,
Jakarta, Meksiko, Bangkok, Melbourne, dll).
Dalam rangka pengembangan jaringan dan kemitraan itu maka sejak tahun
2000, penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional dilakukan bersama oleh swasta dan
sektor di luar Depkes, sedangkan Depkes dalam hal ini Promosi Kesehatan berperan
sebagai sekretariatnya. Dengan penyelenggaraan oleh swasta itu terasa bahwa Hari
Kesehatan lebih bergema. Demikianlah maka sejak tahun 2000, pada setiap acara
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 56
puncak HKN Presiden RI (yaitu Gus Dur, Mbak Mega dan Pak SBY) selalu hadir dan
menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang diliput oleh media massa secara luas.
SKN 2004 dan Promosi Kesehatan
Pada tahun 2004 oleh Menteri Kesehatan (Dr. Achmad Sujudi) ditetapkanlah
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang baru, sebagai pengganti SKN lama (tahun
1982). SKN baru ini dimaksudkan antara lain untuk mempertegas makna
pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia dan
memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai visi dan misinya.
Disebutkan bahwa SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya
Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti
dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan pada hakekatnya SKN adalah
juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap
langkah guna menjamin tujuan pembangunan kesehatan. Sedangkan tujuannya adalah
terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik
masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya
guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Apa kaitannya dengan Promosi Kesehatan? Dalam SKN tersebut disebutkan
adanya 7 prinsip dasar. Prinsip ke 4 adalah Prinsip Pemberdayaan dan Kemandirian
Masyarakat, dan prinsip ke 5 adalah Prinsip Kemitraan. Tanpa mengurangi arti upaya
kesehatan lainnya, kedua prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup
upaya promosi kesehatan. Selain itu SKN ini terdiri 6 subsistem, salah satunya adalah;
Subsistem Pemberdayaan Masyarakat. Disebutkan bahwa Subsistem pemberdayaan
masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok
dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung
guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Sedangkan tujuannya adalah terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi dan
pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan
dsn seterusnya. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat dengan segala uraiannya itu
tentu saja merupakan ranah (domein) Promosi Kesehatan.
Promosi Kesehatan Pada Program-program Kesehatan
Sebenarnya pada setiap program kesehatan ada komponen promosi
kesehatannya, karena semua masalah kesehatan mengandung komponen perilaku.
Namun karena keterbatasan sumberdaya, pada kurun waktu ini secara nasional,
promosi kesehatan terbatas pada beberapa program prioritas saja. Program-program
kesehatan tersebut adalah: Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (Khususnya Pertolongan
persalinan dan Penggunaan ASI Eklusif), Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat
(termasuk GAKY), Kesehatan Lingkungan (khususnya penggunaan air bersih,
penggunaan toilet/jamban, mencuci tangan dengan sabun), Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular (khususnya Aktivitas fisik, makan gizi seimbang dan masalah
merokok), Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, dan Jaminan Pemeliharaan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 57
Kesehatan Masyarakat (JPKM). Di daerah, prioritas program tersebut disesuaikan
dengan keadaan, masalah dan potensi daerah.
Selain itu juga dilakukan promosi kesehatan untuk mendukung beberapa
program khusus. Sebagai contoh adalah kampanye Pekan Imunisasi Nasional (dalam
rangka penanggulangan polio). Demikian pula dalam penanggulangan HIV/AIDS
yang dilakukan promosi kesehatan secara lintas sektoral, juga dalam menghadapi
SARS. Selain itu dilakukan pula promosi kesehatan dalam rangka penanggulangan
masalah tembakau, promosi penggunaan obat generik, dll. Perlu diakui bahwa masih
banyak promosi kesehatan untuk berbagai program kesehatan lainnya yang belum
dapat tertangani.
Era Globalisasi Dan Promosi Kesehatan
Kurun waktu 2000 an ini juga merupakan era globalisasi. Batas-batas antar
negara menjadi lebih longgar. Persoalan menjadi lebih terbuka. Berkaitan dengan era
globalisasi ini dapat menimbulkan pengaruh baik positif maupun negatif. Di satu
pihak arus informasi dan komunikasi mengalir sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan
teknologi berkembang pesat. Dunia menjadi lebih terpacu dan maju. Di pihak lain
penyakit menular yang ada di satu negara dapat menyebar secara cepat ke negara lain
apabila negara itu rentan atau rawan. Misalnya AIDS, masalah merokok,
penyalahgunaan NAPZA, dll sudah menjadi persoalan dunia. Demikian pula budaya
negatif di satu bangsa/negara dengan cepat juga dapat masuk dan mempengaruhi
budaya bangsa/negara lain.
Sementara itu khususnya di bidang Promosi Kesehatan, dalam era globalisasi
ini Indonesia memperoleh banyak masukan dan perbandingan dari banyak negara.
Melalui berbagai pertemuan internasional yang diikuti, setidaknya para delegasi
memperoleh inspirasi untuk mengembangkan promosi kesehatan di Indonesia.
Beberapa pertemuan itu adalah sebagai berikut :
1. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan. Konferensi ini bersifat resmi,
para utusannya diundang oleh WHO dan mewakili negara. Selama kurun
waktu 1995-2005 ada tiga kali konferensi internasional, yaitu: the 4th
International Conference on Health Promotion, Jakarta, 1997, the 5th
International Conference on Health Promotion, Mexico City, 2000, dan the 6th
Global Conference on Health Promotion, Bangkok, 2005. Pada pertemuan di
Bangkok istilah International Conference diganti dengan Global Conference,
a.l. karena dengan istilah “Global” tersebut menunjukkan bahwa sekat-sekat
antar negara menjadi lebih tipis dan persoalan serta solusinya menjadi lebih
mendunia. Menkes RI yang hadir pada konferensi di Jakarta adalah Prof. Dr.
Suyudi yang juga menjadi pembicara kunci pada konferensi tersebut; di
Mexico City: Dr. Achmad Suyudi, yang juga menjadi salah satu pembicara
kunci dan bersama para menteri kesehatan dari negara-negara lain ikut
menandatangani “Mexico Ministerial Statements on health Promotion”; dan
yang hadir di Bangkok adalah Drs. Richard Panjaitan, Staf Ahli yang
mewakili Menteri Kesehatan yang harus berada di tanah air menjelang
peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Konferensi di Bangkok ini
menghasilkan “The Bangkok Charter”. Ketiga konferensi tersebut baik proses
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 58
maupun hasil-hasilnya memberikan sumbangan yang bermakna dalam
perkembangan promosi kesehatan di Indonesia.
2. Konferensi internasional Promosi dan Pendidikan Kesehatan. Konferensi
ini bersifat keilmuan. Utusannya datang atas kemauan sendiri dengan
mendaftar lebih dahulu. Penyelenggaranya adalah Organisasi Profesi, yaitu
International Union for Health Promotion and Education. Dalam kurun waktu
ini sebenarnya ada empat kali pertemuan, tetapi Indonesia hanya hadir di tiga
pertemuan yaitu di Ciba, Jepang, tahun 1995, di Paris, Perancis, tahun 2001,
dan Melbourne, Australia, 2004. Indonesia tidak hadir pada pertemuan di
Pourtorico, tahun 1998, karena situasi tanah air yang tidak memungkinkan
untuk pergi. Dengan mengikuti konferensi seperti ini, selain menambah
wawasan dan gagasan, juga menambah teman dan jaringan.
3. Pertemuan-pertemuan WHO tingkat regional dan internasional. Pertemuan
seperti ini biasanya diikuti oleh kelompok terbatas, antara 20-30 orang.
Sifatnya merupakan pertemuan konsultasi atau juga pertemuan tenaga ahli
(expert). Pesertanya adalah utusan yang mewakili unit Promosi Kesehatan di
masing-masing negara, atau perorangan yang dianggap ahli, yang diundang
oleh WHO. Dalam kurun waktu 1995-2005 beberapa kali diselenggarakan
pertemuan konsultasi di New Delhi, India, di Bangkok, Thailand, di Jakarta,
Indonesia, dan beberapa kali di Genewa, Swis, khususnya dalam kaitannya
dengan Mega Country Health Promotion Network. Pertemuan-pertemuan
seperti ini juga memacu perkembangan promosi kesehatan di Indonesia.
Khusus dalam Mega country network ini diupayakan penanggulangan
penyakit tidak menular secara bersama melalui upaya aktivitas fisik, makan
gizi seimbang dan tidak merokok.
4. Pertemuan regional ASEAN. Pertemuan ini diselenggarakan oleh negaranegara
anggota ASEAN. Pertemuan seperti ini diselenggarakan beberapa kali,
tetapi yang menyangkut promosi kesehatan diselenggarakan pada tahun 2002
di Vientiane, Laos. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Vientiane atau
Kesepakatan Menteri Kesehatan ASEAN tentang “Healthy ASEAN Lifestyle”
(antara lain ditandatangani oleh Dr. Achmad Suyudi selaku Menkes RI) yang
pada pokoknya merupakan kesepakatan untuk mengintensifkan upaya-upaya
regional untuk meningkatkan gaya hidup sehat penduduk ASEAN. Dalam
kesepakatan itu ditetapkan antara lain tentang visinya, yaitu bahwa pada tahun
2020 semua penduduk ASEAN akan menuju kehidupan yang sehat, sesuai
dengan nilai, kepercayaan dan budaya lingkungannya.
5. Pertemuan-pertemuan internasional atau regional lainnya, seperti:
International Conference on Tobacco and Health di Beijing, 1997;
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 59
International Conference on Working Together for better health di Cardiff,
UK, 1998; dan masih banyak pertemuan lainnya, misalnya tentang HIV/AIDS
di Bangkok, Manila, dll; pertemuan tentang kesehatan lingkungan di Nepal;
pertemuan tentang Health Promotion di Bangkok, di Melbourne, dll. Ini semua
memperkuat jaringan dan semakin memantapkan langkah di Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga banyak menerima kunjungan persahabatan dari
negara-negara sahabat, kebanyakan dari negara-negara yang sedang berkembang
seperti dari Bangladesh, India, Myarmar, Sri Langka, Maladewa (Maldives) dan
beberapa negara di Afrika. Dalam kesempatan diskusi di kelas maupun kunjungan
lapangan, mereka juga sering memberi masukan dan perbandingan tentang kegiatan
promosi kesehatan.
Promosi kesehatan melalui berbagai media
Sebagaimana upaya promosi pada umumnya, Promosi kesehatan tidak dapat
dipisahkan dengan upaya untuk mempromosikan atau menjajagakan sesuatu yang
berupa kesehatan. Kesehatan memang sesuatu yang sebenarnya sangat diperlukan
oleh masyarakat, tetapi masyarakat belum banyak yang memandangnya sebagai
prioritas. Maka benar sekali ungkapan Dr. Mahler, Dirjen WHO pada sekitar tahun
1985-an bahwa: “Health is not everything, but without health everything else is
nothing”. Selain itu kesehatan juga merupakan karunia Tuhan yang perlu disyukuri.
Karenanya perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu seharusnya
diperlukan promosi yang gencar untuk menjajakan kesehatan itu.
Upaya mempromosikan kesehatan itu antara lain dilakukan melalui berbagai
media. Baik media cetak, elektronik maupun media luar ruang. Dalam hal ini media
diposisikan sebagai sarana untuk membuat suasana yang kondusif terhadap perubahan
perilaku yang positif terhadap kesehatan. Dalam bahasa promosi kesehatan, upaya
tersebut disebut dengan: “bina suasana”.
Melalui media cetak telah dikembangkan berbagai leaflet, brosur, poster,
kalender, dan lain-lain. Setiap tahun unit Promosi Kesehatan memproduksinya,
terutama sebagai semacam “proto type” agar dapat dikembangkan lebih lanjut oleh
daerah atau unit yang lain yang memerlukannya, sesuai dengan keadaan, masalah dan
potensi setempat.Juga dikembangkan “Logo Indonesia Sehat” yang dihasilkan melalui
lomba. Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan promosi kesehatan di daerah,
disusunlah berbagai panduan, seperti: Panduan advokasi, panduan bina suasana,
panduan pemberdayaan masyarakat dan panduan pengembangan kemitraan.
Selain itu Pusat Promosi Kesehatan juga menerbitkan majalah: “Interaksi” yang
terbit 3-4 kali setahun. Majalah itu merupakan forum untuk tukar menukar informasi,
baik yang berkaitan dengan ide/gagasan (disebut inter ide) , maupun hal-hal lain
(melalui rubrik: inter nest, inter info, inter fokus, inter kajian, inter program, inter
studi, inter etika, inter iman, dll). Alamat email redaksi majalah Interaksi adalah:
interaksi@hotmail.com, atau promkes@depkes.go.id. Kemudian juga ada majalah
khusus GAKY, yang berkaitan dengan informasi tentang Penanggulangan GAKY
(Gangguan Akibat Kekurangan Yodium),
Selanjutnya melalui media luar ruang, dikembangkan prototype baliho,
misalnya mengenai Garam Yodium, Penanggulangan Masalah Rokok, dll. Beberapa
pesan tentang masalah rokok sampai sekarang masih terpampang di halaman parkir
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 60
dan pintu masuk Dep-kes. Mobil jemputan pegawai Depkes yang melewati jalan-jalan
utama Jakarta juga pernah dipasangi pesan-pesan kesehatan. Dan setiap Hari
Kesehatan Nasional dan hari-hari tertentu lainnya, Pusat Promosi Kesehatan
bekrjasama dengan pihak-pihak lain juga menyelenggarakan pameran kesehatan.
Sedangkan melalui media elektronik, dilakukan promosi atau bina suasana
melalui televisi, radio, dll. Antara lain sinetron Kupu-kupu ungu (13 episode) dan
beberapa film lepas yang sudah disampaikan pada bab IV. Selanjutnya juga dilakukan
penyampaian pesan melalui ”radio spot”, ”TV spot” atau ”filler” mengenai berbagai
macam program. Salah satunya yang cukup terkenal pada waktu itu adalah dengan
judul: ”Jangan Lupa” yang disampaikan oleh Butet Kertajaya dengan kocaknya. Juga
diproduksi filler tentang Penanggulangan GAKY, Ibu Hamil, Napza/Narkoba, Gizi,
Gaya Hidup Sehat, dll, serta khususnya tentang Pekan Imunisasi Nasional yang
dibawakan oleh kelompok Rano Karno dan Mandra dengan sangat kocaknya.
Sebagaimana disampaikan pada bab IV, pesan-pesan kesehatan yang disebar
luaskan melalui media televisi itu beberapa cukup berhasil membina suasana dan
mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu. Namun beberapa juga ada yang kurang
mendapat sambutan masyarakat. Pada umumnya orang tahu bahwa tayangan melalui
teleivisi itu biayanya sangat mahal. Sementara itu pada saat ini pilihan saluran TV
cukup banyak, sehingga upaya penyebar luasan informasi melalui televisi ini perlu
dihitung dengan cermat plus minusnya.
Selanjutnya juga diproduksi kaset dan VCD, berisi lagu, film atau pesan
lainnya, yang kemudian disebar luaskan ke daerah dan media. Dikembangkan pula
pesan melalui internet, dengan kode: www.promosikesehatan.com, dan untuk
interaksi dapat digunakan email dengan kode: pa@promosikesehatan.com.
Profil Promosi Kesehatan 2003
Promosi Kesehatan adalah upaya yang menekankan pada proses dengan tetap
memperhatikan hasil (the process as well as content). Beberapa hal yang dapat dicatat
sebagai profil promosi kesehatan, secara rinci dapat dilihat di buku : Profil Promosi
Kesehatan 2003, sedangkan secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Dalam upaya advokasi, telah dihasilkan beberapa keputusan yang menyangkut
kebijakan yang berkaitan dengan: “social enforcement” garam beryodium,
kawasan tanpa rokok, kabupaten/kota sehat, program langit biru, dll. Selain itu
sekitar 20 provinsi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan atau Edaran yang
berkaitan dengan PHBS, garam yodium, penanggulangan AIDS, Kawasan
Tanpa Rokok, dll.
2. Dalam upaya bina suasana atau pembentukan opini masyarakat untuk
membudayakan perilaku sehat telah dilakukan penyebaran informasi
kesehatan, melalui media televisi, radio, media cetak, pameran, media luar
ruang lainnya, penyuluhan melalui mobil-mobil unit penyuluhan dan
penyuluhan melalui kelompok dan diskusi interaktif. Penyebaran informasi
kesehatan itu dilakukan baik di Pusat maupun Daerah, tentang berbagai topik,
masalah atau program kesehatan, seperti: GAKY, AIDS, Gaya Hidup Sehat,
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 61
dll, termasuk kampanye tentang penanggulangan dampak pengurangan subsidi
energi.
3. Dalam upaya pengembangan perilaku hidup sehat, 30 provinsi melaporkan
telah mengembangkan PHBS di berbagai tatanan: jumlah kumulatifnya
sebanyak 7.5 juta lebih di tatanan rumah tangga, 53 ribu lebih di tatanan
sekolah (SD, SMP, SMU), 260 ribu lebih di tempat kerja (kantor pemerintah,
kantor swasta, pabrik), 26 ribu lebih di tatanan tempat umum (terminal,
pelabuhan, pasar), dan 5 ribu lebih di tatanan sarana kesehatan (pemerintah
dan swasta).
4. Dalam upaya peningkatan kemitraan untuk meningkatkan efektivitas dsan
efisiensi upaya promosi kesehatan, dilakukan berbagai kegiatan, seperti:
reorientasi LSM termasuk di provinsi, sosialisasi Indonesia Sehat ke partai
politik, organisasi kemasyarakatan dan wartawan, pertemuan-pertemuan lintas
program dan lintas sektor, juga berbagai pertemuan bersama LSM, Sektor
Swasta, Organisasi Profesi, Ormas Kepemudaan, Ormas Wanita, Ormas
Keagamaan, dll.
5. Pengembangan SDM Promosi Kesehatan, baik bagi pengelola program
maupun pelaksana di lapangan, termasuk tokoh masyarakat dan kader. Dalam
kaitan itu pada tahun 2002 tercatat ada 54 tenaga promosi kesehatan di Pusat
dan beberapa daerah mengikuti pendidikan formal (D3, S1 dan S2).
Sedangkan tenaga yang mengikuti pelatihan tentang promkes dalam tahun
2002 itu tidak kurang dari 600 orang, berasal dari Pusat dan sedikitnya dari 20
provinsi. Selain itu juga telah ditetapkan sebanyak 856 orang tenaga jabatan
profesional penyuluh kesehatan (98 orang ahli dan 758 orang terampil), baik
di Pusat maupun di daerah.
6.
Dalam upaya pengembangan metode dan teknik promosi kesehatan, antara
lain dihasilkan: Promosi kesehatan (Promkes) di kawasan pariwisata, Promkes
di perusahaan, Promkes dalam era desentralisasi, Promkes dalam
pemberdayaan keluarga, Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Promkes di
pondok pesantren, Pengembangan Kota Sehat, Pemanfaatan Dana Sosial dan
Keagamaan untuk Kesehatan, dll.
Yang juga perlu disebutkan di sini adalah: Pengembangan Sistem Surveilans
Perilaku Beresiko Terpadu (yang dipandang sebagai surveilans generasi
kedua, setelah surveilans penyakit) dan Pengembangan Sistem Informasi
PHBS di berbagai tatanan.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 62
7. Pengembangan media dan sarana promkes, antara lain pengembangan studio
mini dan mobil unit penyuluhan di Pusat dan 5 provinsi proyek Kesehatan
Keluarga dan Gizi beserta sarana kelengkapannya, serta berbagai prototype
media di Pusat untuk kemudian dikembangkan di daerah. Dikembangkan pula
media interaksi baik melalui majalah tiga bulanan maupun melalui internet.
8. Pengembangan infra struktur khususnya yang menyangkut organisasi dan
kelembagaan, serta penganggaran, hasilnya mengalami pasang surut.
Demikian pula yang terjadi di daerah, ada yang muncul dan ada yang
terintegrasi dengan unit lain, sesuai dengan potensi, keadaan dan
perkembangan di daerah. Di beberapa daerah juga dibentuk Badan Koordinasi
Promosi Kesehatan Provinsi, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Jawa
Barat, DIY dan Lampung.
Selain itu dapat disampaikan bahwa pengembangan anggaran biaya untuk
kegiatan promosi kesehatan selama ini mengalami fluktuasi. Pada awal Repelita I
sampai VI tersedia dana melalui APBN termasuk bantuan luar negeri yang jumlahnya
belum memadai. Namun belakangan ini pada masa reformasi terjadi peningkatan
anggaran yang cukup besar, baik yang berasal dari APBN maupun APBD bagi daerah
otonom.
Promosi Kesehatan Berjalan di tempat?
Pada era promosi kesehatan dalam kurun waktu 1995-2005 ini, nampaknya
banyak yang dilakukan, tetapi hasilnya perlu banyak diberi tanda tanya. Visi
Indonesia Sehat belum bergema. Paradigma Sehat baru di tataran konsep dan retorika.
Kenyataan sehari-hari masih kental dengan paradigma lama. Dalam pembangunan
kesehatan, promosi Kesehatan belum memberikan sumbangan nyata. Berbagai
gerakan masyarakat yang telah dicanangkan Presiden, misalnya Gerakan Jumat
Bersih, tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa kesepakatan juga belum ditindak
lanjuti secara nyata. Forum jejaring dengan para mitra belum optimal
perkembangannya. Tenaga Promkes juga masih belum profesional sepenuhnya. Di
daerah tenaga promkes banyak yang harus mutasi secara terpaksa atau harus pindah
posnya. Yang jelas: Masyarakat miskin belum dapat dientaskan dari derita.
Sedangkan masyarakat lainnya masih jauh dari budaya sehat, hidup yang produktif
dan sejahtera.
Apabila ditelaah, mengapa demikian? Banyak pakar menyoroti bahwa dalam
kurun waktu sekitar tahun 2000an itu bangsa kita kurang mempunyai spirit
perjuangan. Kita banyak terpaku dengan proyek dan anggaran. Ada juga pakar yang
menyatakan bahwa sedikitnya 30 % anggaran bocor di tengah jalan. Dari sekian
banyak kegiatan hanya sedikit sekali yang benar-benar langsung dan memberikan
perhatian kepada rakyat kecil di lapangan. Dengan demikian kepentingan masyarakat
khususnya rakyat miskin banyak terabaikan. Keadaan seperti itu juga berpengaruh
pada kegiatan promosi kesehatan. Informasi sederhana yang seharusnya sangat
diperlukan rakyat agar dapat hidup sehat, kurang mereka dapatkan. Bimbingan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 63
lapangan bagaimana agar dapat berperilaku sehat dan terhindar penyakit, kurang
mereka rasakan. Banyak masyarakat masih berkutat dengan berbagai faktor yang
sangat mempengaruhi kesehatan, seperti pendidikan, keamanan, dan lain-lain
terutama kemiskinan.
Selain itu juga harus diakui bahwa promosi kesehatan masih kurang sigap
dalam menghadapi peluang dan kesempatan. Konsistensi kegiatan juga sering
terabaikan. Prioritas kegiatan juga sering tidak memperoleh kejelasan. Belum lagi etos
kerja petugas yang masih perlu terus menerus ditingkatkan. Dengan demikian banyak
masalah yang belum terselesaikan dan tantangan yang belum memperoleh jawaban.
Maka apakah promosi kesehatan hanya berjalan di tempat saja? Atau bahkan
menurun jalannya? Semoga saja tidak demikian kenytaannya. Karena kita semua telah
berbuat! Konon yang sangat penting adalah selalu usaha dan berbuat, atau proses itu!
Tentang hasil, kita serahkan kepada halayak dan Truhan! Yang penting lagi bahwa
semuanya itu merupakan pembelajaran untuk dapat ditarik makna dan hikmahnya.
Paling tidak masih mempunyai impian, karena mimpi itu juga merupakan harapan dan
cita-cita. Kalau tidak mempunyai mimpi, sebagaimana disampaikan di awal bab ini,
jangan-jangan nanti kita tidak akan memperoleh apa-apa, bahkan tidak tahu akan
menuju ke mana …
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 64
Bab VI
DINAMIKA ORGANISASI PROMOSI KESEHATAN
Dari Bahagian Pendidikan Kesehatan sampai Pusat Promosi Kesehatan
Sesuatu yang benar (haq) tanpa terorganisasi dengan baik
akan dikalahkan oleh sesuatu yang tidak benar (batil)
yang terorganisasi secara baik
(Ali bin Abi Thalib)
Struktur vs Fungsi Organisasi
Topik organisasi mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk didalamnya
pemahaman visi, misi, struktur organisasi, dan tugas pokok serta fungsi organisasi itu
sendiri. Kemudian dari situ akan lahir kebutuhan terhadap kuantitas serta kualitas
sumber daya manusianya.
Peran organisasi dalam perkembangan dan pertumbuhan sebuah profesi
merupakan hal yang sangat penting. Di alam dan semangat negara demokrasi, struktur
organisasi yang ada, bukan hanya merupakan cerminan dari visi dan misi yang ingin
dicapai oleh profesi itu sendiri, tetapi juga merupakan cerminan visi dan misi yang
ingin diraih oleh bangsa itu secara keseluruhan. Demikian juga peran pendidikan
kesehatan di Indonesia, akan senantiasa merupakan gambaran dari pemahaman dan
kebutuhan bangsa Indonesia terhadap hal tersebut dengan memperhatikan berbagai
kendala yang dihadapinya. Sejarah perkembangan organisasi pendidikan kesehatan di
Indonesia telah membuktikan hal tersebut, melalui rangkaian naik turunnya oganisasi,
tumbuh kembangnya organisasi dilingkungan Departemen Kesehatan.
Disebutkan naik turunnya organisasi, karena memang dalam perkembangannya
ada saat dimana organisasi pendidikan kesehatan di Indonesia berada pada posisi
cukup tinggi, tetapi kemudian merosot turun kepada status tingkatan yang cukup
rendah. Posisi cukup tinggi pernah diraih oleh organisasi Pendidikan Kesehatan di
Indonesia pada saat bangsa Indonesia baru merebut dan mendeklarasikan
kemerdekaannya pada tahun 1945. Periode awal kemerdekaan bangsa Indonesia
merupakan masa transisi dalam berbagai aspek kehidupan, dan hal tersebut tercermin
dalam tatanan organisasi yang dikembangkannya.
Bahagian Pendidikan Kesehatan Yang Setara Eselon I?
Pada tahun 1950, ketika pemerintah Indonesia menyusun kabinetnya,
terwujudlah gagasan untuk membentuk Kementrian Kesehatan. Dorongan semangat
kemerdekaan yang menggelora dan keinginan untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat makmur yang masih menggebu-gebu, telah berhasil menuntun para
pengambil keputusan pada waktu itu untuk mewujudkan organisasi Bahagian
Pendidikan Kesehatan untuk rakyat dilingkungan Kementrian Kesehatan. Makna yang
tersurat dan tersirat dari keputusan ini, adalah pemberian dan pengakuan status
organisasi yang tinggi telah diberikan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia itu
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 65
kepada masalah pendidikan kesehatan. Memang benar dapat dipahami pilihan
tersebut, mengingat kondisi rakyat Indonesia pada tahun ‘50an tersebut baik dalam
aspek kesehatan maupun pendidikan masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan
dengan negara lainnya, apalagi jika harus mengacu kepada standar derajat kesehatan
yang baku.
Status organisasi Bahagian Pendidikan Kesehatan yang bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Kesehatan tersebut, dapat dikatakan setara dengan jabatan
eselon I pada tatanan organisasi pemerintah Indonesia sekarang. Dalam kondisi
negara dan pemerintahan yang normal, dengan status yang demikian tinggi,
sesungguhnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan dan
penyelenggaraan pendidikan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Namun karena nuansa
politik pada saat itu masih sangat dominan, seperti isu negara kesatuan versus federal,
masalah keamanan dan keutuhan negara, peralihan dari suasana administrasi
pemerintahan penjajahan kepada administrasi sebuah negara yang bebas dan merdeka,
maka status tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu kendala
tidak atau belum tersedianya sumber daya, baik sumber daya manusia (kuantitas dan
kualitas) maupun sumber daya biaya mendorong rendahnya pemanfaatan status yang
demikian tinggi tersebut terhadap organisasi pendidikan kesehatan.
Namun demikian berkembangnya Pendidikan Kesehatan Rakyat dengan
beberapa daerah percontohan, antara lain di Lemah Abang, Bekasi, adalah produk
pada masa ini. Pendidikan Kesehatan juga diakui harus ada dan terintegrasi pada
setiap program kesehatan. Keadaan ini terus berkembang sampai sekitar tahun
1967,waktu ditetapkannya susunan organisasi Depkes yang baru, dibawah Menteri
G.A.Siwabessy.
Menjadi Bagian PKM Di Biro Pendidikan
Pada tahun 1967 Menteri Kesehatan Siwabessy, dengan Surat Keputusan No.
091/III/Ad.Um/’67, menetapkan susunan organisasi Depkes yang baru. Dalam
struktur organisasi tersebut unit yang mengurusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat
(PKM) ditetapkan sebagai salah satu bagian di bawah Biro V (Pendidikan), yang
berada di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Bagian-bagian lain yang
berada dalam Biro V itu antara lain adalah: Bagian Pendidikan Institusi, Bagian
Perrpustakaan, dll. Sebagai suatu bagian, maka Bagian PKM tersebut setara dengan
eselon III. Sebagai kepala bagian PKM ditetapkan Drs. Koento Hidayat, sedangkan
sebagai kepala biro V adalah: Dr. Wiryawan Djoyosugito, MPH.
Status organisasi yang setara dengan eselon III di lingkungan Sekretariat
Jenderal Departemen Kesehatan tersebut memberikan implikasi dua hal penting.
Pertama bahwa unit pendidikan kesehatan merupakan unit kerja yang memiliki
kewenangan dan ruang lingkup kerja yang lebih terbatas. Kedua, unit tersebut tidak
memiliki akses untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pendidikan kesehatan
termasuk pembinaan kedaerah atau lapangan.
Berbagai Gagasan Pembaruan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 66
Dalam sejarah perkembangan organisasi pendidikan kesehatan di Indonesia,
posisi yang setara dengan eselon III di lingkungan Departemen Kesehatan tersebut,
merupakan posisi paling rendah dari berbagai posisi organisasi yang pernah ada.
Namun justru dari posisi organisasi seperti itu, telah lahir berbagai gagasan dan
produk monumental yang merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan
pendidikan kesehatan di Indonesia. Paling tidak unit tersebut tentu telah memberikan
sumbangan pemikiran dan/atau merupakan wadah penggodokan kegiatan operasional
dari gagasan yang dikembangkan waktu itu.
Berkantor di kawasan Hang Jebat IV, Kebayoran Baru (kini menjadi kantor
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Kesehatan), Bagian PKM,
sebagai salah satu Bagian yang berada di bawah bimbingan dan pembinaan Biro V,
melakukan tugas dan fungsinya, untuk mengembangkan pendidikan kesehatan di
Indonesia. Dari sinilah kemudian lahir beberapa hal penting seperti:
• Pengembangan Sumber Daya Manusia PKM, yang pada saat itu dirasakan
sebagai kebutuhan mendesak, yaitu dengan pembentukan sebuah proyek yang
dikenal dengan nama Health Education Manpower Development Project, atau
Proyek Pengembangan Tenaga Pendidik Kesehatan Masyarakat. Bagian PKM
pada khususnya dan Biro V serta unit lain terkait melakukan kerjasama
dengan kelompok ahli dari luar negeri melakukan rekruitmen ketenagaan yang
berasal dari berbagai disiplin kesarjanaan, baik kedokteran dan sosial. Sebagai
pimpinan proyek ditunjuk Dr.Soeharto Wiryowidagdo MPH. Setelah melalui
tahap pendidikan di dalam dan luar negeri, kelompok inilah yang kemudian
disebarluaskan pada berbagai tatanan organisasi dilingkungan Departemen
Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Institusi Pendidikan. Sebagian besar
dari kelompok yang ditempatkan dilingkungan Departemen Kesehatan berada
di kantor Direktorat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (Dit.PKM), dan Pusat
Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat). Hanya beberapa orang saja yang
ditempatkan pada institusi pendidikan.
Sulitkah berbahasa Inggris ?
Salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan Health
Education Specialist di Amerika Serikat, adalah harus lulus ujian
TOEFL dengan nilai terendah 500. Untuk mencapai score 500,
bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga karenanya setiap siswa
HES diwajibkan mengikuti kursus bhs.Inggris di Lembaga Indonesia
Amerika setiap hari. Menyadari bahwa bukan hanya kemampuan
reading, dan writing saja yang harus dikuasai, tetapi juga kemampuan
conversationpun harus dikuasai, maka salah satu sessi dari kursus
adalah belajar cara pengucapan yang benar.
Konon terjadilah dialog dalam salah satu ruang kelas, antara siswa
HES dengan dosen bhs.Inggris. Kata dosen “Please repeat after me.
Are you copying the lesson?” Dengan serta merta siswa HES tersebut
mengucapkan “ Are you kambing ?”. Sang dosen merasa kaget plus
heran dan kemudian mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Ajaibnya
si siswa masih mengucapkan kalimat yang sama yaitu Are you
kambing ?. Tentu saja seluruh kelas merasa lucu dan tertawa. Baru
pada pertanyaan ulangan yang ketiga sang siswa berhasil
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 67
mengucapkan Are you copying the lesson. Luluslah dia. Tentu saja
kemudian sang siswa setelah lulus dari Perguruan Tinggi di Amerika
Serikat menjadi salah seorang pejabat dilingkungan Departemen
Kesehatan.
• Dalam rangka pengembangan metodologi, khusus dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dikembangkan beberapa pola pendekatan seperti
Bekasi model, Bandung Plan, dll. Secara konsep, kedua model tersebut
menjadi cikal bakal pengembangan dari berbagai model pengembangan untuk
pemberdayaan masyarakat seperti Daerah Kerja Intensif (DKI), Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD), Kelompok Penimbangan (Pokbang),
Pos Kesehatan (Poskes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Obat Desa,
Dana Sehat dan beberapa Pos lainnya yang dikembangkan oleh program
kesehatan, serta yang terakhir Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
Nampak dengan jelas alur benang merah filsafat pemberdayaan masyarakat
pada berbagai nama wadah tersebut diatas, yaitu wujud nyata peran serta
masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kebutuhan akan upaya
pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari strategi untuk
mewujudkan Indonesia Sehat menjadi issue sentral dari perkembangan
pendidikan kesehatan di Indonesia.
Dari Direktorat Menjadi Pusat, Kembali Direktorat Dan Pusat Lagi
Setelah selama sekitar 8 tahun menjadi Bagian, pada tahun 1975 berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125 Tahun 1975, Bagian PKM Biro V
Pendidikan Depkes tersebut berkembang menjadi Direktorat Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat (PKM) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat
(Binkesmas). Diangkat sebagai Kepala Direktorat adalah Dr. Pudjiastuti Pranjoto,
MPH, yang memperoleh pendidikan tentang Health Education di University of
Berkeley, USA. Salah satu Kepala Subditnya adalah Dr. I.B. Mantra, MSc., yang
setelah selesai dari kegiatan Work Experience di Bandung (beliau sebagai salah
seorang supervisornya), beliau belajar di Harvard University, USA. Pada masa inilah
pemantapan pendidikan Health Education Specialist baik di dalam maupun di luar
negeri, pengembangan tenaga Wakil Koordinator (Wator) di tingkat kabupaten, serta
diperkenalkannya daerah percontohan PKM yang disebut Daerah Kerja Intensif (DKI)
PKM.
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558 Tahun 1984,
unit Direktorat PKM Ditjen Binkesmas tersebut berubah menjadi Pusat PKM di
bawah Sekretariat Jenderal. Sebagian tugas pokok Direktorat PKM tersebut ditambah
dengan beberapa tugas lain menjadi Direktorat baru yaitu Direktorat Bina Peran Serta
Masyarakat (BPSM) yang tetap berada di lingkungan Ditjen Binkesmas. Sementara
itu di bawah Ditjen Binkesmas juga ada Direktorat Bina Puskesmas, yang kemudian
menjadi motor pengembangan kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa
(PKMD). Kepala Pusat PKM adalah Dr. I.B. Mantra, MSc, dan Kepala Direktorat
BPSM adalah Dr. Sonya Roesma, SKM, sedangkan Kepala Direktorat Bina
Puskesmas adalah Dr. Soeharto Wiryowidagdo, MPH. Pada periode inlah Pusat PKM
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 68
mengembangkan dan memproduksi berbagai media, a.l. serial sinetron Dr. Sartika
melalui TVRI (satu-satunya saluran TV waktu itu), yang mendapatkan sambutan
hangat dari masyarakat.
Selanjutnya pada tahun 2000, diadakan reorganisasi Depkes. Berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 130 Tahun 2000, unit Pusat PKM berubah lagi
menjadi Direktorat Promosi Kesehatan pada Ditjen Binkesmas. Direkturnya adalah
Drs. Dachroni, MPH, yang sebelumnya telah menjadi Kepala Pusat PKM sejak 1994,
menggantikan Dr. I.B. Mantra yang memasuki usia pensiun. Pada masa inilah
diperkenalkan Pengembangan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sebagai cikal
bakal Promosi Kesehatan, yang kemudian menjadi nomenklatur PKM di lingkungan
Depkes. Pada masa ini pula diselenggarakan Konferensi Internasional Promosi
Kesehatan ke-4, yang menghasilkan Deklarasi Jakarta, yang menjadin acuan kegiatan
promosi kesehatan di dunia. Sesuai dengan KepMenkes tersebut, Direktorat BPSM
dilikuidasi. Salah satu subditnya masuk di Direktorat Promosi kesehatan, sedangkan
subdit lainnya ada yang bergabung dengan Direktorat baru yaitu Dit. Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Dit. Kesehatan Tradisonal, dll.
Satu hal yang menjadi catatan sejarah adalah bahwa pada tahun 2001 pada era
Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial
digabung menjadi satu Departemen, yaitu Departemen Kesehatan dan Sosial RI.
Konsekwensinya adalah bahwa unit-unit di kedua departemen tersebut juga disatukan,
salah satunya adalah Direktorat Promosi Kesehatan Depkes dan Pusat Penyuluhan
Sosial Depsos. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor 446
Tahun 2001, unit tersebut ditetapkan menjadi Direktorat Promosi Kesehatan dan
Penyuluhan Sosial di bawah Ditjen Pemberdayaan Sosial RI. Surat Keputusan sudah
ditandatangani, dan telah ditetapkan Drs. Dachroni, MPH sebagai direkturnya, tinggal
menunggu saat pelantikannya saja. Struktur organisasi ini tidak pernah diberlakukan,
karena sebelum pelantikan telah terjadi pergantian pemerintahyan dari Presiden
Abdurrahman Wahid kepada Presiden Megawati Soekarnoputeri, yang kembali
memisahkan Depk. Kesehatan dan Dep. Sosial RI.
Akhirnya melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1227 Tahun 2001,
Direktorat Promosi Kesehatan berubah status menjadi Pusat Promosi Kesehatan di
bawah Sekretariat Jenderal. Sudit Peran Serta Masyarakat terpisah dari Pusat Promosi
Kesehatan, bergabung dengan Direktorat baru, menjadi Direktorat Kesehatan
Komunitas, di bawah Ditjen Binkesmas. Dit JPKM tetap ada, juga di bawah Ditjen
Binkesmas. Sebagai Kepala Pusat ditetapkan Drs. Dachroni, MPH, dan waktu ia
pensiun pada tahun 2004, ia digantikan oleh Bambang Hartono, SKM, MSc.
Direktorat BPSM, JPKM dan Kesehatan Komunitas
Sebagaimana disebutkan di muka, bahwa pada sekitar tahun 1985 berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558 Tahun 1984 dibentuk organisasi baru
antara lain Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat (BPSM) di lingkungan Ditjen
Binkesmas. Sebagai sebuah organisasi baru yang ditugaskan untuk mengelola dan
mengembangkan peran serta masyarakat, Di.Bina PSM memiliki sub.dit
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang sebelumnya berada pada
Direktorat Bina Puskesmas. Sub.dit ini memiliki seksi PKMD dan PKMD Perkotaan
(PKMD/K). Sub.dit inilah yang kemudian bersama unit kerja terkait lainnya
mengembangkan Posyandu. Secara kelembagaan sub.dit PKMD bertanggung jawab
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 69
untuk melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan Posyandu, dan
secara teknis memperoleh bantuan kerjasama yang erat dari unit organisasi terkait,
seperti Gizi, Imunisasi, Diare, KIA bahkan BKKBN.
Periode ini merupakan salah satu periode penting dalam perkembangan
organisasi pendidikan kesehatan, karena selain pada tingkat Pusat ada Pusat PKM dan
Direktorat BPSM, pada tingkat propinsi terdapat Seksi PSM yang ada di Kantor
Wilayah Departemen Kesehatan (Kanwil Dep.Kes), dan Sub.Dinas PKM pada Dinas
Kesehatan Propinsi. Sementara itu pada tingkat kabupaten cerminan serupa diatas
juga masih tercerminkan, karena di kabupaten masih ada Kantor Departemen
Kesehatan ( Kandep.Kesehatan), dan Dinas Kesehatan Kabupaten.
Yang menarik dari Dit.Bina PSM ini pada waktu itu sudah mulai melakukan
upaya rintisan untuk mengantisipasi masalah pembiayaan kesehatan yang pada era
tahun 2000 malah menjadi topik nasional dari pembangunan kesehatan, yaitu dengan
munculnya seksi Dana Sehat walaupun strukturnya masih merupakan sebuah seksi
saja. Ternyata dalam perkembangan lebih lanjut, masalah pembiayaan kesehatan telah
ditetapkan oleh para pengambil keputusan di Departemen Kesehatan sebagai bagian
terpenting dari sekian banyak topik dan masalah peran serta masyarakat.
Hal ini menjadi latar belakang kebijakan penting dari lahirnya Direktorat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Dit.JPKM), sebagai pengembangan lebih lanjut
dari Dit.Bina PSM dan masih tetap berada dilingkungan Dit.Jen Binkesmas. Maka
lahirlah Dit.JPKM, dan sirnalah Dit.BPSM atau dengan kata lain berakhirlah periode
peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan Posyandu, digantikan oleh program
JPKM yang melahirkan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat ( Bapel JPKM). Berbeda dengan Posyandu yang ada ditingkat akar
rumput yaitu desa, maka Bapel JPKM berada diibukota Kabupaten.
Praktis dengan lahirnya program JPKM sebagai primadona peran serta
masyarakat dalam pembangunan kesehatan, maka sirnalah era Posyandu yang konon
pada masa puncaknya pernah melahirkan tidak kurang dari 240.000 buah Posyandu
sebagai bentuk peran aktif masyarakat. Dan untuk tidak memberikan kesan seolah
peran serta masyarakat kurang penting, maka berbagai hal yang terkait dengan hal
tersebut akan dikelola oleh sebuah unit organisasi setingkat sub.dit, yaitu sub.dit
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
Selanjutnya pada reorganisasi Depkes tahun 2000 muncul Direktorat Kesehatan
Komunitas, di bawah Ditjen Binkesmas. Direktorat ini mempunyai beberapa sub
direktorat antara lain UKBM dan PKMD Perkotaan. Dengan demikian upaya
pemberdayaan masyarakat sepertinya menjadi urusan Direktorat baru ini. Sementara
itu Direktorat JPKM masih tetap bertahan, yang juga berada di lingkungan Ditjen
Binkesmas. Sedangkan Pusat Promosi Kesehatan yang berada di lingkungan
Sekretariat Jenderal mengurusi bidang metode, teknik dan sarana promosi serta
kemitraan dan peran serta masyarakat.
Unit PKM/Promosi Kesehatan di Daerah
Keberadaan unit PKM dalam organisasi kesehatan di daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) sebenarnya sudah ada sejak dicanangkannya pembangunan nasional
melalui Repelita I tahun 1969. Pada beberapa provinsi yang relatif maju, unit PKM
sudah dibentuk sejak tahun 1967 setelah pemberlakuan struktur organisasi Depkes
tahun 1967. Pada waktu itu kegiatan-kegiatannya masih terbatas pada dukungan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 70
terhadap upaya penenggulangan beberapa penyakit menular di daerah tersebut dengan
metoda dan sarana yang masih sangat terbatas. Tersedianya dana melalui APBN yang
kemudian dituangkan dalam bentuk proyek di daerah, ternyata memberikan dukungan
sangat berarti bagi kegiatan PKM di daerah. Hal ini semakin meningkat dan
memperoleh momentum setelah pada sebagian besar provinsi ditempatkan tenaga
spesialis Penyuluh Kesehatan (HES).
Pada mulanya PKM berupa unit yang pada sebagian daerah berdiri sendiri atau
menjadi bagian dari Direktorat Daerah yang merupakan cerminan dari struktur yang
berlaku di tingkat Nasional. Kemudian sesuai dengan kewenangan otonomi daerah
yang dimiliki oleh provinsi dan semakin dipahaminya arti penting PKM, maka status
PKM menjadi Direktorat Daerah (eselon III) dalam struktur organisasi Inspektur /
Dinas Kesehatan Provinsi. Ini terjadi sekitar tahun 1979-an, dan ini juga tercermin
pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten, yang menempatkan unit PKM
pada seksi (eselon IV). Tenaga pengelola PKM di kabupaten pada waktu itu pada
umumnya adalah tenaga perawat atau sanitarian zdengan ketrampilan PKM yang
terbatas.
Pada waktu itu belum ada tenaga PKM di front terdepan yaitu Puskesmas. Itu
karena dianut prinsip bahwa penyuluhan kesehatan adalah bagian yang terintegrasi
dengan semua program di Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan dapat dilakukan
oleh siapa saja di Puskesmas. Akibatnya, kegiatan PKM menjadi tidak terarah dan
dijalankan secara sambil lalu saja.
Dengan pembentukan Kantor Wilayah pada tahun 1985, sebagian tugas PKM
yaitu pengembangan masyarakat dialihkan dan ditangani oleh Kantor Wilayah, yaitu
oleh seksi Peran Serta Masyarakat. Sedangkan sebagian yang lain masih tetap berada
di Dinas Kesehatan dan dikelola oleh Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
Hal ini juga tercermin di kabupaten/kota, yang tercermin dalam organisasi Kandep
dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pada waktu itu memang sering terjadi rivalitas
antara kedua unit yang sama-sama mengurusi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat
itu. Rivalitas itu ada yang berkembang positif dengan kerjasama yang baik, tetapi ada
juga yang kurang berjalan baik.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah secara penuh pada tahun 2001 melalui
UU No. 22 Tahun 1999, maka kewenangan pembentukan organisasi daerah
sepenuhnya berada dalam tangan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Hal itu juga
berimbas pada struktur organisasi dinas kesehatan, termasuk unit promosi kesehatan.
Struktur organisasi promosi kesehatan menjadi sangat bervariasi. Ada daerah yang
menempatkannya dalam sub dinas tersendiri, ada yang menjadi seksi/bagian dari
subdinas lain, dan ada juga yang hanya menjadi program tanpa eselon. Bahkan ada
pula yang hilang sama sekali dari peredaran. Hal ini tentunya menjadi bahan renungan
dan pemikiran untuk dicarikan solusinya yang terbaik.
Beberapa Wacana (Issues) Dalam Organisasi Pendidikan/Promosi Kesehatan
Dalam perkembangan organisasi pendidikan kesehatan, muncul issu yang
kemudian memberikan warna dan mempengaruhi pertumbuhan organisasi. Beberapa
issu tersebut antara lain adalah:
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 71
• Posisi organisasi pendidikan kesehatan dalam organisasi Departemen
Kesehatan
Untuk menjawab pertanyaan ini, tersedia dua alternatif jawaban yaitu
organisasi pendidikan kesehatan berada para unit organisasi operasional
seperti Direktorat Jendral atau berada pada unit organisasi penunjang seperti
Sekretariat Jendral.
Ternyata dalam perkembangan organisasi pendidikan kesehatan, kedua
jawaban tersebut pernah dialami. Pendidikan Kesehatan pernah berada pada
unit penunjang seperti Bagian PKM, pada Biro V di lingkungan Sekretariat
Jendral. Juga pernah sebagai Pusat Penyuluhan Kesehatan, juga secara
admkinistratif di bawah Sekretariat Jenderal. Hal tersebut memberikan
keuntungan bahwa pendidikan kesehatan memiliki akses luas untuk masuk
kesemua program. Namun demikian karena berada pada unit penunjang, maka
organisasi pendidikan kesehatan tidak memiliki akses untuk operasional
karena lebih berperan pada aspek pembinaan dan pengembangan semata.
Dalam perkembangan lebih lanjut, pendidikan kesehatan pernah berada pada
unit kerja operasional, yaitu sebagai Direktorat Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kesehatan
Masyarakat (Binkesmas). Juga sebagai Direktorat Promosi Kesehatan pada
Ditjen yang sama.
Berada pada posisi ini unit tersebut mempunyai akses pembinaan operasional
di lapangan, tetapi memberikan kesan seolah organisasi pendidikan kesehatan
hanya dimiliki dan hanya melayani program yang berada dilngkungan
Direktorat Jendral itu saja. Sudah barang tentu kesan tersebut tidak benar,
namun posisi ini secara lambat menyebabkan popularitas pendidikan
kesehatan dilingkungan Direktorat Jendral lain kurang dikenal.
• Unit pendidikan kesehatan di setiap unit kerja Departemen Kesehatan?
Adalah benar bahwa pelayanan pendidikan kesehatan diperlukan oleh seluruh
program di lingkungan Departemen Kesehatan. Tetapi apakah keberadaan unit
pendidikan kesehatan harus ada pada setiap unit organisasi dilingkungan
Departemen Kesehatan? Pertanyaan itu kemudian selalu menjadi perdebatan
dalam rangka menata organisasi dilingkungan Departmen Kesehatan. Issu ini
berkembang dari pemikiran bahwa “Health Education itself is nothing, health
education with program is something, heath education with program and
people is everything”
Selamat jalan PKM…?
Ketika pertama kali organisasi pendidikan kesehatan muncul di lingkungan
Departemen Kesehatan, namanya adalah Pendidikan Kesehatan. Selanjutnya
dalam perkembangan sejarah, istilah pendidikan kesehatan di lingkungan
Departemen Kesehatan dihentikan, dan kemudian muncul Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat. Nama Penyuluhan Kesehatan Masyarakat yang sering
disingkat menjadi P.K.M.ini bertahan cukup lama, dan cukup populer di
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 72
lingkungan Dep.Kesehatan maupun Dinas Kesehatan baik propinsi maupun
kabupaten. Istilah PKM seolah sudah melekat menjadi trade mark tersendiri
untuk singkatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat..
Sayang sekali singkatan ini tidak pernah dipatenkan sebagai milik
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, sehingga ketika belakangan muncul
pengertain lain terhadap PKM, yah tidak bisa protes. Seperti diketahui sudah
bukan menjadi rahasia lagi bahwa di llingkungan Dinas Kesehatan Propinsi
dan Kabupaten/Kota, istilah Puskesmas yang sebenarnya sudah merupakan
singkatan sering disingkat lagi menjadi PKM. Dari kaidah bahasa, Puskesmas
menjadi PKM sebenarnya tidak tepat, tetapi mereka merujuk kepada program
AMD yang konon merupakan singkatan ABRI Masuk Desa. Kini nama PKM
tinggal sejarah dan kenangan, karena konon penyuluhanpun sudah berubah
menjadi Promosi Kesehatan.
Issu ini yang menjadi dasar pemikiran mengapa pada awalnya unit organisasi
pendidikan kesehatan berada pada Biro V, di lingkungan Sekretariat Jendral,
bukan berada di lingkungan Direktorat Jendral yang memberikan layanan
langsung kepada masyarakat. Berada di lingkungan Sekretariat Jendral
memberikan kesempatan kepada Bagian 4 Pendidikan Kesehatan untuk
memberikan layanan secara lebih luas, artinya kepada semua unit organisasi
yang berada pada berbagai Direktorat Jendral, dilingkungan Departemen
Kesehatan. Diharapkan dengan hanya ada satu unit organisasi pendidikan
kesehatan, pengembangan dan pelayanan yang diberikan kepada seluruh
program akan relatif lebih mudah. Berbeda dengan unit organisasi lain yang
juga berada pada lingkungan Sekretariat Jendral seperti Biro Kepegawaian,
ternyata keberadaan unit organisasi kepegawaian tersebut muncul dan
diperkuat juga oleh unit organisasi kepegawaian pada tiap Direktorat Jendral.
Sementara itu organisasi pendidikan kesehatan hanya berada pada lingkungan
Sekretariat Jendral saja.
Walaupun demikian, unit organisasi pendidikan kesehatan secara konsep tetap
dituntut untuk memberikan pelayanan kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Departemen Kesehatan. Ternyata dalam jangka panjang, hal ini
menjadi kendala yang mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan pendidikan
kesehatan untuk seluruh program, dan lebih jauh memberikan kesan seolah
tanpa unit organisasi pendidikan kesehatanpun kebutuhan terhadap layanan
pendidikan kesehatan dapat dipenuhi.
Pada sisi lain, penerapan prinsip ini mengandung resiko yang menyangkut
pendanaan yang memang selalu sangat terbatas jumlahnya. Dengan hanya
berada di lingkungan Sekretariat Jendral saja dan itupun hanya merupakan
satu dari lima bagian yang ada, praktis perolehan alokasi anggaran sangat
terbatas. Pada perkembangan selanjutnya, pada waktu menjadi Pusat
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, ada 4 bidang, yang salah satu bidangnya
menguryusi penyuluhan program kesehatan. Bidang tersebut mempunyai
empat sub bidang, yang masing-masing mengurusi program-program yang ada
di unit kerja utama Depkes, yaitu di empat direktorat jenderal. Dengan adanya
bidang khusus tersebut diharapkan kerjasama antara unit PKM dengan unit
program berjalan baik. Pada kenyataannya beberapa program dapat berjalan
lancar, tetapi ada juga beberapa program yang jalannya tersendat.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 73
• Apakah kiprah pendidikan kesehatan cukup ditampung hanya melalui satu
organisasi saja di lingkungan Departemen Kesehatan ?
Kesadaran yang semakin meningkat akan peran dan perlunya pendidikan
kesehatan untuk setiap program kesehatan ternyata telah menyebabkan
semakin sempitnya wadah Direktorat penyuluhan Kesehatan Masyarakat yang
berada dibawah Direktorat Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
Kebutuhan tersebut dirasakan secara merata oleh unit organisasi terutama di
lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Merasa
bahwa Direktorat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat belum dapat
menampung aspirasi yang diperlukan, Direktorat Bina Gizi Masyarakat salah
satu Direktorat dilingkungan Dit.jen Binkesmas melangkah sendiri dengan
mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, melalui pengembangan
Kelompok Penimbangan (Pokbang) pada banyak desa dengan dukungan
penuh UNICEF. Bersamaan dengan itu Dit.Gizi juga banyak mengembangkan
berbagai media penyuluhan untuk keperluan pengembangan Pokbang.
Merasa bahwa gagasan dan hasrat Direktorat Bina Gizi Masyarakat belum
sepenuhnya tersalurkan, dalam perkembangannya kemudian dibentuk sebuah
unit organisasi yang disebut sebagai Nutrition Education dengan bantuan Bank
Dunia. Yang menarik dari unit Nutrition Education ini adalah posisinya secara
organisasi berada di lingkungan Direktorat Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat. Dr.I.B. Mantra MPH yang pada saat itu sebagai Ka subdit
Metoda dan Teknik pada Dit.PKM ditunjuk sebagai Direktur Nutrition
Education walaupun memang lokasi kegiatannya baru pada beberapa propinsi
saja, seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta.
Sementara itu pada saat yang sama, Direktorat Bina Puskesmas merasakan
keperluan yang amat mendesak untuk pemberdayaan masyarakat. Direktorat
ini melalui salah satu subditnya yang bernama subdit Pembangunan Kesehatan
Masyarakat Desa (PKMD) kemudian mengembangkan desa PKMD yang
mengidentifikasikan dirinya sebagai bentuk operasional Primary Health Care
(PHC) di Indonesia, dan mendapat dukungan dana dari WHO.
Dengan demikian pada tatanan desa sudah ada Pokbang, Desa PKMD, bahkan
Daerah Kerja Intensif sebagai desa yang dibina oleh Direktorat PKM pada
waktu itu. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap partisipasi aktif
masyarakat dalam setiap program kesehatan sudah sangat mendesak, dan itu
tidak dapat dipenuhi hanya melalui wadah Dit.PKM semata-mata.
Pada reorganisasi di lingkungan Departemen Kesehatan yang terjadi pada
tahun 1985, muncullah wadah organisasi yang khusus menangani masalah
peran serta masyarakat, yaitu Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat
(Bit.BPSM) di lingkungan Dit.Jen Binkesmas, dengan Kepala Direktorat yang
pertama : Dr.Sonya Roesma SKM.
Unit Promosi Kesehatan menjadi Eselon I?
Kiranya perlu pula dimunculkan issu atau wacana tentang perlunya unit
Promosi Kesehatan menjadi eselon I. Mengapa tidak? Dilihat dari berbagai
pertimbangan, kiranya cukup pantas untuk menjadikan Promosi Kesehatan sebagai
eselon I, yang langsung berada di bawah Menteri.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 74
Pertama apabila dilihat dari upaya kesehatan sendiri. Upaya kesehatan terdiri
dari upaya promotive, preventive, curative dan rehabilitative. Atau upaya
peningkiatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Semua sepakat bahwa
keempat upaya tersebut perlu dilakukan secara komprehensive, dan semua juga
sepakat bahwa “Promotive or preventive is better than cure”. Selain itu juga semua
sepakat bahwa upaya promotif lebih “cost efective” dibandingkan dengan upaya
lainnya. Jadi adalah wajar apabila untuk upaya promotif ini diberikan perhatian
saksama dengan pemikiran serta sumber daya yang lebih memadai, dengan
menempatkannya sebagai unit eselon I.
Kemudian apabila dilihat dari tujuan pembangunan kesehatan, fokusnya adalah
pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup
sehat. Dengan kata lain tujuannya berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Dengan
pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat akan menjadi subyek, menjadi pelaku,
yang akan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dengan demikian program
kesehatan akan berjalan secara lebih cepat, karena mendapatkan energi berlimpah
yaitu masyarakat itu sendiri. Ini juga sejalan dengan SKN baru (2004) yang
menetapkan adanya enam sub sistem, salah satunya adalah Sub Sistem Pemberdayaan
Masyarakat, yang merupakan bidang garapan promosi kesehatan. Untuk
memberdayakan masyarakat itu tidak mudah, diperlukan segenap pemikiran dan
sumber daya. Unit yang memikirkan upaya ini, seharusnyalah perlu ditingkatkan
menjadi eselon I, langsung di bawah Menkes. Dalam hal ini sudah ada contoh di
Departemen lain yang menempatkan unit penyuluhan berstatus eselon I yaitu di
Departemen Pertanian, yang bernama Badan Penyuluhan Pertanian
Kemudian apabila urusan Departemen ini kita bandingkan dengan urusan di
dunia usaha, maka bidang promosi ini biasanya menempati posisi yang sangat
penting, disamping bidang produksi dan umum/keuangan. Bahkan seringkali direktur
bidang promosi menerima gaji yang lebih baik daripada direktur lainnya, hanya
sedikit di bawah direktur utama. Bidang promosi di berbagai unit usaha (swasta atau
BUMN) seringkali juga mendapatkan perhatian istimewa, dengan sumber daya yang
istimewa pula.
Demikianlah, promosi kesehatan yang perlu melakukan advokasi, bina suasana
dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan itu memang layak menjadi eselon
I di Departemen Kesehatan. Kata-kata mutiara yang dikutip di awal bab ini telah
mengingatkan bahwa apabila hal-hal yang baik seperti promosi kesehatan ini tidak
terorganisasi secara mantap, akan dikalahkan dan tenggelam oleh hal yang buruk yang
terorganisasi secara baik (misalnya kampanye rokok yang sangat gencar).
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 75
Bab VII
PENDIDIKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI
“Carilah ilmu mulai dari buaian
sampai ke pembaringan”
(Kata orang bijak)
Pendirian FKM-UI
Cerita tentang Pendidikan Kesehatan Masyarakat (PKM) di Perguruan Tinggi
tidak lepas dari cerita tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Fakultas
Kedokteran (FK). Di Perguruan Tinggi, materi Pendidikan Kesehatan (Health
Education, selanjutnya disingkat HE) sudah diberikan kepada mahasiswa Fakultas
Kedokteran (FK) dalam perkuliahan ilmu kesehatan masyarakat sebelum ada Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM). Melihat kenyataan lapangan, dipandang perlu
penambahan ilmu dan pengalaman khusus dalam bidang kesehatan masyarakat,
termasuk ilmu dan pengalaman dalam pendidikan kesehatan masyarakat (health
education).
Pada era 1960-an itu, yang ada baru Fakultas Kedokteran di beberapa kota
besar di Indonesia sedangkan FKM belum ada. Sementara itu Fakultas Kedokteran
hanya menghasilkan tenaga-tenaga ahli atau spesialis bidang Kedokteran Klinik. Pada
masa itu, tenaga-tenaga ahli kesehatan masyarakat pada umumnya lulusan luar negeri
yang jumlahnya sangat sedikit. Dirasakan benar kekurangan jumlah tenaga ahli
kesehatan masyarakat untuk dapat menangani masalah-masalah kesehatan masyarakat
di Indonesia.
Sedangkan dari aspek pembiayaan, pendidikan ke luar negeri dirasakan sebagai beban
sangat berat bagi pemerintah Indonesia.
Dalam kaitan itu Dokter Mochtar, Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
dan Ilmu Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia (FKUI)
mengajukan gagasan mendirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Namun sebelum
gagasannya terwujud beliau gugur dalam kecelakaan pesawat terbang pada tanggal 24
Januari 1961. Pada tahun yang sama penerusnya Dokter Sajono Sumodidjojo,
mengambil langkah untuk mewujudkan gagasan tersebut. Beliau mengajukan usulan
proyek kepada Rektor Universitas Indonesia, Dekan FKUI dan Perwakilan WHO di
Indonesia. Selanjutnya, pada akhir tahun 1964 karena desakan kebutuhan yang besar,
maka Dokter Sajono mengirim surat kepada Rektor Univesitas Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa FKM harus segera didirikan.
Dengan Surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Nomor 26 tahun 1965 tanggal 26 Februari 1965 diputuskan bahwa Fakultas
Kesehatan Masyarakat dibentuk di bawah naungan Universitas Indonesia. Pada
tanggal 13 Maret 1965 Panitia Persiapan Pembentukan FKMUI terbentuk yang
anggotanya terdiri dari wakuil-wakil FKUI, Departemen Kesehatan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Tenaga Kerja. Selanjutnya terbit Surat
Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 153/1965 yang
memperbaiki SK yang terdahulu nomor 26 tahun 1965 yang menetapkan tanggal
berdirinya FKMUI yaitu 1 Juli 1965.
Sedangkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 76
Nomor :5581SEKRET/BUP/65 memutuskan dan menunjuk Dokter Sajono
Sumodidjojo sebagai Dekan, Dokter Drajat D. Prawiranegara sebagai Pembantu
Dekan Bidang Akademis, Dokter I Made Bagiastra sebagai Pembantu Dekan Bidang
administrasi dan Keuangan dan Dokter T. Karimuddin sebagai Pembantu Dekan
Bidang Mahasiswa dan Alumni.
Tujuan pembentukan FKMUI pada saat itu adalah : (1) Menghasilkan tenaga
kesehatan yang terlatih dalam bidang kesehatan masyarakat untuk pelayanan
kesehatan. (2) Menghasilkan tenaga kesehatan yang terlatih dalam bidang kesehatan
masyarakat untuk perguruan tinggi. (3) Memberikan pendidikan keahlian dalam
bidang kesehatan masyarakat bagi lulusan perguruan tinggi seperti dokter, doktergigi,
dokter hewan, apoteker, insinyur, dan memberikan pendidikan lanjutan bagi tenaga
para medis yang telah lulus tingkat akademi, seperti akademi penilik kesehatan,
akdemi gizi dan akademi perawat.
Pada permulaannya, penyelanggaraan FKMUI dilakukan bersama-sama dengan
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan FKUI, karena
FKMUI tidak mempunyai sarana pendidikan yang meliputi gedung, tenaga pengajar
maupun penunjang administrasi. Dalam suasana prihatin karena langkanya dana dan
tenaga, pimpinan Fakultas terus berusaha untuk mengembangkan FKMUI, sehingga
mampu berdiri sebagai Fakultas yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang
dihadapi oleh dunia kesehatan masyarakat khusunya masyarakat Indonesia yang
sedang membangun.
Pendirian FKM UI, sebagai FKM pertama di Indonesia tersebut, mencerminkan
kerjasama antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan secara baik.
Pada waktu FKM UI dibentuk, dekan pertama Prof. Dr. Sajono (alm) adalah Kepala
Dinas Kesehatan Kota (DKK) Jakarta (sekarang DKI). Sedangkan Kepala Bagian PH
FK UI adalah dr. Herman Soesilo (alm). FKMUI belum memiliki gedung sendiri.
Perkuliahan dilaksanakan dalam gedung mikrobiologi kesehatan masyarakat FKUI di
jalan Pegangsaan Barat 16. Dengan ditempatkannya Prof. Dr. Sajono (alm) menjadi
dekan FKMUI yang berada di lingkungan FKUI, beliau sekalian diangkat menjadi
kepala bagian PH FKUI, dan dr. Herman Soesilo (alm) dipindah menggantikan Prof.
Dr. Sajono sebagai kepala DKK Jakarta.
Program Pendidikan di FKM UI
Pada awalnya, program pendidikan FKM UI hanya menerima mahasiswa yang
berasal dari bidang kesehatan, yaitu lulusan tingkat fakultas (terdiri dari sarjana
medik/dokter) dan tingkat akademi (terdiri dari sarjana muda para medik berbagai
bidang kesehatan seperti: penilik kesehatan/sanitasi, gizi, dan keperawatan). Lama
pendidikan bagi kedua kategori mahasiswa tersebut sama yaitu satu tahun dan gelar
yang diberikan kepada lulusan pada waktu itu kurang ada ketegasan. Apakah gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) atau Doktorandus (Drs). Penggunaan gelar Drs
ini tidak disalahkan untuk pendidikan yang sifatnya lebih tinggi dari akademi/sarjanan
muda. Kemudian sekitar tahun 1968 atau 1969 ada perubahan dalam lama program
pendidikan. Yaitu bagi mahasiswa yang sarjana muda/paramedik, yang semula satu
tahun kini menjadi dua tahun. Sedangkan bagi mahasiswa yang berlatar belakang
sarjana/dokter tetap satu tahun dengan gelar SKM.
Para dosen pada waktu itu lengkap dan berkualitas, baik dari segi pendidikan
maupun lapangan kerja. Di antara para dosen itu dapat disebutkan: Prof. Dr. Sajono,
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 77
Prof. Dr. Bagiastra dan dr. Herman Soesilo (ketiganya almarhum dan memperoleh
MPH dalam bidang PH Administration). Kemudian: Prof. Dr. Dradjat Prawiranegara
(alm, MPH Nutrition), Prof. dr. Karimuddin (alm, MPH Environment & Occupational
Health), Prof. dr. Gambiro (alm, MPH MCH), dr. Budiharsana dan Prof. dr. Widodo
Talogo (alm, MPH Epidemiologi), dr. Wiryawan Djojosoegito dan dr. Liem Tjae Lie
(alm, MPH Health Education) dan Prof. dr. Gani KS (alm, MPH Statistik).
Kepemimpinan FKMUI
Untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi Fakultas dan juga untuk
lebih memacu perkembangannya, maka pada tanggal 10 April 1972 Rektor
Universitas Indonesia membentuk apa yang dikenal dengan Staf Inti FKMUI yang
terdiri dari : Iwan Sutjahja, dr.MPH (sebagai ketua), Does Sampoerno, dr.MPH
(Sekretaris); dan empat orang anggota, yaitu : Budi Harsana, dr.MPH, Kusuma Surya
Gani, dr.MPH, Sujana Jatiputra, dr.MPH dan Gambiro Prawirosudirdjo, dr.MPH.
Dengan bantuan berbagai pihak, antara lain Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI (Dirjen Pendidikan Tinggi), rektor UI, Konsorsium Ilmu Kedokteran,
Departemen Kesehatan, Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), USAID, CMB,
University of Hawai, maka pada bulan September 1972 selesailah disusun oleh staf
inti Rencana Lima Tahun Pengembangan FKM UI.
Dalam perkembangan selanjutnya dari staf inti ini, dibentuklah 3 macam
panitia, yaitu sebagai berikut :
1. Panitia Akademik Riset dan pelayanan dengan Does sampoerno, dr.MPH
sebagai Ketua dan PMH Sinaga, dr.MSc sebagai Sekretaris.
2. Panitia Administrasi dan Keuangan dengan Budi Harsana, dr.MPH sebagai
Ketua dan Alex Papilaya, dr.DTPH sebagai Sekretaris.
3. Panitia Kemahasiswaan dan Alumni dengan Gambiro Prawirosudirdjo,
dr,MPH sebagai Sekretaris.
Dengan terpilih dan ditetapkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor. 6345/C/1973 tanggal 14 Februari 1973 dan tersusunnya organisasi yang
dianggap memadai pada waktu itu, maka staf intipun dibubarkan. Selain itu usahausaha
pembangunan gedung FKMUI di Jalan Proklamasi 16 terus dilaksanakan,
sehingga akhirnya pada tanggal 16 Juni 1973 gedung tersebut diresmikan oleh rektor
UI Prof. DR. Ir. Soemantri Brodjonegoro, dan diberi nama Gedung Mochtar, untuk
mengenang jasa-jasa Prof. Mochtar almarhum. Pada perkembangan terakhir, setelah
hampir 15 tahun di Gedung Mochtar yang bersejarah itu, mulai tahun akademik
1987/1988 seluruh kegiatan FKMUI diselenggarakan di kampus Baru UI Depok,
suatu kampus yang selama ini menjadi idaman.
Sejak tanggal 1 Juli 1965 anggota kedekanan FKMUI yang mepiluti Dekan,
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 78
Pembantu Dekan Bidang Akademis, Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan
Keuangan, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswa dan Alumni, adalah
sebagaimana dapat dibaca pada tabel berikut:
Tahun Dekan PD Bid. Akademis PD Bid. Adm & Keu PD Bid. Mahasiswa &
alumni
1965-
1970
Prof. Sajono
Sumodidjojo, dr.MPH
Prof. Drajat D.
Prawiranegara,dr.MPH
Prof. I Made
Bagiastra,dr.MPH.
Prof. T. Karimuddin,
dr.MPH.
1970-
1972
Prof. T. Karimuddin,
dr.MPH.
Widodo Talogo,
dr.MPH.
Gambiro
Prawirosudirdjo,dr.MPH
Herman
Soesilo,dr.MPH.
1973-
1976
Iwan Sutjahja,
dr.MPH.
Does Sampoerno
dr.MPH. Budiharsana, dr.MPH. Gambiro
Prawirosudirdjo,dr.MPH
1976-
1980
H. Fahmi D.
Saifuddin,dr.MPH.
Sujana Jatimutra,
dr.MPH.
Soeratmi Poerbonegoro,
dr.MPH
Alex Papilaya,
dr.DTPH.
1981-
1983
Does Sampoerno,
dr.MPH.
Anhari Achadi,
dr.SKM.
Sri
Anggrarini,drh,SKM.
Suharnyoto
Martomulyono,dr.MSc.
(1983 diganti oleh PMH
Sinaga, dr.MSc.)
1984-
1986
Alex Papilaya, dr.
DTPH.
Sudarto Ronoatmodjo,
Dr.dr. SKM, MSc.
Adik Wibowo,
Dr.dr,MPH. Sudarti, dra,SKM,MA.
1987-
1980,
H. Fahmi D.
Saifuddin,dr.MPH.
Kemal N. Siregar,
SKM,MA.
Izhar M. Fihir,
dr,MOH,MPH.
Ratna D. Hatma, dr,
MPH.
1991-
1994
Kemal N. Siregar,
SKM,MA.
Sudijanto Kamso,
dr,SKM.
Ratna D. Hatma, dr,
MPH.
Zulasmi Mamdy,
dr.MPH.
1995-
1997
Prof. Ascobat Gani,
dr. MPH, DrPH.
H. Adang
Bachtiar,dr,MPh, DSc.
Hj. Mardiati Nadjib,
drg, MSc.
H. Syahrial Srarif,
dr.MPH.
1997-
2000
Prof. Ascobat Gani,
dr. MPH, DrPH.
Prof. Sudarto
Ronoatmodjo,dr,SKM,
MSc.
Agustin
Kusumayati,dr,MSc.
H. Syahrial Srarif,
dr.MPH.
2000-
2004
Prof. Sudarto
Ronoatmodjo,dr,SKM,
MSc.
Nuning M. Kiptiyah,
dr,MPH,DrPH.
Agustin
Kusumayati,dr,MSc.
Sabarinah B. Prasetyo,
dr,MSc.
Sejak April 2004 anggota kedekanan FKMUI berubah, meliputi Dekan, Wakil Dekan
I yang membawahi Bidang Akademik, dan wakil Dekan II yang membawahi bidang
Non Akademik. Anggota kedekanan untuk tahun 2004-2008 adalah : Prof. dr.
Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH (Dekan), Bambang Wispriyono, Drs, Spt, PhD.
(Wakil Dekan I), dan Prastuti Chusnun Soewondo, SE,MPH,Ph.D. (Wakil Dekan II).
Proyek Pengembangan Tenaga HES
Pada sekitar tahun 1971 dengan bantuan WHO dan USAID dibentuk Proyek
Pengembangan Tenaga Ahli Pendidikan Kesehatan Masyarakat, atau Health
Education Manpower Development Project, yang lebih dikenal dengan Proyek HES.
Proyek tersebut selain bermaksud mengadakan tenaga ahli atau spesialis dalam bidang
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 79
pendidikan kesehatan masyarakat, juga dimaksudkan untuk memperkuat FKM UI.
Melalui proyek tersebut direncanakan untuk dihasilkan sebanyak sekitar 60 orang
tenaga ahli HE (HES) yang akan ditempatkan di Pusat dan di daerah. Separuh dari
jumlah HES tersebut akan dididik di berbagai universitas di Amerika, sedangkan
separuhnya lagi akan dididik di dalam negeri, yaitu di FKM UI.
Proyek pengembangan tenaga pendidik kesehatan ini berjalan 5 tahun. Setelah
melakukan berbagai persiapan, a.l. mengirim tenaga dosen ke luar negeri,
mempersiapkan kurikulum dll, maka pada sekitar tahun 1973 FKM UI mulai
menyelenggarakan program pendidikan (tingkat manajerial atau magister) tenaga
HES ini. Latar belakang calon tenaga HES yang diterima harus sudah sarjana, dokter
atau non dokter, meliputi: sarjana pendidikan, ilmu sosial, psikologi, dan
anthropologi.
Program pendidikan yang disiapkan bagi calon HES itu lamanya antara 1,5 – 2
tahun. Bagi sarjana non kesehatan, lama pendidikan dua tahun ditambah setengah
tahun magang di lapangan. Sedangkan bagi sarjana/dokter, lama pendidikan satu
tahun di FKMUI ditambah setengah tahun magang di lapangan. Magang itu dilakukan
bersama dengan mereka yang sarjana non kesehatan. Di lapangan ini mereka
melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kesehatan dalam
program kesehatan di tempat mereka magang.
Program peminatan
Dari pengalaman menyelenggarakan proyek HES ini, dan dengan berlakunya
penstrataan kesarjanaan, lambat laun mahasiswa lulusan akademi berkurang. Mereka
berusaha untuk memperoleh gelar sarjanan S1 lebih dahulu, dan FKM UI juga tidak
menutup pintu untuk mereka yang berlatar belakang S1 non kesehatan.
Kemudian dengan berkembangnya sistem kredit pada sekitar tahun 1976 (pada
waktu kepemimpinan dr. Fahmi Saefuddin – Prof. Dr. Sujana) FKM UI memiliki
bidang peminatan, yaitu: Admin istrasi, Epidemiologi, Kesehatan
Lingkungan/Kesehatan Kerja, Pendidikan Kesehatan (HE), dan Statistik/Demografi.
Untuk HE program peminatan langsung dapat diterapkan dengan dikurangi atau
ditambah pengalaman lapangan sesuai dasar atau latar belakang pendidikan
mahasiswa maupun biaya yang tersedia. Dalam waktu ini mahasiswa lain dari
peminatan HE dapat kesempatan memperoleh materi HE karena
menginginkan/membutuhkannya.
Di samping strata S1 dan S2, juga ada pendidikan non gelar D3 promosi kesehatan
yang telah meluluskan beberapa angkatan. Tetapi sekarang ini berhenti karena
kebijakan UI yang berlaku. Meskipun sebenarnya konon program ini banyak
peminatnya dan lulusannya banyak yang langsung memperoleh pekerjaan.
Muatan Pendidikan Kesehatan (Health Education)
Pada waktu Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) belum ada, pada dasarnya
materi Pendidikan Kesehatan/Health Education (selanjutnya disingkat HE) sudah
diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dalam perkuliahan ilmu
kesehatan masyarakat. Di samping HE yang diberikan dalam kedudukannya sebagai
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 80
salah satu program pokok Kesehatan Masyarakat (Public Health, selanjutnya
disingkat PH) juga diberikan promosi kesehatan (health promotion, selanjutnya
disingkat HP) yang diterima sebagai kegiatan pencegahan tingkat pertama dalam
kedokteran pencegahan (preventive medicine). Pembelajaran ini berjalan dengan
dosen lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Luar Negeri, dosen Fakultas
Kedokteran dan juga pejabat Departemen Kesehatan. Materi diberikan dalam
perkuliahan, pengalaman bekerja di lapangan, serta membaca buku rujukan yang
waktu itu tidak banyak tersedia. Buku pegangan pokok adalah: Public Health
Administration karangan Hanlon dan Preventive Medicine karangan Leavell & Clark.
Dengan muatan PH/HE/HP ini para lulusan FK ditempatkan langsung di daerah
bertugas sebagai dokter di masyarakat atau di kantor Dinas Kesehatan. Mereka yang
berasal dari Departemen P & K kembali ke Fakultas Kedokteran. Mereka itu ada yang
langsung mengajar di klas, dan ada pula yang ditempatkan di institusi pelayanan
kesehatan tempat diselenggarakannya pendidikan mahasiswa FK (seperti Rumah
Sakit dan Puskesmas Umum/Khusus).
Muatan HE dan HP ini dalam perkuliahan Kesehatan Masyarakat S2 di FKM
UI mengalami perubahan dan perkembangan, sbb:
Mahasiswa/Tahun Dokter/Drg Paramedis Sarjana Non
Kesehatan
1965-1972 HE/HP dalam
kesmas/PH (1 tahun)
HE/HP dalam
kesmas (1 thn);
setelah 1970
menjadi 2 tahun
Belum ada
1973-1977
HE/HP dalam
kesmas/PH (1 tahun);
Bagi mahasiswa HES
plus 1/2 tahun praktek
HE di lapangan
HE/HP dalam
kesmas (2 tahun)
Hanya ada HES;
HE dlm kesmas (1
th), kuliah pre klinik
(1/2 th) dan di
lapangan HE (1/2 th)
1977-sekarang
Paket peminatan dgn
kuliah tertentu; HE
harus diikuti semua
mahasiswa (1 tahun)
Tidak ada
mahasiswa lulusan
akademi langsung
masuk S2
Pendidikan 2 tahun
dgn peminatan yang
dipilih
Program Pendidikan S1 Empat Tahun
Pada akhir tahun 1980-an FKM UI mulai menyelenggarakan program
pendidikan S1 kesehatan masyarakat bagi lulusan SMA. Ini sehubungan dengan
kebijakan pemerintah di bidang pendidikan bahwa fakultas adalah institusi pendidikan
dengan keharusan menerima mahasiswa lulusan SMA untuk memperoleh gelar
sarjana (S1) di samping pendidikan pasca sarjana (lanjutan) S2 dan S3. Waktu
pendidikan untuk S1 (SKM) adalah 8 semester atau 4 tahun.
Pada awal dimulainya pendidikan 4 tahun ini mahasiswa dengan dasar akademi
masih ada dan digabung dengan mahasiswa yang 4 tahun pada 2 tahun terakhir.
Lambat laun mahasiswa berlatar belakang pendidikan akademi tidak ada. Lulusan
dengan gelar SKM ini memperoleh muatan HE dan Promkes terliput dalam
perkulihan PH dengan program dasarnya a.l.: Administrasi Kesehatan, Kesehatan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 81
lingkungan dan Kesehatan Kerja, Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP),
Statistik dan kependudukan, gizi dan epidemiologi.
Pengembangan FKM lainnya di Indonesia
Pada sekitar tahun 1994-1995 dengan dukungan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Departemen Kesehatan dan USAID dibentuk Faculties of Public Health
Development Project ( Proyek pengembangan Fakultas Kesehatan Masyarakat di
Indonesia). Proyek ini adalah Proyek Kerjasama selama 5 tahun dengan tujuannya
adalah membentuk 4 (empat) Fakultas Kesehatan Masyarakat Negeri baru di
Indonesia, yaitu di Universitas Sumatera Utara (FKM-USU) di Medan, FKM
Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, FKM Universitas Airlangga Surabaya,
FKM Universitas Hasanuddin Makassar. FKMUI sebagai Fakultas Kesehatan
Masyarakat yang paling tua berfungsi sebagai Pembina. Ketua Project Management
Unit (PMU) dari kegiatan tersebut adalah Prof. dr Does Sampoerno, MPH.
Dengan proyek tersebut untuk mendukung pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) di tiap FKM telah diseleksi sejumlah staf pengajar untuk mengikuti
pendidikan tingkat S2 maupun S3 baik di luar negeri (USA) maupun diberbagai
perguruan tinggi di Indonesia. Selain pengembangan program riset di bidang
kesehatan masyarakat dan dukungan hardware, software, kelengkapan perpustakaan
melalui proyek tersebut juga dikembangkan pendidikan tenaga ahli kesehatan
masyarakat lulusan SMA yang dikenal sebagi program “S1 4 (empat) tahun”. Ini
untuk melengkapi program “S1 2 (dua) tahun” yang peserta programnya adalah
mereka yang tamat pendidikan tingkat akademi.
Dengan demikian Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Indonesia berkembang
bukan hanya tingkat S1, S2, tetapi juga sampai tingkat Doktor (S3). Proyek berakhir
pada tahun 2000/2001. Pada saat tersebut jumlah FKM Negeri di Indonesia sebanyak
5 buah, dan masing-masing telah menerima mahasiswa baru FKM lulusan SMU (yang
dimulai tahun 1996) dan setiap FKM menampung antara 50-80 mahasiswa baru setiap
tahunnya. Di beberapa FKM juga mulai dengan program pendidikan S2 di bidang
Kesehatan Masyarakat. Sementara itu di lingkungan FK Negeri se Indonesia (13
buah) juga terdapat Bagian Kedokteran Pencegahan. Sebagian FK tersebut juga
menyelanggarakan Pendidikan Ahli Kesehatan Masyarakat. Sesudah proyek selesai 5
FKM membentuk Badan kerjasama FKM di Indonesia yang bertujuan untuk saling
memperkuat dan tukar pengalaman demi kemajuan pendidikan Ahli Kesehatan
Masyarakat di Indonesia.
Pendidikan Kesehatan Masyarakat di FKM Pasca 2000
Dengan selesainya proyek Pengembangan FKM di Indonesia, maka ada gejala
liberalisasi pendidikan oleh Mendiknas. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai
pendidikan kesehatan masyarakat ( FKM-FKM) baik swasta maupun negeri. Saat ini
diperkirakan jumlah FKM Negeri mapun swasta di Indonesia ada kurang lebih 40
buah. Di Jakarta saja paling sedikit terdapat 5 FKM negeri maupun swasta. Disatu sisi
hal ini menggembirakan tetapi dilain pihak dengan jumlah yang semakin besar tentu
akan berpengaruh pada kualitas proses belajar mengajar.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 82
Dalam rangka menjaga mutu pendidikantermasuk bidang kesehatan masyarakat
telah dibentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang telah melakukan proses
akreditasi berbagai pendidikan tinggi termasuk bidang kesehatan masyarakat. Selain
itu telah dibentuk juga Konsorsium Ilmu Kesehatan dimana berbagai keahlian
kesehatan, dokter, dokter gigi, perawat dan kesehatan masyarakat juga diwakili.
Melalui konsorsium ini juga dibicarakan dan didiskusikan berbagai aspek pendikan
tinggi kesehatan termasuk di bidang kesehatan masyarakat.
PKM Di Institusi/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Selain di FKM, materi pendidikan kesehatan masyarakat juga merupakan
bagian kurikulum di Insititusi/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Misalnya, di
Akademi Penilik Kesehatan (sekarang: Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik
Kesehatan), Akademi Gizi (sekarang: Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan), dan
Akademi Perawat (sekarang: Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan). Institusi
Pendidikan Tenaga Kesehatan tersebut diselenggarakan baik oleh Pemerintah (Dep.
Kesehatan), Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, maupun oleh swasta.
Di Institusi Pendidikan tersebut materi PKM diberikan secara bervariasi. Ada
yang merupakan mata kuliah tersendiri, ada juga yang terintegrasi dalam mata kuliah
kesehatan masyarakat, atau kesehatan komunitas. Dalam perkembangannya
kemudian, mata kuliah PKM diganti menjadi mata kuliah pemberdayaan masyarakat,
yang isinya selaras dengan substansi promosi kesehatan. Lamanya juga bervariasi
antara 1 sampai 2 semester. Selain itu materi PKM tersebut biasanya juga terintegrasi
dengan materi lain secara komprehensif pada saat kuliah kerja lapangan.
Lulusan Institusi/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan tersebut selain dapat
langsung bekerja, juga dapat melanjutkan pendidikan S1 di FKM ataupun Sekolah
Tinggi Kesehatan lainnya.
Bagaimana di masa datang
Khusus dalam pengembangan mutu tenaga pendidikan kesehatan masyarakat di
Indonesia, kiranya perlu dipersiapkan program pendidikan tenaga promosi kesehatan
ini secara lebih mantap. Perlu dilakukan kerjasama antara pengguna/pengirim tenaga
dengan institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan. Terutama
juga untuk mengantisipasi adanya kebijakan pendidikan yang yang berbasis
kompetensi (competency based curriculum).
Dalam kaitan itu kiranya perlu dimasukkan kembali ke dalam kurikulum
praktek atau pengalaman kerja lapangan. Itu karena kegiatan promosi kesehatan
merupakan kegiatan yang langsung berhadapan dengan sasaran, baik itu konsumen
ataupun provider. Kemampuan untuk mempraktekkan hubungan antar pribadi,
pemasaran, penampilan, ketrampilan non verbal dll kiranya perlu diberikan dalam
kurikulum. Juga hal-hal lain sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang
dihadapi.
Selanjutnya interaksi yang lebih dinamis dan cerdas memang perlu dilakukan
terus menerus antara pihak FKM dengan berbagai pihak, baik Pemerintah, pemerintah
daerah, kalangan swasta, kalangan media, dan juga para alumninya sendiri. Kiranya
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 83
FKM juga perlu membuka pintunya secara lebih lebar lagi untuk dapat menyerap
aspirasi masyarakat. Demikian pula Institusi/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan
(sekarang: Politeknik Kesehatan), juga perlu berinteraksi dengan berbagai pihak dan
membuka pintunya lebih lebar, termasuk untuk menyesuaikan dengan Sistem
Pendidikan Nasional. Secara institusi FKM dan Institusi/Akademi Pendidikan Tenaga
Kesehatan tersebut juga perlu terus belajar untuk dapat terus mengembangkan diri dan
berkreasi. Belajar memang perlu terus menerus dilakukan, sebagaimana kata-kata
bijak yang dikutip di awal bab ini. Juga oleh institusi pendidikan, seperti FKM ini.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 84
Bab VIII
SUMBER DAYA MANUSIA PROMOSI KESEHATAN
(KETENAGAAN PENYULUH KESEHATAN)
“Our greatest weakness lies in living up.
The most certain ways to succeed is
always to try just one more time”.
(Thomas A. Edison)
Tenaga Penyuluh Kesehatan di beberapa masa
Keberadaan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan sangat
ditentukan oleh tenaga pendukungnya. Selama ini sejak dari periode awal hingga kini
pada umumnya tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan adalah
orang-orang yang peduli (concern) pada bidang ini. Tapi karena jumlahnya sangat
terbatas dan berada dalam lingkup struktur yang terbatas serta tidak strategis, maka
gemanya kurang terdengar. Dalam hal ini, pengalaman menunjukkan, bahwa
pengakuan terhadap eksistensi Promosi Kesehatan dan pengembangannya termasuk
ketenagaannya pada saat ini tidaklah diperoleh dengan mudah. Artinya ada suatu
proses panjang yang cukup melelahkan yang harus ditempuh untuk dapat mencapai
situasi seperti sekarang.
Pengadaan tenaga khusus Pendidikan/Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
sebenarnya sudah dirasakan jauh sebelum dibentuknya suatu unit khusus dalam
struktur Departemen Kesehatan. Bahkan pada masa perintisan Pendidikan Kesehatan
Rakyat di era pemerintahan Hindia Belanda sekitar awal abad 20 (1911) di Banyumas
telah didirikan Sekolah Juru Hygiene yang menghasilkan sejumlah Juru Hygiene yang
bekerja melakukan propaganda kepada masyarakat. Para Juru Higiene ini bekerja di
daerah perkebunan yang penduduknya banyak menderita penyakit cacing tambang
dengan menjadi tenaga propaganda yang memperkenalkan cara mencegah dan
memberantas serta mengobati penyakit ini.
Kemudian pada masa awal kemerdekaan, sekitar tahun 1948, kesadaran akan
perlunya pendidikan kesehatan kepada rakyat diwujudkan melalui pendirian Sekolah
Penyuluh Kesehatan di Magelang yang mempunyai daerah percontohan di Magelang
dan Yogyakarta. Tenaga-tenaga ini diadakan secara sporadis di beberapa daerah yang
merupakan perintisan pendidikan kesehatan rakyat. Mereka ditugasi untuk melakukan
penyuluhan di bidang hygiene dan sanitasi untuk mencegah penyakit menular yang
waktu itu menimpa sebagian penduduk terutama di perdesaan. Tenaga-tenaga ini pada
dasarnya adalah tenaga sanitasi yang diberi kemampuan propaganda atau
penyuluhan.Tetapi yang jelas tenaga-tenaga ini belumlah merupakan tenaga
propaganda atau pendidikan kesehatan secara khusus tetapi tenaga sanitasi atau
perawat yang diberi ketrampilan propaganda/pendidikan.
Pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik atau penyuluh kesehatan ini juga
dilakukan pada era KMD/PKR, khususnya di daerah percontohan Lemah Abang,
Bekasi, dalam bimbingan Dr. Sulianti Sarosa. Pada waktu itu dikembangkan “Rural
Health Team” yang terdiri dari beberapa tenaga dari berbagai disiplin yang dengan
cara “learning by doing” dan dengan semangat tim (team spirit) melakukan kegiatan
kesehatan masyarakat desa. Beberapa alumni dapat disebutkan, a.l. Dra. Koesnaniah
Wirja Mihardja, Prof. Dr. Buchari Lapau, Drs. Putu Lawa Udayana, dll. Beberapa
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 85
orang juga dikirim belajar ke luar negeri, seperti ke Beirut. Lebanon, India dan juga
USA.
Pengadaan Tenaga Health Education Specialist
Arti penting pendidikan kesehatan pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 70-
an menuntut dikembangkannya tenaga khusus penyuluhan kesehatan yang disebut
sebagai Health Education Specialist. Sekitar tahun 1968 dalam Rapat Kerja
(Workshop) Nasional a.l. dikemukakann tentang pentingnya pendidikan kesehatan
dan kemudian diputuskan bahwa Pendidikan Kesehatan merupakan suatu usaha utama
dan mutlak untuk merealisasikan puskesmas. Dan dalam kesempatan itu
direkomendasikan a.l. “pengembangan staff yang qualified melalui pendidikan Health
Education Specialist”.
Rekomendasi ini baru dapat diwujudkan pada tahun 1971 dalam bentuk
Pendidikan Tenaga Ahli Pendidikan Kesehatan Masyarakat (Health Education
Specialist). Upaya ini mendapatkan dukungan dana dan konsultan dari WHO dan
USAID dan disebut sebagai Health Education Manpower Development Project.
Tenaga-tenaga ini diharapkan menjadi advocator, motivator dan katalisator bagi
penyusunan kebijakan dan keputusan pembangunan kesehatan masyarakat. Tenagatenaga
ini direkrut dari berbagai disiplin ilmu dan dididik dalam berbagai perguruan
tinggi di luar dan di dalam negeri. Mereka dididik dan dipersiapkan untuk menjadi
tenaga pengelola PKM di tingkat nasional dan provinsi. Sejatinya, tenaga-tenaga ini
dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau fungsi penyuluhan kesehatan pada
institusi kesehatan utamanya penyuluhan kesehatan di pusat dan provinsi maupun
institusi di luar kesehatan.
Ada dua model yang dikembangkan melalui pendidikan tenaga ahli PKM ini
yaitu pendidikan model BOC dan pendidikan model FKM-UI. Pendidikan model
pertama melalui tahapan basic orientation course (BOC) selama 6 bulan di Cilandak
diikuti dengan pengalaman lapangan selama 6-12 bulan di Bandung dan dilanjutkan
dengan pendidikan S2 (Master) di universitas-universitas di Amerika Serikat selama 1
tahun. Model pertama berlangsung selama 2 angkatan mencakup 31 orang.
Pendidikan model kedua melalui pra-SKM selama 6 bulan, diikuti pendidikan SKM
(Master) selama 1 tahun dan diakhiri dengan pengalaman lapangan selama 6 bulan.
Seluruhnya diselenggarakan di FKM-UI. Model kedua juga berlangsung selama 2
angkatan berjumlah 30 orang.
Selama mengikuti kegiatan pengalaman lapangan (work experience program),
peserta (calon HES khususnya angkatan I dan II) ditempatkan di Puskesmas. Mereka
melakukan study untuk mengenali masyarakat dengan menggunakan antropological
approach. Mereka tinggal di desa dan hidup bersama masyarakat desa. Hasil study itu
disampaikan kepada masyarakat desa, lalu diadakan temu atau musyawarah desa
untuk menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun masyarakat
desanya. Model inilah yang kemudian nanti berkembang menjadi apa yang disebut
dengan “Pendekatan Edukatif”.
Peserta juga mengembangkan program pendidikan kesehatan yang melekat
pada masing-masing program kesehatan. Mereka ini mula-mula mengikuti kegiatan
setiap petugas puskesmas (bidan, perawat, sanitarian, petugas UKS, tenaga gizi, juga
dokter), kemudian bersama masing-masing mereka mendiskusikan aspek pendidikan
kesehatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing tenaga kesehatan itu dalam
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 86
program atau kegiatan masing-masing.
Setelah di Puskesmas, peserta (calon HES) itu melakukan hal yang sama di
tingkat kabupaten (bersama staf Dinas Kesehatan Kabupaten) dan juga di tingkat
provinsi (bersma staf Dinas Kesehatan Provinsi). Para peserta bolak-balik antara
lapangan dengan klas. Dalam klas ini mereka memperoleh bimbingan para konsultan
(adviser dari WHO dan USAID) dan supervisor (bapak Putulawa Udayanan dan
Bapak I.B. Mantra).
Tenaga-tenaga ini kemudian setelah lulus (angkatan I sd IV) ditempatkan
sebagian di Direktorat PKM, dan sebagian lainnya di Pusdiklat, Ditjen Binkesmas,
Asuransi Kesehatan dan FKM di beberapa universitas negeri serta di Dinas Kesehatan
Provinsi (Unit PKM). Perkembangan karir mereka bervariasi mulai dari staf sampai
yang menjabat eselon 2 di Pusat PKM dan dari dosen/widyaiswara hingga anggota
Tim Pemberantas Korupsi. Ada juga yang menjabat eselon I di Departemen lain /
Lembaga Non Departemen. Selaras dengan perkembangan pada waktu itu, ada juga
beberapa tenaga lulusan ini yang beralih ke bidang-bidang lain baik yang masih
berkaitan dengan penyuluhan kesehatan maupun yang tidak banyak berkaitan
dengannya. Walaupun demikian kehadiran tenaga-tenaga ini di posisinya masingmasing
cukup mewarnai perkembangan penyuluhan kesehatan secara khusus dan
pembangunan kesehatan pada umumnya.
Tenaga Wakil Koordinator (Wator) PKM
Pada pertengahan tahun 1970-an berhubung dengan dirasakannya kesenjangan
antara tenaga ahli di provinsi dan tenaga PKM di kabupaten/kota, maka diperkenalkan
suatu bentuk pelatihan praktis yang berjangka waktu singkat untuk petugas PKM
lapangan. Pelatihan ini diselenggarakan bersama FKM-UI dengan menggunakan
pendekatan modul. Pelatihan ini berjangka 3 bulan dan mengambil model pendidikan
ahli PKM yang disederhanakan. Yaitu pendidikan teori di kelas selama 2 bulan dan
dilanjutkan dengan pengalaman lapangan (magang) selama 1 bulan. Pelatihan ini
diselenggarakan di Jakarta (Direktorat PKM) dan juga disebar di beberapa provinsi
yang dianggap mampu menyelenggarakan yaitu di Bandung (Jawa Barat), Semarang
(Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur) dan Makassar (Sulawesi Selatan). Dalam
rangka penyetaraan pengetahuan dan ketrampilan didoronglah provinsi-provinsi lain
untuk mengirimkan tenaganya agar dapat dilatih pada lokasi pelatihan yang terdekat
pada mereka. Misalnya NTT dan NTB mengirimkan petugasnya ke Surabaya.
Dengan didukung dana APBN melalui proyek PKM provinsi diperkirakan
hampir seluruh kabupaten/kota dari seluruh provinsi di Indonesia (termasuk prov
Timtim waktu itu) telah mengikuti pelatihan tersebut. Tenaga-tenaga inilah yang
kemudian disebut Wakil Koordinator (Wator) PKM yang ditempatkan kembali di
kabupaten/kota untuk mengembangkan antara lain daerah percontohan
kabupaten/kotanya yang disebut daerah kerja intensif (DKI) PKM disamping tugastugas
PKM yang lain.
Tenaga yang telah dilatih ini kemudian ditempatkan di unit PKM sebagai
koordinator atau wakil koordinator dengan pengutamaan pada tingkat kabupaten
walaupun ada juga yang ditempatkan di provinsi ataupun puskesmas dalam jumlah
terbatas. Tenaga-tenaga inilah, sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki, yang ditugasi
untuk mengembangkan antara lain daerah percontohan PKM yang disebut Daerah
Kerja Intensif (DKI) PKM disamping tugas-tugas lain yang menjadi beban tugasnya.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 87
Pada waktu itu telah dipikirkan juga untuk mengembangkan tenaga PKM di
tingkat Puskesmas yang mendapatkan pelatihan yang mirip dengan pelatihan Wator
dengan masa pelatihan yang lebih singkat lagi. Sayang sekali rencana ini tidak
berjalan mulus terkendala dengan anggaran yang terbatas dan banyaknya jumlah
tenaga yang harus dilatih. Akhirnya rencana tersebut hilang begitu saja yang berakibat
pada belum sempat disiapkan dan diadakannya tenaga operasional di tingkat akar
rumput/puskesmas. Dengan kata lain, upaya penyuluhan kesehatan di tingkat terdepan
belum mendapatkan perhatian dan sentuhan yang memadai dan tentu saja hal ini
mempengaruhi perkembangan PKM dan kesehatan pada umumnya.
Dalam era otonomi daerah di masa kini, pengembangan tenaga operasional
promosi kesehatan perlu dihidupkan kembali dan jika memungkinkan merekrut serta
menyebarkan tenaga jabfung PKM yang rencananya akan ditempatkan pada
puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi semakin mendesak lagi
setelah menyaksikan perkembangan penyakit lama dan baru yang bertubi-tubi
mengancam dan menimpa sebagian atau seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan
Dengan berkembangnya waktu dan keadaan, sekitar akhir tahun 1980-an dan
awal 1990-an lahir suatu konsep pemikiran tentang profesionalisme tenaga birokrasi
pemerintahan melalui jabatan fungsional. Artinya untuk meningkatkan pelayanan
publik, struktur yang ada sekarang sudah tidak memadai lagi dan harus didukung oleh
tenaga fungsional yang bermakna professional yang menguasai ilmu dan teknologi
profesi yang bersangkutan dan terampil melaksanakannya.
Untuk mengembangkan program PKM jelas diperlukan jabatan fungsional
PKM disamping tentunya tenaga jabatan struktural yang sudah ada di berbagai
tingkatan administratif. Pada waktu itu di lingkungan kesehatan sendiri baru dibentuk
beberapa tenaga jabatan fungsional seperti dokter, dokter gigi dan perawat. Lalu
diikuti dengan tenaga professional yang bersifat umum seperti penata komputer,
pustakawan, arsiparis, dll. Sedangkan di lingkungan pertanian misalnya dibentuk
penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, kehutanan dan lain-lain.
Pembentukan jabatan fungsional penyuluh Kesehatan masyarakat sebenarnya
dimulai pada tahun 1989, tetapi baru intensif dilakukan pada tahun 1992. Selanjutnya.
Proses pembahasannya melibatkan berbagai pihak seperti MENPAN, BAKN
(sekarang BKN), Biro kepegawaian Depkes., Pusat PKM, Direktorat BPSM, Unit
PKM Provinsi, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi bahkan sector-sektor lain yang
sudah berpengalaman dalam membentuk dan mengembangkan jabatan fungsional
masing-masing. Kendala utama yang dihadapi hádala pengakuan terhadap penyuluhan
kesehatan sebagai sutau profesi.
Setelah melalui proses panjang dengan kerja keras dan melelahkan serta
mengalami masa-masa yang sulit, akhirnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara (MENPAN) menetapkan terbentuknya Jabatan Fungsional Penyuluh Keshatan
Masyarakat (PKM) pada tahun 2000 melalui Keputusan MENPAN No.
58/M.PAN/VIII/2000 tanggal 14 Agustus 200. Keptusan ini mengacu pada KEPPRES
No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai negeri Sipil. Terbentuknya
jabatn fungsional PKM ini dari awal kurang menjanjikan, karena sudah diberikan
batasan bahwa sepanjang kondisi keuangan negara Belem memungkinkan makan
tunjang jabatan tidak disediakan. Tetapi untunglah angka kreditnya sudah dapat
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 88
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan.
Animo untuk menjadi pejabat fungsional tidak menggebu-gebu, karena kurang
menarik atau menjanjikan walaupun sudah ditawarkan ingá ke daerah-daerah. Namur
demikian masih ada sejumlah PNS kesehatan terutama di beberapa provinsi
mengajukan diri untuk menjadi pejabat fungsional melalui proses inpassing
(pemutihan). Proses ini berlangsung hinggá akhir tahun 2001, dan untuk selanjutnya
diberi kesempatan untuk menjadi pejabat fungsional PKM dengan persayaratan
melalui pengangkatan pertama kali seperti yang berlaku pada jabatan fungsional lain.
Baru pada tahun 2004 dengan Keppres No. 5 tahun 2004 disediakan tunjangan jabatan
fungsional lingkup rumpun kesehatan.
Pada awalnya, tenaga yang terjaring sekitar 200-an orang dan kini berdasarkan
data bulan Februari 2005 telah terdaftar sebanyak kira-kira 856 orang yang terdiri dari
98 tenaga ahli dan 758 tenaga trampil. Penyebarannya kebanyakan tenaga ini berada
paling jauh di tingkat kabupaten atau kota, malahan yang terbanyak berada pada di
pusat dan provinsi. Sedangkan di puskesmas-puskesmas sebagai fron terdepan dari
promosi kesehatan ketersedian tenaga PKM jauh daripada memadai.
Sebagai contoh, di Pusat Promosi Kesehatan diantara 75 pegawai terdapat 37
tenaga jabatan fungsional penyuluh kesehatan dan 5 arsiparis. Jabatan struktural
berjumlah 11 orang, dan staff sebanyak 22 orang. Dari 37 orang ini terdiri dari 19
orang Penyuluh Kesehatan Ahli dan 18 orang Penyuluh Kesehatan Terampil. Masih
ada beberapa orang pejabat fungsional PKM yang berada di Direktorat Kesehatan
Komunitas (5 orang), Direktorat Gizi ( 7 orang), Direktorat Kesehatan Khusus 1
orang, Sekretariat Ditjen Binkesmas 4 orang, dan di UPT Pusat 9 orang.
Beberapa hal tentang Jabatan Fungsional PKM
Namanya memang Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, tetapi dalam
pengertian dapat dimengerti bahwa tenaga tersebut adalah juga tenaga promosi
kesehatan. Dalam bab tentang Pengertian umum disebutkan bahwa Jabatan fungsional
ádalah jabatan profesional sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit tertentu.
Sedangkan Penyuluh Keshatan Masyarakat ádalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tangungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan penyuluhan keshatan masyarakat/promosi kesehatan secara profesional.
Kegiatan yang diemban oleh pejabat fungsional ini ádalah: Promosi
Kesehatan/Penyuluhan Kesehatan Masyarakat yang bermakna sebagai proses
pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat agar mereka mampu memelihara
dan meningkatkan kesehatannya.
Persyaratan menjadi Penyuluh Kesehatan Masyarakat tentu yang bersangkutan
sudah diangkat sebagai PNS, telah melaksanakan tugas PKM/PROMKES sekurangkurangnya
2 tahun dan DP3 ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dalam 2 tahun
terkahir bernilai baik. Pada awalnya tenaga fungsionalo PKM ini diangkat melalui
Inpassing yang berakhir pada Bulan Desember 2001, dan selanjutnya untuk
pengangkatan pertama kali adalah, PKM Terampil : Berijazah D III kesehatan señalan
dengan kebutuhan di daerah, maka minimal pendidikan tersebut akan direvisi menjadi
DI kesehatan. PKM Ahli : minimal berijazah D IV dan menduduki pangkat Penata
Muda ( III a ). Jenjang kepangkatan dari PKM Terampil dari golongan II/b hingga III
d, sedangkan PKM Ahli dari golongan III a hingga IV c.
Tugas pokok jafung PKM adalah : Penyuluh Kesehatan adalah melaksanakan:
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 89
a). Advokasi, Bina Suasana, dan pemberdayaan masyarakat; b) melakukan
penyebarluasan infromasi; c) membuat rancangan media; d) melakukan
penlitian/pengkajian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan; e)
merencanakan intervenís dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang
mendukung kesehatan. Yang membedakan antara kedua jenis tenaga ini adalah : tugas
dan kompetensi, kualifikasi pendidikan serta pangkat awal. Tugas PKMterampil
meliputi kegiatan teknis operacional yang bersifat keterampilan,s edangkan PKM Ahli
meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni
untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran secara sistematis.
Selanjutnya disebutkan bahwa Angka kredit : adalah statu angka yang diberikan
berdasarkan penilaian atas prestasi yang sudah dicapai seorang penyuluh kesehatan
masyarakat dalam mengerjakan kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat
pengangkatan dan kenaikan pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Sedangkan
mengenai Tim Penilai/Instansi yang berwenang dapat dibedakan sebagai berikut : Tim
Penilai tingkat pusat dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dan pada tingkat
Direktorat/Unit oleh Kepala Pusat Promosi Kesehatan, sedangkan tingkat Provinsi
oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/kota oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Lingkup/ruang tugas dari jabatan ini meliputi tingkat pusat dan daerah sebagai
berikut :
• Pusat: Pusat Promosi Kesehatan dan Unit lain di dalam dan di luar Depkes.
• Daerah Provinsi : Unit yang mengurusi PROMKES/PKM/PSM dan unit lain
di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi.
• Daerah Kabupaten/Kota : unit yang mengurusi PROMKES/PKM/PSM dan
unit lainnya.
• Rumah Sakit Umum : Unit PROMKES/PKM dan unit lainnya.
• Puskesmas : yang melaksanakan Promkes/PKM/PSM/Pemberdayaan
masyarakat.
• Unit lain : Balai Kesehatan, Balai Diklat Kesehatan dll.
• Masyarakat : Bantuan untuk swasta dan LSM.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 90
Organisasi Profesi PPKMI
Di satu pihak dengan semakin berkembangnya program PKM/Promosi
Kesehatan dengan organisasi formal pengelola di belakangnya dan di lain pihak
meningkatnya kesadaran dan kecerdasan masyarakat di bidang kesehatan
mempersyaratkan bahwa tenaga PKM/Promosi kesehatan haruslah profesional dan
dapat diandalkan. Untuk itu diperlukan faktor pendukung seperti organisasi profesi
yang mampu menghimpun dan membina anggotanya sehingga memiliki keahlian dan
ketrampilan yang mumpuni dan sekaligus dapat mengangkat citra PKM/Promosi
kesehatan didalam lingkungan kesehatan maupun masyarakat pada umumnya.
Menyadari akan hal ini, maka pada tahun 1988 sekelompok ahli dan peminat
pendidikan dan promosi kesehatan masyarakat mendirikan suatu organisasi profesi
bernama Perkumpulan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI) yang
kemudian disempurnakan menjadi Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan
Masyarakat Indonesia (Perkumpulan PPKMI). Organisasi ini disahkan melalui Akte
Notaris Eko Hari Poernomo,SH no. 3 tgl 1 Agustuis 2003. Pada hakekatnya
organisasi ini tidaklah sepenuhnya mandiri tapi bernaung dibawah organisasi Ikatan
Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).
Hubungan ini menggambarkan eratnya hubungan antara promosi kesehatan
dengan kesehatan masyarakat pada umumnya. Dengan terbentuknya organisasi ini,
dirumuskan pula visi, misi, tujuan, strategi dan program-program pokok PPKMI. Visi
PPKMI adalah : Perilaku hidup sehat bagi masyarakat Indonesia guna terciptanya
kualitas sumber daya manusia Indonesia yang optimal. Misinya adalah :
Meningkatkan kemampuan profesional di bidang promosi dan pendidikan kesehatan
masyarakat agar berperan optimal dalam pembangunan kesehatan.
Sedangkan Tujuan PPKMI adalah : 1). Berperan aktif dalam pembangunan
kesehatan dengan menerapkan promosi dan pendidikan kesehatan masyarakat; 2).
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang promosi dan
pendidikan kesehatan masyarakat melalui seminar, simposium, sarasehan, penelitian
dan pelatihan; 3). Meningkatkan kemampuan organisasi dan kesejahteraan
anggotanya; 4). Mengatur standardisasi dan akreditasi profesi; 5). Memberikan umpan
balik/masukan pada kebijakan.
Adapun Strategi yang ditetapkan adalah : 1) Advokasi di bidang kesehatan
dengan menempatkan bidang kesehatan sebagai agenda pokok dalam kebijakan yang
berpengaruh pada masyarakat luas; 2) Meningkatkan dukungan sosial dengan
menekankan pada terciptanya lingkungan yang mendukung serta kemitraan dan
jaringan kerja yang dapat memberikan dukungan untuk terciptanya perilaku hidup
sehat. 3) Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bekal pada setiap individu,
keluarga dan kelompok yang ada di masyarakat akan pengetahuan dan kemampuan
untuk membuat keputusan yang tepat dalam pemecahan masalah kesehatan
perorangan maupun kesehatan masyarakat umum.
Selanjutnya juga dirumuskan Program Pokok: 1) Mengembangkan bidang
penelitian dan pengembangan program promosi kesehatan; 2) Mengembangkan
program peningkatan kualitas SDM sehingga mampu berperan dalam upaya promosi
kesehatan secara optimal; 3) Melakukan kemitraan dengan berbagai pihak terkait
dalam mendukung upaya promosi kesehatan berdasarkan prinsip kesetaraan,
keterbukaan, dan saling menguntungkan.
Selama ini organisasi tersebut telah terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain:
1) Kegiatan Penelitian berupa pengembangan dan penyempurnaan indikator perilaku
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 91
hidup bersih dan sehat tahun 2001-2002 dalam kerjasama dengan Pusat Promosi
Kesehatan, Litbangkes Depkes dan BPS; 2) Kegiatan Pelatihan dalam bentuk
pelatihan tenaga PKM trampil dan ahli di tingkat pusat dan provinsi tahun 2002, 2003
bekerjasama dengan Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan
Diklatkes Depkes. 3) Pengembangan Organisasi menyangkut penyusunan etika
profesi promosi, penyuluh dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia dan terlibat
dalam penyelenggaraan Konferensi Nasional Promosi Kesehatan; 4) Menyiapkan
tenaga konsultan.
Dalam hal konferensi nasional itu PPKMI bekerjasama dengan Pusat Promosi
Kesehatan Depkes telah tiga kali menyelenggarakan konferensi nasional promosi
kesehatan. Pertama di Hotel Horizon, Ancol, pada tahun 1997, bersamaan dengan
Konferensi Internasional Promosi Kesehatan ke-4. Kedua di hotel Bidakara, Jakarta
pada tahun 2001 dan ketiga di Yogyakarta pada tahun 2004.
Pengurus Perkumpulan PPKMI periode 2002-2005 (sekarang) dipimpin oleh dr.
Zulasmi Mamdi, MPH selaku Ketua Umum. Sedangkan Ketua Umum pada Pengurus
yang pertama adalah dr. I.B.Mantra, MPH, MSc (alm). Keanggotaannya terbuka pada
mereka yang terkait dengan promosi kesehatan/pendidikan kesehatan termasuk yang
berminat.
International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)
Organisasi internasional yang menangani pendidikan dan promosi kesehatan
disebut International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) yang
pengurusnya berkedudukan di Paris. Organisasi ini telah menyelenggarakan 18 kali
konferensi internasional. Empat kali yang terakhir yaitu yang ke XV di Ciba, Jepang
tahun 1995, ke XVI di Puerto Rico, AS tahun 1998, ke XVII di Paris, Prancis tahun
2001, dan terakhir ke XVIII di Melbourne, Australia tahun 2004. Rencananya
konferensi yang ke XIX akan diselenggarakan di Canada pada tahun 2007. Peserta
konferensi adalah individu yang berminat dan melamar kepada panitia karena
konferensi ini bersifat keilmuan. Peserta Indonesia biasanya menghadiri konferensikonferensi
ini kecuali di Puerto Rico tahun 1998 karena situasi negara yang tidak
kondusif.
Dalam pertemuan internasional itu dibahas berbagai pengembangan dan
keberhasilan kegiatan promosi kesehatan di seluruh bagian dunia, baik di negera maju
maupun negara yang sedang berkembang. Disampaikan berbagai studi kasus, serta
disampaikan pula hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan promosi kesehatan.
IUHPE ini mempunyai terbitan berupa jurnal tiga bulanan yang menggunakan
tiga bahasa (Inggeris, Perancis dan Spanyol), bernama: Promotion & Education. Pada
konferensi di Melbourne yang diselenggarakan pada tahun 2004 telah dipercaya untuk
memimpin IUHPE selama tiga tahun ke depan adalah : Maurice B. Mitterlmark dari
Norwegia. Alamat IUHPE adalah : IUHPE/UIPES – 42, boulevard de la Liberation
93203 Saint-Denis Cedex – France. Telepon: 33 (0)1 48 1371 20; Fax: 33 (0)1 48 09
17 67. Email: jcadinu@iuhpe.org. Sayang sekali sejak dulu Indonesia kurang
mengambil bagian aktif dan kurang tampil dalam IUHPE ini.
Bagaimana ke depan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 92
Demikianlah sebenarnya masalah SDM ini masalah kunci. Seharusnyalah kita
mempersiapkan SDM Promosi Kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita semua
perlu melakukan introspeksi: Apakah kita ini telah memberikan kontribusi bagi
pembangunan khususnya bidang kesehatan? Kalau ada, seberapa jauhkah kontribusi
itu?
Untuk menghadapi masa depan, tidak ada lain kecuali kita harus meningkatkan
kuantitas dan terutama kualitas SDM Promosi kesehatan ini secara terus menerus,
bersinambungan dan berkelanjutan. SDM Promosi Kesehatan hendaknya mempunyai
kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual. SDM yang mempunyai
kepekaan tinggi (dimensi sosial), yang mau bekerja keras (dimensi fisik), secara
cerdas (dimensi intelektual) dan ihlas (dimensi spiritual).
SDM tersebut selanjutnya diharapkan mampu melakukan berbagai peran.
1. Peran sebagai pendidik (educator) yang dengan sabar melalukan upaya
perubahan perilaku, melalui upaya pendekatan educatif, community
development, community organization, dll. Peran ini sering dilakukan secara
“tut wuri handayani” atau dengan melakukan pendorongan dari belakang.
2. Peran sebagai “penjaja” (social marketer), yang harus dengan penuh percaya
diri dan ulet mengajak masyarakat untuk menerima dan pempraktekkan pesanpesan
sehat yang dijajakannya. Peran ini harus dilakukan secara lantang
melalui berbagai media, dan agar lebih efektif harus disertai contoh atau
ketauladanan dari sipenjaja sendiri. Dengan sendirinya ia memerankan diri di
depan sebagai contoh, atau “ing ngarsa sung tulodo”.
3. Peran sebagai pendamping, penasehat, atau “advocat”, yang harus dengan
sabar dan cerdas mendampingi, membujuk, memantau atau “mengawal” para
pembuat kebijakan agar keputusan yang dibuatnya selalu berdampak positif
terhadap kesehatan. Peran ini agar efektif harus dilakukan dengan
menempatkan diri kita “setara” (dalam arti keluasan wawasan, “respect” di
masyarakat, dll) dengan para pembuat kebijakan tersebut. Dengan perkataan
lain, harus dapat memerankan diri dalam koridor: “ing madya mangun karsa”.
Dari semuanya itu, kata kuncinya adalah semangat dan tekad pantang
menyerah. Kita perlu belajar dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Alfa Edison,
sebagaimana dikutip pada awal bab ini.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 93
Bab IX
PRO AKSI MASA DEPAN
(Kurun Waktu 2005 – Y.a.d.)
“Apabila hari ini lebih baik daripada kemarin kita beruntung,
apabila sama kita rugi, dan
apabila lebih jelek kita hancur
(Kata orang bijak)
Dalam menghadapi masa depan perlu melakukan analisis situasi dan
kecenderungan serta mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang
ada dan yang potensiil akan ada. Berbekal pengalaman yang cukup panjang dari
perjalanan promosi kesehatan dari masa para kemerdekaan sampai sekarang, banyak
yang dapat dikemukakan tentang hal-hal tersebut. Selanjutnya kekuatan yang ada
perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan, kelemahan perlu dikenali dan diperbaiki,
peluang perlu dimanfaatkan, sedangkan tantangan harus dihadapi dengan sabar dan
dengan semangat pantang menyerah.
Selanjutnya berdasarkan itu semua kita memantapkan langkah untuk menjalani
masa depan. Hal-hal tersebut telah diuraikan dengan jelas dalam Kebijakan Nasional
Promosi Kesehatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI
No. 1193 Tahun 2004. Dalam bab ini, sebagian dari uraian tersebut akan dikutip di
sini dengan penambahan dan pengurangan di sana sini.
Konsep Yang Mantap
Sesuai the Bangkok Charter, Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan
manusia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya termasuk faktor-faktor
yang mempengaruhinya, sehingga dapat memperbaiki derajat kesehatannya.
Berdasarkan pengertian tersebut, Promosi kesehatan merupakan konsep sehat yang
positif dan inklusif yang menekankan pada kualitas hidup, mental dan spiritual yang
sebaik-baiknya. Promosi kesehatan, karenanya merupakan konsep yang efektif untuk
meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
Sehubungan dengan itu Promosi Kesehatan merupakan solusi yang sangat tepat
terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan kesehatan sekarang dan yang
akan datang. Salah satu hak asasi setiap manusia adalah untuk memperoleh kualitas
kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai prasyarat utama untuk memperoleh
kualitas sumber daya manusia yang sebaik-baiknya. Sedangkan pada hakekatnya
pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya
Manusia) itu disamping mendaya gunakan SDA (Sumber Daya Alam) untuk sebesarbesar
manfaat bagi manusia secara berkeadaban, yaitu dengan melestarikan dan tidak
merusaknya.
Konsep Promosi Kesehatan tersebut telah teruji dan dapat menggerakkan peran
aktif masyarakat dalam upaya mereka mememelihara dan meningkatkan kesehatannya
sendiri dan lingkungannya. Promosi Kesehatan dengan berbagai model
pelaksanaannya telah menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek tetapi subyek,
bukan sasaran tetapi pelaku, dan bukan pasif menunggu tetapi aktif berperan dalam
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 94
upaya dan pembangunan kesehatan bagi diri, masyarakat dan lingkungannya.
Konsep Promosi Kesehatan tersebut juga terbukti sesuai bukan hanya untuk
masyarakat di negara yang telah berkembang, tetapi juga di negara yang sedang
berkembang. Ia juga dapat dilakukan baik di masyarakat perkotaan maupun di
perdesaan, bagi masyarakat yang tergolong kaya, juga bagi masyarakat yang
tergolong miskin. Demikian pula Promosi Kesehatan juga perlu dilakukan oleh
mereka yang merasa sehat, agak sehat, atau yang merasa sakit. Karena semua saja,
perlu memelihara dan/atau meningkatkan derajat kesehatannya dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hidup secara produktif dan
berkualitas.
Konsep Promosi Kesehatan akan semakin mantap dengan adanya dukungan
WHO dan dunia internasional, apalagi dengan selalu diselenggarakannya konferensi
dunia (direncanakan setiap tiga tahun). Demikian pula dengan adanya dukungan
organisasi profesi internasional yang juga menyelenggarakan konferensi internasional
secara tiga tahunan. Dalam konferensi internasional tersebut konsep beserta
aplikasinya di lapangan serta kendala-kendalanya selalu dibahas dan dipertajam.
Belum lagi WHO juga sering mengadakan pertemuan konsultasi untuk membahas
penyelenggaraan promosi kesehatan di berbagai negara.
Dengan konsep yang mantap dan terus menerus dipertajam ini, Promosi
Kesehatan diharapkan dapat melangkah ke masa depan dengan mantap. Namun
demikian konsep tersebut perlu terus menerus direview dan disesuaikan dengan
keadaan serta perkembangan di masa depan.
Visi, Misi Dan Strategi Yang Jelas
Promosi Kesehatan di Indonesia telah mempunyai visi, misi dan strategi yang
jelas, sebagaimana tertuang dalam SK Menkes RI No. 1193/2004 tentang Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan. Visi, misi dan strategi tersebut sejalan dan bersama
program kesehatan lainnya mengisi pembangunan kesehatan dalam kerangka
Paradigma Sehat menuju Visi Indonesia Sehat.
Visi Promosi Kesehatan adalah: “PHBS 2010”, yang mengindikasikan tentang
terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang berbudaya sehat. Visi tersebut adalah
benar-benar visioner, menunjukkan arah, harapan yang berbau impian, tetapi
bukannya tidak mungkin untuk dicapai. Visi tersebut juga menunjukkan dinamika
atau gerak maju dari suasana lama (yang ingin diperbaiki) ke suasana baru (yang
ingin dicapai). Visi tersebut juga menunjukkan bahwa bidang garapan Promosi
kesehatan adalah aspek budaya (kultur), yang menjanjikan perubahan dari dalam diri
manusia dalam interaksinya dengan lingkungannya dan karenanya bersifat lebih
lestari.
Misi Promosi Kesehatan yang ditetapkan adalah: (1) Memberdayakan individu,
keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat; (2) Membina suasana atau lingkungan
yang kondusif bagi terciptanya phbs di masyarakat; (3) Melakukan advokasi kepada
para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Misi tersebut telah menjelaskan
tentang apa yang harus dan perlu dilakukan oleh Promosi Kesehatan dalam mencapai
visinya. Misi tersebut juga menjelaskan fokus upaya dan kegiatan yang perlu
dilakukan. Dari misi tersebut jelas bahwa berbagai kegiatan harus dilakukan
serempak.
Selanjutnya strategi Promosi Kesehatan yang selama ini dikenal adalah ABG,
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 95
yaitu: Advokasi, Bina Suasana dan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga
strategi tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana cara menjalankan misi dalam
rangka mencapai visi. Strategi tersebut juga menunjukkan ketiga strata masyarakat
yang perlu digarap. Strata primer adalah masyarakat langsung perlu digerakkan peran
aktifnya melalui upaya gerakan atau pemberdayaan masyarakat (community
development, PKMD, Posyandu, Poskestren, Pos UKS, dll). Strata sekunder adalah
para pembuat opini di masyarakat, perlu dibina atau diajak bersama untuk
menumbuhkan norma perilaku atau budaya baru agar diteladani masyarakat. Ini
dilakukan melalui media massa, media tradisonal, adat, atau media apa saja sesuai
dengan keadaan, masalah dan potensi setempat. Sedangkan strata tertier adalah para
pembuat keputusan dan penentu kebijakan, yang perlu dilakukan advokasi, melalui
berbagai cara pendekatan sesuai keadaan, masalah dan potensi yang ada. Ini
dilakukan agar kebijakan yang dibuat berwawasan sehat, yang memberikan dampak
positif bagi kesehatan.
Dengan visi, misi dan strategi seperti ini, Promosi Kesehatan juga jelas akan
melangkah dengan mantapnya di masa depan. Namun sebagaimana konsep Promosi
kesehatan yang disebutkan di muka, visi, misi dan strategi tersebut juga harus dapat
dioperasionalkan secara lebih membumi di lapangan, sesuai keadaan, masalah dan
potensi setempat.
Ujung Tombak Pembangunan Kesehatan Dan Pilar Indonesia Sehat
Tujuan program Promosi Kesehatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Tujuan ini sangat mendukung bahkan
mempunyai kemiripan dengan rumusan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana
yang dirumuskan dalam UU Kesehatan, baik UU Kesehatan Tahun 1960, UU
Kesehatan Tahun 1992, maupun Tujuan dalam SKN Baru, yang direncanakan sebagai
naskah akademis Rancangan UU Kesehatan yang akan datang. Ini menunjukkan
bahwa Promosi Kesehatan pada hakekatnya merupakan ujung tombak pembangunan
kesehatan. Dapat dikatakan bahwa semua upaya dan program kesehatan, sebenarnya
perlu diawali dengan upaya atau program kesehatan. Dengan perkataan lain, promosi
kesehatan menyiapkan masyarakat agar menjadi lebih sadar, paham, dan siap untuk
berbuat. Setelah itu diikuti atau dibarengi dengan program-program kesehatan yang
memberikan layanan teknis kesehatan. Maka pantaslah apabila Promosi Kesehatan
dinyatakan sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan.
Selanjutnya Promosi Kesehatan yang mempunyai bidang garapan perilaku
hidup sehat adalah satu dari tiga pilar Indonesia Sehat. Pilar lainnya adalah:
Lingkungan Sehat dan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Sebagai
salah satu pilar Indonesia Sehat, Promosi Kesehatan jelas mempunyai peran yang
sangat menentukan dalam pencapaian visi Indonesia Sehat. Hal ini juga diperkokoh
dengan ditetapkannya Promosi Kesehatan sebagai salah satu program unggulan.
Sedangkan di dalam PROPENAS dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(2004-2009) serta dalam RENSTRA Departemen Kesehatan (2005-2009) Promosi
Kesehatan menempati prioritas dalam urutan pertama. Hal ini juga tercermin dalam
alokasi anggaran yang meningkat cukup tajam mulai tahun 2005.
Perlu disebutkan pula bahwa Upaya pemberdayaan masyarakat yang
merupakan bidang garapan Promosi Kesehatan ditetapkan seagai salah satu sub sistem
dalam Sistem Kesehatan Nasional yang baru. Promosi kesehatan (penyuluhan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 96
kesehatan) juga ditetapkan dalam Stándar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesehatan untuk kabupaten/kota; Promosi Kesehatan juga ditetapkan sebagai
pelayanan wajib Puskesmas. Selain itu juga telah ditetapkan jabatan fungsional
Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan tunjuangan jabatannyapun telah diberikan. Ini
semua menunjukkan bahwa peran Promoisi Kesehatan dalam pembangunan kesehatan
pada masa yang akan datang tetap penting dan karenanya memerlukan perhatian lebih
saksama. Namun dalam operasionalnya di lapangan, diperlukan kepekaan yang tinggi
dari segenap petugasnya serta diperlukan kreatifitas dalam menerjemahkannya sesuai
keadaan, masalah dan potensi setempat.
Metode Dan Tehnik Yang Handal
Melalui pengalaman yang cukup panjang, dan dengan dukungan jaringan
kemitraan yang cukup kuat dari dunia internasional, Promosi Kesehatan mempunyai
berbagai metode dan tehnik yang cukup handal dalam pemberdayaan masyarakat. Itu
semua telah dituangkan dalam berbagai panduan atau pedoman tertulis, seperti:
Panduan Daerah Kerja Intensif PKM, Pendekatan Edukatif, KIE, Panduan PKMD,
Penyelenggaraan Posyandu, ARRIF, PHBS, Panduan Advokasi, Panduan Kampanye
atau sosialisasi program kesehatan (dalam Bina Susana), dll.
Dalam kaitan itu juga telah diselenggarakan pelatihan dan atau sosialisasi
panduan atau pedoman tersebut bagi para pejabat dan pelaksana di daerah. Demikian
pula telah dikembangkan daerah-daerah percontohan atau uji coba di beberapa daerah.
Selain itu juga telah dikembangkan proto type media, misalnya untuk : Kesehatan
Keluarga dan Gizi, Garam Yodium, Kawasan Tanpa Rokok, HIV/AIDS, dll. Selain
itu, bekerjasama dengan Badan Litbang Depkes dan BPS juga telah dikembangkan
sistem surveilans perilaku beresiko terpadu dan sistem informasi PHBS. Dalam kaitan
itu telah dilakukan pemetaan PHBS di berbagai daerah.
Selanjutnya dalam berbagai konferensi internasional/dunia tentang promosi
kesehatan, metode dann tehnik promosi kesehatan tersebut juga selalu memperoleh
perhatian. Demikian pula pada pertemuan-pertemuan nasional selalu membahas
inovasi atau setidaknya improvisasi metode dan tehnik yang dilakukan oleh berbagai
daerah, program atau LSM. Tanpa mengurangi apresiasi terhadap metode dan tehnik
yang telah ada dan yang dikembangkan selama ini, perlu pula terus menerus
dikembangkan metode dan tehnik yang lebih sesuai untuk masa yang akan datang.
Namun demikian, apabila diperlukan dapat pula menghidupkan, memberi “ruh” atau
semangat baru (revitalisasi) metode dan tehnik yang telah ada, misalnya : revitalisasi
PKMD, dsb.
Kemitraan Dan Jaringan Yang Luas
Promosi Kesehatan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam
model jaringan kemitraan. Kerjasama dengan model Jaringan dan/atau Kemitraan ini
membuat kerjasama menjadi lebih hidup dan dinamis. Dalam jaringan dan/atau
kemitraan ini tidak perlu ada organisasi yang kaku dan mekanisme kerja yang baku.
Yang penting jaringan dan /atau kemitraan ini dikembankan atas dasar kesetaraan
(equity), keterbukaan (transparancy) dan saling memberi manfaat (mutual benefit).
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 97
Pada saat ini Promosi Kesehatan mempunyai jaringan kemitraan cukup luas.
Kemitraan dengan berbagai program kesehatan, adalah kerjasama dalam
menggarap pesan-pesan kesehatan. Setiap program kesehatan pasti memerlukan
dukungan aspek perilaku yang merupakan sisi lain dari tehnis program (the other side
of the coin). Kemitraan seperti ini pada masa yang akan datang tentu akan perlu terus
menerus dilakukan, karena program kesehatan tanpa promosi kesehatan akan buta,
sebaliknya promosi kesehatan tanpa program kesehatan akan lumpuh.
Kemitraan dengan lintas sektor, adalah kerjasama dengan sektor di luar
kesehatan. Kerjasama tersebut terutama untuk saling memberi dukungan dalam
membuat kebijakan yang sehat serta mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.
Kemitraan ini pada masa yang akan datang akan dan perlu terus menerus
dikembangkan karena masalah kesehatan tidak dapat dipisahkan dari masalah lain di
luar bidang kesehatan. Masalah-masalah tersebut akan saling mempengaruhi, dan
karenanya perlu saling memberi dukungan.
Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan
Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah kerjasama dalam memberdayakan masyarakat
di bidang kesehatan. Di sini dapat saling bertukar informasi dan saling belajar tentang
berbagai hal. Fokusnya adalah agar masyarakat dapat lebih berdaya dalam mengatasi,
melindungi dan meningkatkan kesehatan diri dan lingkungannya. Dalam kaitan itu
masyarakat juga diharapkan berdaya atau mampu memberikan masukan serta
mengawasi upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah. Baik melalui “koalisi”, “wali
amanah” ataupun “dewan penyantun” yang dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten
atau kecamatan.
Kemitraan dengan pihak swasta dilakukan untuk menjalin kerjasama yang
saling menguntungkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama di
bidang kesehatan. Kerjasama tersebut juga termasuk dalam menghimpun sumber daya
yang diperlukan untuk mendukung upaya kesehatan dalam rangka pengembangan
SDM secara keseluruhan. Kemitraan ini jelas perlu dikembangkan lebih lanjut, karena
pihak swasta pada umumnya juga memerlukan manusia yang sehat agar dapat
menggunakan produk dan jasanya.
Kemitraan-kemitraan tersebut agar lebih berhasil guna dan berdaya guna
diwadahi dalam suatu jaringan, yang memungkinkan pihak-pihak yang bermitra dapat
berinteraksi secara lebih leluasa kapan dan di mana saja memerlukannya.
Selain jaringan kemitraan di tingkat nasional, juga ada kemitraan antara Pusat
dan Daerah, yang juga dikembangkan atas dasar kesetaraan, keterbukaan dan saling
menguntungkan, sesuai dengan era desentralisasi sekarang ini. Selain itu juga ada
jaringan kemitraan regional dan global, seperti dengan sesama negara ASEAN,
dengan negara-negara anggota Mega Country Network, dengan organisasi profesi
internasional, dll. Jaringan kemitraan ini juga terus menerus perlu dikembankan,
mengingat batas-batas antar negara kini sudah menjadi semakin tipis dan longgar.
SDM Promosi Kesehatan
Pada saat ini ada kurang lebih 1.000 orang bekerja sebagai pengelola promosi
kesehatan di pusat dan daerah, walaupun sebagian masih merupakan tenaga rangkap.
Kualitas SDM pengelola promosi kesehatan juga telah ditingkatkan dan telah
ditetapkan adanya jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM).
Tunjangan jabatan fungsional juga telah keluar sejak akhir tahun 2004.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 98
Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga juga selalu
diselenggarakan setiap tahun. Pada tahun 2002 terdapat 50 orang lebih tenaga
pengelola promosi kesehatan pusat dan daerah yang mengikuti pendidikan formal,
baik pendidikan Diploma, Sarjana maupun Pasca Sarjana. Sedangkan 600 orang lebih
mengikuti pelatihan, baik pelatihan promosi kesehatan maupun tehnis kesehatan.
Dengan adanya otonomi daerah, kebijakan penempatan tenaga sangat
tergantung pada daerah masing-masing. Dalam kaitan itu banyak tenaga promosi
kesehatan atau yang dipersiapkan menjadi tenaga promosi kesehatan dimutasi ke
tempat lain, dan sebagai gantinya pos tersebut diisi oleh tenaga baru yang belum
memahami tugas promosi kesehatan. Selain itu pada era 1970 an dahulu di Dinas
Kesehatan Kabupaten ada Wakil koordinator PKM (koordinatornya adalah Kepala
Dinas), yang mengkoordinasikan seksi-seksi tehnis di bidang penyuluhan kesehatan.
Tenaga tersebut kiranya perlu dihidupkan lagi. Selanjutnya pada saat ini tugas
penyuluhan/promosi kesehatan di Puskesmas sebagian besar dirangkap oleh tenaga
sanitarian, perawat, atau tenaga lainnya.
Di masyarakat memang ada tenaga kader, yang banyak membantu kegiatan
promosi kesehatan di masyarakat. Dengan tetap mengapresiasi terhadap apa yang
mereka lakukan, tetapi sebagian besar mereka bukan tenaga promosi kesehatan yang
seharusnya dapat merencanakan, melaksanakan, memantau dan menilai kegiatan
promosi kesehatan di lapangan. Apalagi angka drop out kader sejak era reformasi
besar sekali.
Pada waktu yang akan datang perlu diangkat tenaga khusus yang mengurusi
promosi atau penyuluhan kesehatan di Puskesmas ini. Hal itu mengingat promosi
kesehatan merupakan salah satu layanan wajib yang harus dilakukan di setiap
Puskesmas. Suksesnya upaya promosi kesehatan dan pembangunan kesehatan pada
umumnya sangat dipengaruhi oleh keberadaan tenaga ini.
Banyak Kelemahan Dan Masalah
Banyak sekali kelemahan yang harus diperbaiki untuk menghadapi masa depan.
Pertama adalah SDM Promosi kesehatan. Selain baik dari segi jumlah maupun
mutunya belum memadai, jabatan fungsional PKM juga belum mantap. Selanjutnya
saling hubung (linkage) di bidang promosi kesehatan antara pusat, provinsi dan
kabupaten/kota sangat kurang. Apa yang dipikirkan dan dilakukan di pusat sering
tidak berhubungan dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan di provinsi,
kabupaten/kota. Demikian pula sebaliknya.
Sementara itu posisi organisasi pengelola kesehatan juga belum stándar: Ada
yang berada di posisi lini, ada yang berada di posisi penunjang. Ada yang langsung
dibawah pimpinan unit, ada pula yang berada dibawah sub unit. Selanjutnya Promosi
kesehatan juga belum terintegrasi benar dengan program-program kesehatan. Promosi
kesehatan juga belum dapat berperan di arus tengah pembangunan kesehatan.
Sedangkan sistem informasi perilaku sehat belum berkembang sepenuhnya. Promosi
kesehatan juga belum sepenuhnya berdasarkan fakta (evidence based).
Selain itu masih banyak masalah khususnya dalam pengoperasionalan misi dan
strategi, yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, bina suasana dan
advokasi. Berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal : 99
• Permasalahan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat, a.l. :
1. Pemberdayaan potensi masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan
belum optimal, karena masih sebatas pada mobilisasi dean
penggerakan peran serta masyarakat serta belum terorganisir;
Kemampuan masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan
mengambil keputusan tentang kesehatan, menyampaikan usulan atau
desakan maupun mengkritisi upaya kesehatan belum berkembang.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat,
advokasi kesehatan dan pengawasan sosial dalam pembangunan
kesehatan juga belum banyak berkembang.
3. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor
pemerintahan dan dunia usaha belum optimal. Kemitraan yang telah
dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa
memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan.
4. Potensi masyarakat baik berupa organisasi, tenaga, dana, sarana,
teknologi maupun dalam mekanisme pengambilan keputusan belum
secara optimal dimanfaatkan untuk percepatan program kesehatan.
5. Dinamika masyarakat yang dipengaruhi politik dan ekonomi dewasa
ini telah memberikan dampak negatif terhadap sikap dan perilaku sehat
masyarakat Indonesia.
6. Perkembangan peran serta masyarakat di bidang kesehatan (PKMD,
sekarang Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) saat ini menurun
karena berkurangnya jumlah (drop out) kader yang aktif, antara lain
akibat kurangnya supervisi dan pembinaan oleh Puskesmas dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota.
7. Sementara itu kebijakan pemberdayaan belum mantap serta
implementasinya di lapangan belum konsisten. Pada umumnya
masyarakat masih diperlakukan sebagai obyek dalam berbagai
kegiatan. Sedangkan di tingkat Pusat pengorganisasian pemberdayaan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
100
masyarakat perlu dikoordinasikan khususnya antara Pusat Promkes dan
Dit. Kesehatan Komunitas.
• Permasalahan tentang Bina Suasana, a.l. :
1. Kampanye untuk membangun opini masyarakat yang dilakukan
dengan berbagai iklan layanan masyarakat (yang sering dibintangi artis
terkenal, atau tokoh masyarakat), melalui televisi, radio, dll telah
menghabiskan dana cukup besar, tetapi belum tahu sampai seberapa
jauh keberhasilan dan efektifitasnya.
2. Demikian pula berbagai poster, leaflet, kalender dan berbagai kegiatan
yang dilakukan di daerah seperti: lomba-lomba, tabligh akbar, dll
masih perlu dipertanyakan keberhasilannya dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat, apalagi untuk dapat merubah perilaku positif
masyarakat.
3. Berbagai kegiatan dalam rangka bina suasana tersebut (yang kiranya
berbeda dengan upaya mempromosikan barang konsumsi) belum
sepenuhnya merupakan upaya yang berkelanjutan, serta terpadu
dengan upaya lain, terutama dengan upaya pemberdayaan masyarakat
atau pengorganisasian secara langsung oleh masyarakat itu sendiri.
4. Upaya-upaya kreatif sesuai dengan keadaan, masalah, potensi dan
budaya daerah belum sepenuhnya dikembangkan.
5. Pengkajian lebih lanjut tentang dukungan kegiatan bina suasana (yang
memerlukan dana besar) dalam perubahan perilaku masyarakat belum
dilakukan, termasuk tentang pemilihan jenis media, tokoh atau bintang
yang tampil, dll.
• Permasalahan Advokasi, a.l. :
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
101
1. Adokasi sering tidak dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan
berkelanjutan, serta terkesan sepotong-sepotong sehingga hasilnya
tidak maksimal.
2. Dalam banyak kasus, kerja advokasi sering terhenti di tengah jalan,
atau rencana yang telah disusun tidak dapat dikerjakan maksimal,
karena kurangnya dukungan dana.
3. Advokasi sebenarnya memerlukan tokoh yang berboot, media dan
sarana yang memadai, sedangkan hal-hal itu tidak dipenuhi secara
semestinya. Dengan demikian hasilnya juga kurang menggembirakan.
Banyak Peluang
Selain hal-hal tersebut di atas perlu dikemukakan pula banyaknya peluang yang
ada. Globalisasi dan kemajuan IPTEK khususnya di bidang telekomunikasi dan
informatika merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan
promosi kesehatan. Sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan bobot pada
otonomi daerah memungkinkan berkembangnya promosi kesehatan sesuai dengan
kebutuhan setempat. Selanjutnya digalakkannya praktik good governance akan
memacu peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Sementara itu tatanan yang tersebar secara luas dan merata di masyarakat
(sekolah, tempat kerja, tempat umum, sarana kesehatan, juga tempat tinggal)
merupakan lahan yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pengelola dari
masing-masing tatanan tersebut perlu diajak sebagai mitra untuk menggerakkan
perilaku hidup sehat di masing-masing tatanan tersebut.
Dorongan dari dunia internasional juga dapat dimanfaatkan untuk memacu
promosi kesehatan di Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan global, khususnya yang
berkaitan dengan promosi kesehatan dan peningkatan perilaku sehat perlu dikaji
kembali (direview) dan ditindak lanjuti. Hal itu misalnya yang tertuang dalam
Deklarasi Jakarta (1997), Pernyataan para Menteri Kesehatan di Mexiko (2000),
Deklarasi Vientiane tentang Healthy ASEAN Lifestyle (2002), the Bangkok Charter
(2005), dll.
Berbagai Tantangan
Selanjutnya banyak tantangan yang harus dihadapi pada masa yang akan
datang, yang diperkirakan akan semakin kompleks. Globalisasi, di satu pihak dapat
membuka lebih banyak peluang dan kesempatan. Tetapi globalisasi, yang juga
ditandai dengan meningkatnya persaingan bebas, akan mengharuskan segenap
komponen bangsa untuk meningkatkan daya saing. Teknologi, transportasi dan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
102
telekomunikasi-informasi yang berkembang pesat, dapat mengarah pada terbentuknya
dunia yang terbuka dan tanpa batas. Dengan demikian globalisasi dapat memperlemah
pengawasan pemerintah terhadap faktor-faktor yang berdampak negatif terhadap
kesehatan.
Indonesia yang masih rendah kualitas SDM dan rawan masalah politik,
ekonomi, sosial dan budayanya (poleksosbud) akan rentan terhadap masalah
kesehatan dan masalah yang berpengaruh terhadap kesehatan yang datang dari negara
lain. Penetrasi budaya negatif yang datang dari luar akan susah sekali dicegah.
Sejalan dengan itu demokratisasi, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan
hidup telah menjadi tuntutan dunia yang semakin mendesak. Berbagai komitmen
internasional seperti Millennium Development Goals, Sustainable Development
Principles, World Fit For Children dan agenda-agenda internasional lainnya di bidang
kesehatan perlu memperoleh perhatian. Itu semua merupakan tantangan yang harus
dihadapi oleh segenap bangsa, termasuk oleh promosi kesehatan.
Secara nasional, dampak dari krisis multi dimensi di bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya dan keamanan yang sudah mengarah pada disintegrasi bangsa masih
terasa. Berbagai kondisi tersebut berdampak luas terhadap peri kehidupan masyarakat
dalam berbangsa dan bernegara, diantaranya meningkatnya pengangguran dan jumlah
penduduk miskin, menurunnya derajat kesehatan penduduk yang pada gilirannya
berpengaruh terhadap mutu sumberdaya manusia Indonesia. Selain itu penurunan
kualitas lingkungan yang terjadi terus menerus, urbanisasi dan perubahan keadaan
kerja, serta transisi politik, epidemiologi dan demografi telah memberikan kontribusi
terhadap semakin kompleksnya masalah.
Selanjutnya desentralisasi yang diharapkan dapat lebih mendekatkan aspirasi
rakyat pada tujuan pembangunan serta meningkatkan peran aktif mereka pada
jalannya pembangunan, masih dalam masa transisi. Desentralisasi masih berkutat
pada bidang politik (itupun baru bersifat formal) sedangkan cita-cita desentralisasi
yang sebenar-benarnya masih jauh dari kenyataan. Dengan beberapa pengecualian,
banyak daerah yang justru mengalami kemerosotan dalam pelayanan kesehatannya.
Pembangunan kesehatan kurang memperoleh perhatian, organisasi Dinas Kesehatan
di daerah rancu, penempatan tenaga dan mutasi jabatan tidak berdasar kemampuan
dan keahlian, dll. Posisi Promosi Kesehatan jug tidak jelas. Sehingga pemeo lama
berulang kembali: “Health education is everybody bussiness, but in reality it is
nobody bussiness”.
Akibatnya banyak masalah kesehatan bermunculan. Demam berdarah, malaria,
infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), TBC merebak di mana-mana. Bahkan busung
lapar, kurang gizi, flu burung muncul menjadi isu nasional. Belum lagi pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit juga menjadi sorotan dan banyak dikeluhkan masyarakat.
Profesionalisme tenaga kesehatan khususnya dokter bayak dipertanyakan masyarakat.
Dalam pelayanan kesehatan terjadi dehumanisasi. Sedangkan perilaku negatif
masyarakat di bidang kesehatan meningkat.
Permasalahan dan tantangan tersebut pada masa yang akan datang akan menjadi
semakin besar dan kompleks. Promosi Kesehatan seharusnya mempunyai andil dalam
menjawab permasalahan dan tantangan tersebut di atas.
Rencana Aksi ke depan: Kerja keras secara cerdas dan ikhlas !
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
103
Bagaimana menjalani masa kini dan menghadapi masa datang? Pertama,
sebagaimana telah disebutkan di depan (bab VIII) kita harus memperkuat tekad dan
semangat. Kita harus pantang menyerah dan tidak akan putus asa menghadapi
berbagai kesulitan, masalah dan tantangan sekompleks apapun. Kuncinya terletak
pada SDM, maka kuantitas dan kualitas SDM perlu terus menerus ditingkatkan.
SDM yang mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual.
SDM yang mempunyai kepekaan tinggi (dimensi sosial), yang mau bekerja keras
(dimensi fisik), secara cerdas (dimensi intelektual) dan ihlas (dimensi spiritual), serta
mampu memainkan berbagai peran.
Selanjutnya kebijakan promosi kesehatan dimantapkan. Didukung dengan
peraturan dan kebijakan operasional yang mantap, baik di pusat maupun daerah.
Perbaikan kualitas kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan
di bidang kesehatan harus merupakan fokus pembangunan nasional. Paradigma Sehat
dengan visi Indonesia Sehat-nya perlu terus dikembangkan dan dioperasionalkan.
Visi, misi, strategi dan hal-hal yang telah dituangkan dalam Keputusan Menkes
1193/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan perlu dicermati, ditindak
lanjuti dan dioperasionalkan. Hal-hal yang telah menjadi komitmen misalnya yang
tertuang dalam Millenium Development Goals perlu diagendakan secara saksama dan
didukung sepenuhnya.
Kemudian jaringan kemitraan dengan berbagai pihak perlu terus menerus
dijalin dan dikembangkan. Hal itu karena untuk menghadapi berbagai faktor yang
berpengaruh terhadap kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan
memerlukan adaptasi kebijakan dan tindakan nyata dalam pelaksanaannya. Kemitraan
perlu dikembangkan secara lintas sektor, lintas program, Pusat-Daerah, pemerintahmasyarakat
termasuk dunia usaha dan LSM, dan kemitraan lainnya, termasuk antara
unsur pelayanan dengan kalangan ilmuwan di Perguruan Tinggi. Demikian pula
jaringan kemitraan dengan badan dunia dan berbagai organisasi internasional juga
perlu terus dikembangkan.
Selanjutnya agar langkah ke depan tersebut dapat lebih terencana dan nyata,
perlu disusun rencana aksi yang jelas. Rencana aksi Promosi Kesehatan tersebut, yang
dikembangkan dari Strategi Peningkatan Promosi Kesehatan dalam Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan (yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menkes
1193/2004), adalah sebagai berikut :
• Pengembangan Kebijakan Promosi Kesehatan Daerah, yang diperlukan untuk
mengupayakan adanya landasan hukum dalam rangka memperkuat
penyelenggaraan promosi kesehatan di daerah.
• Peningkatan Sumber Daya Promosi Kesehatan dalam rangka peningkatan
SDM, dana dan sumber daya lain, yang diperlukan untuk penyelenggaraan
promosi kesehatan yang berkualitas. Khususnya peningkatan SDM
dilaksanakan dengan peningkatan mutu dan jumlah pejabat fungsional PKM di
berbagai lini, serta peningkatan kemampuan tenaga-tenaga kesehatan yang
berada di garis depan (yaitu perawat, bidan, sanitarian, dll di Puskesmas),
Rumah Sakit, dan sarana kesehatan lain, dalam bidang pemberdayaan
masyarakat. Peningkatan pembiayaan promosi kesehatan dilakukan dengan
advokasi kepada Pemda, DPRD, DPR, dan Departemen Keuangan, serta
berbagai pihak lainnya.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
104
• Pengembangan Organisasi Promosi Kesehatan, yang diperlukan untuk
mengupayakan posisi yang sesuai bagi unit promosi kesehatan agar mampu
mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
• Integrasi dan sinkronisasi Promosi Kesehatan dalam program-program
kesehatan, yang dilakukan dengan menyusun rancangan (design) promosi
kesehatan untuk berbagai tatanan (setting) yang ada (rumah tangga, institusi
pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan sarana kesehatan), melalui
berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, bina suasana dan advokasi
secara terpadu.
• Pendayagunaan data dan pengembangan Sistem Informasi Promosi Kesehatan,
yang diperlukan untuk mewujudkan promosi kesehatan yang berdasar pada
fakta (evidence based). Ini dilakukan dengan peningkatan kualitas
perencanaan dan perancangan promosi kesehatan, pencatatan dan pelaporan,
dll.
• Peningkatan kerjasama dan kemitraan, baik lintas program maupun lintas
sektor, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat (dari kalangan agamawan,
politik, budayawan, selebriti), LSM, wartawan, jurnalis dan reporter (cetak,
radio dan televisi). Itu semua perlu dilakukan untuk merespons masalahmasalah
kesehatan yang aktual di masyarakat sehingga dapat menyentuh
kepentingan masyarakat secara langsung.
• Pengembangan metode, tehnik dan media, untuk menemukan metode, tehnik
dan media pemberdayaan masyarakat, bina suasana dan advokasi serta
kemitraan yang sesuai dengan ciri-ciri tertentu masyarakat, baik dari segi
geografi, sosial, budaya, maupun ekonomi dan politik. Selain itu juga untuk
meningkatkan pendayagunaan IPTEK dalam promosi kesehatan, termasuk
pendayagunaan internet dan jaringan berbasis web.
• Memfasilitasi peningkatan promosi kesehatan, untuk meningkatkan
kemampuan daerah kabupaten/kota yang merupakan titik berat otonomi
daerah dalam penyelenggaraan promosi kesehatan. Ini dilakukan oleh provinsi
bersama dengan pusat, melalui daerah-daerah percontohan yang kemudian
direplikasi ke daerah lain.
Berbagai rencana aksi tersebut perlu dilandasi dengan tekad dan semangat yang
mantap. Kita berharap bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini dan kemarin.
Dengan demikian kita akan termasuk orang yang beruntung, sebagaimana kata orang
yang sangat bijak, yang dikutip di awal bab ini.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
105
Bab X
APA KATA MEREKA
Sejarah tergantung pada para pelakunya. Para pelaku itu banyak yang sudah
mendahului kita menghadap Sang Pencipta. Di antara yang tinggal banyak yang
sudah purna bakti dan bertebaran di berbagai tempat. Banyak di antara para
pelaku itu masih berbuat untuk masyarakat dan bangsa dengan caranya masingmasing.
Inilah kesan dan pesan dari sebagian para pelaku sejarah dan para pengamat atau
pemerhati Promosi Kesehatan itu.
Dokter Sayoga
(Mantan BOC I, terakhir pejabat DEPDIKNAS Provinsi Jawa Barat)
Sekolah sebagai Lahan Strategis bagi Promosi Kesehatan
Yang dimaksud sekolah adalah semua jenjang pendidikan di tingkat dasar dan
menengah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen
Agama. Para murid atau siswa sudah dalam keadaan terorganisasikan dan dalam
keadaan siap untuk menerima segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Promosi
Keshatan. Demikian pula para pengasuh atau gurunya. Promosi Kesehatan tidak
hanya dalam bentuk pendidikan atau penyuluhan kesehatan, baik secara intra
kurikuler atau ekstra kurikuler, melainkan juga dilengkapi dengan Pelayanan
Kesehatan Sekolah. Berkenaan dengan Otonomi Daerah, maka kegiatan Pelayanan
Kesehatan Sekolah disesuaikan dengan kemampuan daerah masingt-masing.
Menurut pengamatan dan pengalaman saya di lapangan terbukti bahwa
pendidikan kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Sekolah belum berjalan dengan
optimal, bahkan hanya dilaksanakan sekadarnya saja. Initerjadi karena buku-buku,
sarana dan sumber daya manusianya tidak tersedia atau kurang memadai.
Apakah yang dapat dilakukan oleh Departemen Kesehatan atau khususnya oleh
Pusat Promosi Kesehatan? Ini mengingat para siswa yang jumlahnya jutaan itu
mempunyai potensi sebagai pembaru perilaku kesehatan (Agent of change for positive
health behaviour) yang merupakan salah satu tujuan dari promosi kesehatan.
Pusat Promosi Kesehatan sebagai Sumber Referensi
Alangkah baiknya apabila Pusat Promosi Kesehatan mempunyai bagian Sumber
Referensi Kesehatan. Selain memiliki data-data kesehatan mutakhir, bagian ini juga
membuat brosur-brosur, modul-modul, buku-buku kesehatan dan alat-alat peraga
audio-visual tentang kesehatan yang dapat digunakan bagi masyarakat umum ataupun
untuk sekolah-sekolah.
Hal ini saya kemukakan karena sepertinya belum ada buku-buku tentang
kesehatan bagi sekolah yang memadai. Oleh karena itu Pusat Promosi Kesehatan
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
106
harus mempunyai tenaga pengelola sumber referensi kesehatan dan Tim Penulis.
Apabila diperlukan Tim Penulis dari PPK ini dapat bekerja sama dengan
DEPDIKNAS atau DEPAG, atau memberi bantuan kepada DEPDIKNAS, DEPAG,
atau Departemen lain yang memerlukan.
Prof. Dr. Soeratmi Poerbonegoro, MPH.
Setelah lulus, tidak langsung bekerja dengan penempatan sebagai staf pengajar
Fakultas Kedokteran, tetapi mengikuti program Departemen Kesehatan ke daerah
dengan wabah selama 2 minggu bersama dokter yang baru lulus dengan penempatan
di daerah/puskesmas waktu itu ke Palembang (wabah cacar tahun 1961). Sebelum
berangkat memperoleh pelatihan di Departemen Kesehatan Jakarta dengan supervisi
almarhum dr. Bagiastra dan dr. Abdulkadir (kegiatan ini merefleksikan suatu
kerjasama antar Departemenn Pendidikan dan Departemen Kesehatan yang baik).
Dalam kurun waktu (1963-1965) saya bertemu dengan Ibu Koesnaniah,
almarhum Ibu Tati dan alamarhum Liem Tjae Lie sewaktu bertugas sebagai Kepala
BKIA Pendidikan mahasiswa FKUI di Jl. Kwini, di gedung Departemen Kesehatan
bagian belakang yang bersebelahan dengan bagian Pendidikan Kesehatan Departemen
Kesehatan. Dari hubungan ini diperoleh bekal pengalaman kerja berkaitan dengan
Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Kesehatan. Kegiatan BKIA meliputi
penimbangan para ibu hamil, bayi/balita sehat, pemberian imunisasi pada bayi/balita
maupun ibu hamil sehat serta vitamin dan makanan tambahan (pada waktu itu susu
bubuk persahabatan USA-RI, Vit A D, Fe), dan pendidikan kesehatan dengan
menggunakan pamflet-pamflet tertentu dan kartu gizi dilaksanakan baik di puskesmas
maupun waktu kunjungan rumah dilaksanakan bersama mahasiswa yang kuliah kerja
PH (Public Health) di BKIA dan staf paramedis yang ada. Jika disimak kembali maka
saya dapat mengatakan bahwa pelaksanaan promosi kesehatan yang baik erat
berhubungan dengan pendidikan kesehatan yang diberikan, jelas kegiatan
penyuluhan/HE. Keadaan ini mendukung pernyataan Leavell & Clark ” health
education is vitally important the procedures in promoting health” (1953). Keadaan
ini disadari oleh dr. Leimena dengan tulisan beliau (1956) sbb: public health of to day
can not be solved without health education; and it is also true that this activity can
aonly be carried out by capable worker. Kata capable workers menurut saya meliputi
kemampuan bidang pekerjaan kesmas (substansi) dan bidang komunikasi serta
hubungan antarpribadi ( HAM).
Dra. Koesnaniah Wirja Mihardja, MPH
Tafsiran atau pengertian orang tentang Pendidikan Kesehatan memang tidak
sama. Masing-masing mempunyai persepsinya sendiri. Namun yang jelas adalah
bahwa Pendidikan Kesehatan,s ebagaimana halnya dengan pendidikan pada
umumnya, adalah suatu proses yang diarahkan sedemikian rupa, agar cara hidup sehat
menjadi pola idup sehari-hari. Jelas bahwa cara hidup sehat (Pendidikan Kesehatan )
harus sudah diawali, ditanam sejak dini dalam keluarga.
Perlu ditekankan bahwa program kesehatan (gizi, sanitasi, pemberantasan
penyakit-penyakit menular dsb.) dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien, bila
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
107
disatu pihak ada fasilitas dan system pelayanan kesehatan yang memadai dan dilain
pihak ada kesadaran dan partisipasi masyarakat.
”It can, in general be said that all activiteis in the field of public will not have
satisfactory result, unless appropriate education and information on those problems
are provided efficiently to the public “ ( Leimena, 1956.)
Adanya program Pendidikan kesehatan didorong oleh keadaan bahwa banyak
masalah kesehatan timbula, justru karena ketidaktahuan (ignorance) masyarakat, yang
tercermin dalam pola piker, pola hidup, kebiasaan hidups ehari-hari yang tidak
memenuhi syarat kesehatan. Kiranya ini pula yang mendorong Dr. Hydrick dari
Rockefeller Foundation (Amerika), untuk membuktikan pentingnya Public Health
Education sebagai kegiatan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang
Hygiene dan Sanitasi. Ia mengadakan penelitian dalam rangka pemberantasan
penyakit cacing tambang, di daerah Banyumas tahun 1924 dengan menggalakkan
kegiatan Program Kesehatan Rakyat. Dalam penyusunan Sejarah PKR, kita tidak
dapat mengabaikan peran kondisi social politik dan ekonomi Indoensia dengan
dinamika perubahannya yang jelas mempengaruhi perputaran roda mesin Kesehatan
Masyarakat dan pendidikan Kesehatan.
Selanjutnya naik turun dan berkembangnya Pendidikan Kesehatan sebagai
disiplin baru dibidang Kesehatan Masyarakat, dengan posisi yang berubah-ubah
dalam system organisasi Kesehatan Masyarakat, memang bervariasi. Ini tergantung
pandangan dan nilai yang ada pada waktu itu tentang Pendikan Kesehatan.
Pengalaman bertahun-tahun tentang eksistensi Pendidikan Kesehatan, telah
membawa perkembangannnya pad titik dimana tenaga khusus Pendidik Kesehatan
diperlukan dengan latar belakang pendidikan Pasca Sarjana. Hal ini dodorong oleh
kebutuhan dan anggapan bahwa tenaga pasca sarjanan akan lebih mampu menerapkan
Health Education diberbagai pihak dalam rangka menempatkan H.E. sebagai bagian
integral dalam program-program kesehatan, dan menyediakan “technical
backstopping” sebagai bagian dari tugas pembinaan.
Prof. Dr. Rika Subarniati Triyogo, dr.,SKM.
Perkembangan lembaga pendidikan tinggi ( 5 FKM ) ikut memberi andil besar
dalam mengembangkan SDM bidang Promosi Kesehatan. Saat ini sudah berkembang
menjadi 47 lembaga pendidikan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Institut
Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat (AIPTKMI). Di FKM Unair misalnya,
bagian PKIP akan mulai menyelenggarakan pendidikan profesi dengan mewajibkan
lulusannya mampu menguasasi kompetensi Strategi Promosi Kesehatan yaitu
Advokasi,Bina Suasana (Social support) dan Pemberdayaan (empowerment). Mereka
diwajibkan mampu mengembangkan media baik cetak mapun elektronik serta
membuat scenario suatu kegiatan promosi kesehatan yang local spesifik. Karena biaya
pendidikan yang minimal, maka belum bersifat individual melainkan dalam kelompok
kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa ada saling kerterkaitan antara Departemen
Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional Nasional dalam perkembangan
promosi kesehatan di Indonesia ini. Deapartemen kesehatan tidak berjalan sendiri
dalam pengembangan promosi keshatan di Indonesia.
Promkes tidak hanya individu, kelompok dan masyarakat luas, melainkan juga
individu sebagai anggota organisasi (manajemen & karyawan dari Rumah sakit,
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
108
Instansi pemerintah, swasta serta organisasi LSM) dan individu dalam organisasi
(yayasan, sekolah, asrama dll). Baik-baik secarapersonal maupun kelompok.
Karena kami juga mengembangkan dan berjuang agar pelatihan-pelatihan di
semua instansi termasuk rumah sakit bukan hanya meliputi prosedur/teknis (medis,
asuhan keprawatan, asuhan kefarmasian maupun pelayanan penunjang dan
administraf) untuk mencapai tujuan organisasi, seperti yang banyak dilakukan saat
sebelum ini, melainkan juga aspek perilaku (anggota) organisasinya (tentang
kepemimpinan, negosisasi, manajemen konflik, advokasi, motivasi kerja, dukungan
social, pembentukan norma dan nilai-nilai sebagai unsuru budaya organisasi dll., yang
merupakan unsure utama dalam proses Organization learning dalam menuju Learning
Organization). Hal ini sangat sesuai dengan pemikiran SDM sebagai Human
Invesment bukan hanya alat produksi, melainkan juga penentu produkstivitas itu
sendiri. Pemenuhan kebutuhan bagi diri pribadinya perlu diperhitungkan, disdamping
kebutuhan organisasi.
Penekanan ciri kegiatan promosi kesehatan yang cenderung ke evidence based
dari pada problem based, perlu juga seperti halnya Penanggulangan HIV/AIDS tidak
usah menunggu stelah menjadi masalah. Demikian juga sifat proaktif dari pada
reaktif/responsive, meskipun hasilnya belum maksimal, misalnya tindakan
surveillance perilaku menyimpang yang dilakukan saat ini. Selain itu pergeseran
perhatian ke penyakit menular mengarah ke metoabolik perlu juga diketengahkan. Hal
baru yang dikembangkan di FKM Unair mulai tahun akademik ini adalah metode
pembelajaran yang mengarah ke perkembangan kepribadian, slef efficacy dengan
pendekatan life skill education (LSE)(baik personal, interpersonal maupun vocational)
serta quantum learning ( yang bermuataan penegbangan IQ, EQ, danSQ) diharapakan
akan sangat bermanfaat bagi pengembangan SDM Pembangunan Indonesia di segala
bidang, khususnya para pelaksana promosi kesehatan. Secara non formal sudah
banyak dilakukan LSE di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dengan bantuan
UNICEF telah dilakukan di bberapa pondok pesantren di 4 Kabupaten/Kota. Insya
Allah melalui lokakarya Peta Respon yang diselenggarakan oleh BPNA Jatim
bekerjasama dengan ASA akan kami dorong pendekatan LSE di semua kabupaten di
Jawa Timur. Kemampuan ini kami yakini dapat mendudkung Strategi Promosi
Kesehatan khususnya empowerment (individual & community level).
Drs. Nurhasan, MPH.
• Health Educator tak usah berbangga diri, justru kebanggaannya adalah
membuat profesi atau orang lain bangga.
• Profesi dokter baik dan mulia, profesi pedagang pun baik dan mulia, tetapi bila
keduanya ada pada satu orang maka menjadi tidak baik dan tidak mulia.
• Seorang Dokter bertutur kepada putri tercintanya : “ Nak, kamu tidak usah
ikuti jejak ayahmu menjadi dokter, karena dokter adalah pekrjaan mulia dan
kemulyaan itu pudar bila kamu menjadi kaya raya karenanya “ ( Dan memang
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
109
sampai meninggalnya Pak dokter ini tetap hidup sederhana dan masyarakat
sekitarnya tetap mengenangnya dengan rasa hormat ).
Dra. Gertruida Tampubolon, MPH.
Sekitar tahun 1976, saya ditugaskan mewakili Departemen keshatan
mendampingi Almarhumah Ibu Lasiah sutanto ( Meneg Peranan Wanita) supervisi
program-program di daerah ke Kalimantan Barat. Maka di provinsi pun seluruh dinas
yang terkait juga ikut dlam rombongan menuju salah satu desa percontohan di
kabupaten mempawah. Sebagaimana biasanya setiap kunjungan Menteri ke daerah
sudah berderet acara-acara yang ketat dan protokololer. Setelah selesai kunjungan di
desa kami pulang menuju Pontianak. Sebelum menyeberangi jembatan Sungai
kapuas, mobil Toyota Land cruiser yang membawa Menteri yang didampingi oleh
Bapak Gubernur dan Kepala kanwil Kesehatan tiba-tiba mogok, maka semua mobil
yang membawa rombongan berhenti ditengah hutan (kira-kira sekitar 30 mobil yang
mewakili semua departemen), sambilmenunggu si sopir memperbaikimobil tersebut.
Setelah kira-kira 30 menit berhenti sambil ngobrol belum ada tanda-tanda
apakah mobil itu dapat segera berfungsi. Saya yang kebetulan ada pada mobi
dibelakang memberi masukan pada Ibu menteri yang saat itu lagi ngobrol
denganBapak Gubenur mengatakan sbagai berikut : Ibu di belakang sekali ada mobil
cadangan dari panitia berupa Ambulans yang baru, apakah tidak sebaiknya kita
manfaatkan fasilitas itu ? Acara kita di Pontianak malam cukup padat. Saran itu
disambut baik oleh pimpinan, maka ambulans dipanggil dan kami meluncur ke
Pontianak. Kami tiba satu jam terlambat dari rencana kunjungan. Malam itu ada
dialog dengan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Kira-kira 3 jam
kemudian mobil yang mogok dapat menyusul kami.
Seminggu kemudian setelah pulang dari Pontianak saya diapnggil oleh
IbuKadit PKM yang saat itu dipimpin oleh Dr. Pudjiastuti, MPH, mengatakan sebagai
berikut : Kenapa kamu langsung bicara ke Ibu Menteri sewaktu mobil rusak di
Pontianak minggu lalu ? Saya dapat tegoran dari panitia, seharusnya usulan melalui
protokol.
Lalu saya jawab : Maaf bu, Saya tidak tahu siapa protocol dan dimana mereka berada
karena banyak sekali orang dalam rombongan itu. Jawabnya : Yah saya mengerti
karena kamu baru masuk ke disiplin ini yang penuh dengan protokoler dan birokrasi,
tambahan lagi kamu pindah dari swasta dan baru pulang dari Amerika yang berpikir
lebih praktis. “ Saya sudah minta maaf pada mereka, tetapi lain kali jangan
mengulang hal yang sama “. Saya sebagai tenaga baru di Departemen Kesehatan dan
menurut pembimbing kami salah satu fungsi Health Educator adalah problem solver,
namun ternyat tidak selalu tepat dengan budaya kita.
Bob Susilo Kusumobroto.
Pengalaman pelaksanaan DKI-PKM di kabupaten Barru Sulawesi Selatan
Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Selatan, terletak di pantai barat. Ibukota kabupaten terletak 100 km dari Ujung
Pandang (sekarang Makassar) kearah kota Pare-Pare. Sebagian besar penduduknya
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
110
hidup sebagai nelayan dan petani. Barru merupakan tempat pendaratan para pejuang
kemerdekaan.
Sebagai seorang Koordinator PKM Kabupaten dan merangka Kepala Seksi
Hygiene Sanitasi di Kabupaten Barru, yang bertanggung jawab atas terlaksananya
penyuluhan keshatan secara umum maupun khusus samijaga. Pemberian kepercayaan
oleh provinsi sebagai salah satu dari empat daerah uji coba DKI-PKM merupakan
suatu tantangan. Sebagai petugas lapangan mengetahui benar bahwa banyak masalah
kesehatan yang disebabkan karena perilaku masyarakat yang kurang sehat seperti
buang air besar disebarang tempat, menmgambil air minum dari sumur yang tidak
ememebuhi persayaratan, pertolongan persalinan masih dilakukan oleh sanro (dukun
bayi) dan lain-lain.
Kegiatan yang eprtama kali dilakukan adalah pengumpulan data awal yang
dilakukan oleh Pusat. Pengambilan blok sensus secar random yang dilakukan di pusat
ternyata terbentur dengan kenyataan, tiga blok sensus yang terpilih terletak sangat
jauh, yang letaknnya di pegunungan dimana untuk mencapai lokasi tersebut sangat
sulit dan rumahnya terpencar-pencar. Sehingga diambil kesepakatan bahwa desanya
tetap sama tetapi blok sensus diubah, sehingga lebih udah dijangkau dan mendapatkan
respondennya.
Sejak awal ditekankan bahwa DKI-PKM ini dilaksanakan dengan pendekatan
edukatip, yaitu melalui suatu proses belajar yang melibatkan masyarakat dan petugas.
Masyarakat tahu akan lingkungannya, masalah kesehatannya dan cara pemecahannya
bersama-sama dengan petugas. Untuk itu dilakukan pengembangan provider dan
pengembangan masyarakat. Kegiatan awal lainnya adalah mencari dukunbgan politis
dan membentuk kelompok kerja tingkat kabupaten seperti : Kabag Pemerintahan,
Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan dan Kepala Dinas atau Kandep terkait. Dukungan
ini sngat penting karena penyelesaaian masalah kesehatan bukan oleh sector
kesehatan saja.
Kegiatan lainnya adalah memeprsiapkan jajaran kesehatan khususnya bagi
tenaga puskesmas dan pengelola program di kabupaten. Mereka harus memahami
kegiatan awal berupa “ Community self survai” yang kemudian dikenal sebagai
Survai mawas diri. Petugas harus tahu cara melakukan survai bersama masyarakat dan
lintas sector terkait, kemudian mentabulasi serta menyajikan dalam bentuk yang
mudah dimengerti. Mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan melihat keadaan
kampong yang sebenarnya berkaitan erat dengan permasalahan yang ada dan
kaitannya dengan permasalahan kesehatan yang akan timbul. Hal ini merupakan
pengalman yang pertama kali bagi mereka, karena dilibatkan sejak awal dan didukung
oleh lintas sector mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Dari pengalaman
menunjukkan bahwa masyarakat lebih menekankan kepada perubahan fisik yang
mudah dilihat dan dapat dilakukan dengan bergotong-royong, seperti perbaikan jalan,
penataan rumah dan lingkungannya, disamping itu kegiatan yang lebih penting adalah
penyuluhan dan KIE.
Melalui berbagai pertemuan di tingkat kampong maupun desa yang melibatkan
masayarakat dan tokoh masyarakat, penyuluhan yang terencana serta bimbingan dari
petugas lintas sector secara terpadu ternyata menggugah semangat mereka untuk ikut
berperan di dalam pembangunan. Hal ini tidak dapat dinilai dengan uang. Pada
berbagai pertemuan jiga disajikan foto atau slide dari akmpung tersebut sebelum dan
sesudah diperbaiki. Pengalaman juga menunjukkan bahwa hal ini juga dicontoh oleh
kampung sekitarnya, sehingga secara perlahan lahan dapat mengubah fisik kampung
dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup besih dan sehat.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
111
Dari hasil evaluasi diketahui bahwa adanya mekanisme kerja mulai dari tingkat
desa-kecamatan-kabupaten-provinsi yang terencana akan sangat membantu
pelaksanaan program. Melalui kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat di
dalam pengambilan keputusan meningkatkan kesadaran dan ekmampuan yang
dimiliki untuk menanggulangi masalah-masalah secara terencana. Dilain pihak
petugas khususnya petugas kesehatan harus merubah orientasi dari klinis ke
masyarakat, hal ini etrnyata tidak mudah dilakukan.
Pengalaman yang diperoleh bahwa untuk meningkatkan perhatian masyarakat
terhadap masalah kesehatan dimulai dengan emembantu pemecahan masalah di
masyarakat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini perlu
dukungan dari pemerintah daerah maupun lintas sector terkait, baik di dalam
pemebrian bantuan dan bimbingan teknis. Tidak dapat dipungkiri bahwa cara pandang
petugas kesehatan perlu disipaknan secara matang agar mereka tidak beranggapan
bahwa masyarakat hanya sebagai obyek dan tidak emmpunyai kemampuan,
disamping melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang perilaku
hidup bersih dan sehat (kesehatan) secara terencana dan berkesinambungan.
Pujanto, SKM, MKes.
Awal pelajaran HE/PKM waktu semester 2 Tahun 1974 di APK Jakarta, saya
tidak tertarik pelajaran ini. Assisten Ibu Koesnaniah Wirja Mihardja, 3 orang yaitu :
Rachmat Hartono BSc, Bambing Ristanto, BSc, dan Bambang Hartono, BSc., yang
sekarang menjabat kepala Pusat promosi Kesehatan. Karena kala itu adalah Rachmat
Hartono, BSc yang sambil merokok memberi kuliah. Yang menarik adalah Bambang
Hartono,…. Bahan kuliah, kuis yang stensilan kertas duplikator masih tersimpan?
Karena alur kuliah 2 semester dibuat skematis, kotak-perkotak mulai pengenalan dari
Public Health sampai aplikasi pada program kesehatan tertentu, bahkan rancangan
membuat media dikenal mengikuti langkah alur diagnosa edukatip.
Alhasil, tugas pertama di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan di tahun 1977, di
Seksi Hygienen&Sanitasi, tetapi juga berteman dengan Koordinator HE/PKM
Kabupaten, tugas-tugas PKM malah melekat. Pada tahun tahun itulah sudah
dikenalkan dengan Daerah Kerja Intesif PKM, yang kala itu mencakup seluruh
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, masing-masing pada 1 Kecamatan, pada satu
Desa. Awalnya HE/PKM dibenci tetapi malah melekat sampai dengan sekarang ini
(ada peribahasa Jawa : Genting-Nyanding,……ini mengajarkan pada kita kalau kita
benci, malah mendekat atau melekat). Tiga tahun kemudian, pada awal April 1980,
tugas berpindah di Dinas Kesehatan Provinsi, kala itu di Unit PKM ( belum
Organisasi Struktural) yang sifatnya fungsional, Kepala Unit PKM adalah, dr. H.
Aisyah R. Pananrang…. Inilah yang turut membina saya, dan ternyata teman
seangkatan Bapak Bambang Hartono sewaktu Training PKM yang 3 bulan di
Murnajati Malang….di Unit PKM kala itu hanya ada 6 orang staf tehnis, yaitu 1 orang
dokter (Ibu dr. Aisyah R Pananrang) 2 lulusan APK dan 2 orang Lulusan Akper, 1
orang tamatan SAM yang menangani AVA. Tahun 1979 satu staf Teknis Bapak
Sumardin Makka, Bsc. Tubel ke FKM-UI. Baru tugas 3 bulan, giliran Ibu dr. Aisyah
R. Pananrang, menyusul tubel ke FKM-UI, yang pada akhirnya operasional Unit
PKM Provinsi dikelola 3 staf teknis dan Pelaksana tugas Kepala Unit yaitu Dr. MN.
Anwar SKM. (sudah Almarhum) yang merangkap sebagai kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
112
Sewaktu itulah sedikit-sedikit berkenalanlah dengan Program Binaan Daerah Bina
PKM 4 Provinsi yaitu : Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera
Barat. Daerah Bina 4 ini dimulai persiapan tahun 1978/1979, start operasional
kegiatan pada tahun 1979/1980 sampai dengan 1984/1985.. Setiap Provinsi Daerah
Bina 4 ini di pilih 1 Kabupaten, dan mencakup seluruh Kecamatan, setiap Kecamatan
dipilih 1 desa. Metodologi pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Edukatif.
Ditengah perjalanan Daerah Bina 4 ini, saya Tubel ke FKM-UI pada tahun 1982-
1984.
Waktu berjalan terus, akhirnya PKM menjadi salah satu Subdinas Penyuluhan
Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada pertengahan tahun
1983, dengan 3 Seksi : Penyuluhan Langsung, Peran Serta Masyarakat, dan Usaha
Kesehatan Sekolah. Kasi Penyuluhan Langsung yang pertama Sumardin Makka,
SKM, Kasi PSM pertama Sdr. Bob Suslilo, SKM, dan Kasi UKS pertama Bapak M.
Jusuf. Januari 1986 barulah awal tugas strukutral sebagai Kasi PSM menggantikan
Sdr. Bob Susilo, SKM, dan berjalan rotasi mutasi ke Seksi PL, PI Kes., dan PSM lagi
berlangsung sampai dengan tahun 2000. Ditengah kejenuhan, antara boleh pindah ke
Pusat atau Tubel, akhirnya tahun 1993 sd April 1996, tubel kembali di PPS-Unair PSIKM
(PKIP).
Sekembali tubel di Unair, mulai aktif 1 Mei 1996, Kepala Dinas Kesehatan ( Dr.
Mustafa Djide, SKM), mengarahkan meminta bahwa sd. Bapak Pensiun dilarang
pindah kemanapun…….inilah yang menjadi beban fikiran……, ya
sudahlah…………………………………………………………………..ambil hikmah
positifnya.
Ada Masa transisi, pernah sebagai Pjs. Kasubdin Bina PKM kurang lebih 6
bulan, dari September 2000 sd Februari 2001. Memasuki Era Otonomi-Desentralisasi
yang mulai diterapkan tahun 2001, yang semula Subdinas Bina Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat dengan 4 Seksi (Penyebarluasan Informasi Kesehatan, Sarana,
PSM dan Upaya Kesehatan Institusi), berubahlah menjadi Sub Dinas Bina Promosi &
Kesehatan Masyarakat dengan 4 Seksi : Promosi & Kampanye Kesehatan, JPKM,
UKBM dan Bina Puskesmas….Kasi Promosi & Kamkes yang pertama Era Otonomi
adalah Purjanto, SKM, MKes, akhirnya saya pindah ke Pusat Promosi Kesehatan per
1 April 2004.
Hikmah yang dapat dipetik adalah bahwa HE/PKM harus dilandasi dengan
Public Health sebagaimana dikemukakan Prof. Wislow, dan HE/PKM harus
terintegrasi bersama Program Kesehatan lainnya. Perkembangan dari HE/PKM, ke
Promosi Kesehatan membawa konsekuensi memperhitungkan aspek Regional-Global,
semakin terasa peran yang dimainkan Promosi Kesehatan bersama program-program
kesehatan lain. Deangan demikian, yang mutlak diperlukan sebagai Health Promotor
adalah: penguasaan semua aspek program-program kesehatan termasuk kebijakannya,
karena Promosi Kesehatan sendiri tidaklah bermakna, Promosi Kesehatan bersama
program dan masyarakat, yang dilaksanakan secara konsekuen, bertanggung jawab,
dilandasi Etika Profesi Health Promotor, da harus menciptakan lingkungan yang
kondusif berperilaku sehat di organisasi dan di masyarakat.
Ir. Dunanti RK. Sianipar, MPH.
Metode Pemasaran Sosial telah digunakan oleh Richard K. Manoff Konsultan
proyek Bank Dunia Era Nutrition Education Component pada tahun 1981 untuk
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
113
memasarakan produk dan pesan kesehatan dan gizi agar masyarakat berperilaku sehat
utamanya dalam gizi keluarga.
Masalah kekurangan protein kalori khususnya pada anak usia 0-4 bulan, usia 5-
8 bulan, dan usia 9 – 24 bulan akibat kurang pada makanannya, gizi kurang pada saat
hamil, kurang Viatmin A pada balita dan kekurangan yodium merupakan focus utama
proyek. Dengan menggunakan tenaga kader dan bidan, proyek ini berhasil melakukan
kampanye melalui poster dan radio memakai Slogan “ Gizi Baik, Anak Sehat “ (
Good Nutrition, Healthy Child ).
Poster yang digunakan disebut Poster Aksi karena poster tersebut mengajak ibu
untuk berperan serta aktif dalam memantau pemeberian makan anak dengan cara
memberi tanda/menusuk poster tersebut.
Perilaku baru tersebut adalah memberi makan anak usia 0-4 bulan dengan ASU
Eksklusif, usia 5-9 bulan dengan bubur campur dan menyusui dari payudara kiri dan
kanan bergantian dan usia 9 – 24 bulan dengan makanan keluarga serta tetap memberi
ASI.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
114
Bab XI
PENUTUP
“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya”
(WR Supratman: Lagu Kebangsaan)
“Mulailah dari dirimu sendiri”
(Kata orang bijak)
Dari perjalanan sejarah, dari masa penjajahan sampai sekarang, Promosi
Kesehatan telah mengalami pasang surut. Banyak yang telah dicapai, tetapi lebih
banyak lagi yang belum dilakukan. Di antara semuanya itu, yang paling penting
adalah pengambilan hikmah, makna, nilai atau “wisdom” yang dapat ditarik dari
rentetan perjalanan sejarah itu. Kemudian belajar dari semuanya itu kita dapat
menjalani masa kini dan menghadapi masa depan dengan lebih terarah dan mantap.
Beberapa hikmah, makna atau nilai yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah
Promosi Kesehatan itu adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Promosi Kesehatan (atau apapun namanya waktu itu: Propaganda,
Pendidikan, Penyuluhan atau nama lainnya lagi) merupakan kebutuhan mutlak
baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara kesehatan.
2. Bahwa upaya promosi kesehatan perlu dilakukan secara terpadu dengan
program-program kesehatan. Promosi kesehatan tanpa program akan tidak
berarti apa-apa (lumpuh), sebaliknya program kesehatan tanpa promosi
kesehatan akan kurang mengenai sasaran (buta).
3. Bahwa gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan esensi dari upaya
Promosi Kesehatan. Upaya ini adalah upaya dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan model Pendidikan Kesehatan
Rakyat (Model Bekasi), Daerah Kerja Intensif PKM (Model Bandung),
Pendekatan Edukatif, Pengembangan PKMD, Posyandu, Gerakan PHBS, dll.
4. Bahwa gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu didukung dengan
upaya bina suasana (mempengaruhi opini publik) dan upaya advokasi
kebijakan (mempengaruhi kebijakan yang berorientasi sehat). Bahwa untuk itu
perlu dikembangkan rencana aksi yang jelas dan operasional.
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
115
5. Bahwa kemitraan dengan berbagai pihak perlu dilakukan, baik lintas program,
lintas sektor, pemerintah-masyarakat, termasuk swasta dan LSM, Pusat-
Daerah, unsur pelayanan-unsur ilmuwan/Perguruan Tinggi, maupun antara
berbagai negara dalam lingkup lingkup global/internasional.
6. Bahwa SDM promosi kesehatan profesional perlu dipersiapkan dengan
sungguh-sungguh, sehingga mempunyai kemampuan yang diperlukan sebagai
planner, mediator, educator, advocator, social marketer, dll.
7. Bahwa metode dan teknik promosi kesehatan perlu terus menerus
dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan dan perkembangan
IPTEK, yang juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan berdasar keadaan,
masalah dan potensi setempat.
8. Bahwa pengembangan promosi kesehatan perlu dilakukan berdasarkan pada
fakta (evidence-based) dengan mendayagunakan data dan informasi dalam
perencanaan dan pencatatan/pelaporan, yang dilakukan sejak di tingkat
Kabupaten/Kota, sampai tingkat Provinsi dan Nasional.
9. Bahwa untuk menjalankan kegiatan promosi kesehatan diperlukan dukungan
organisasi yang mantap, baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota,
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila
memungkinkan di tingkat Pusat eselonnya dapat ditingkatkan menjadi eselon I
sehingga dapat mengemban visi dan misinya secara lebih berhasil guna dan
berdaya guna. Sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
menyesuaikan.
10. Selain itu juga diperlukan adanya Organisasi Profesi Promosi Kesehatan yang
kuat, yang berperan antara lain sebagai mitra, pemikir, pemasok, pengamat
dan pengkritik kegiatan promosi kesehatan di lapangan.
Selanjutnya, perlu disadari bahwa upaya promosi kesehatan merupakan
tanggungjawab kita bersama, bahkan bukan sektor kesehatan semata, melainkan juga
lintas sektor, masyarakat dan dunia usaha. Promosi kesehatan perlu didukung oleh
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Kesamaan pengertian, efektifitas
YASAMAS 2006, "Sejarah Promosi Kesehatan", .........................................................................Hal :
116
kerjasama dan sinergi antara aparat kesehatan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan
semua pihak dari semua komponen bangsa adalah sangat penting dalam rangka
mencapai visi, tujuan dan sasaran promosi kesehatan secara nasional. Semuanya itu
adalah dalam rangka menuju Indonesia Sehat, yaitu Indonesia yang penduduknya
hidup dalam perilaku dan budaya sehat, dalam lingkungan yang bersih dan kondusif
dan mempunyai akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu,
sehingga dapat hidup sejahtera dan produktif.
Itu semua kita lakukan adalah dalam rangka membangun jiwa dan membangun
badan, sebagaimana tertuang dalam lagu kebangsaan kita. Maka Hiduplah Indonesia
Raya. Dalam kaitan dengan itu, kita, kapan dan di manapun berada, perlu melakukan
sesuatu, apa saja yang dapat kita lakukan asal positif, dengan ihlas. Sebagai penutup
buku ini, kita perlu renungkan kata-kata bijak dari orang yang sangat bijak bestari,
yaitu: “Mulailah dari dirimu sendiri”.